BGN Buka Opsi Pendanaan Dapur MBG dari CSR BUMN hingga Hibah Luar Negeri

Nanik S. Deyang buka peluang MBG didanai pihak lain. (Foto : istimewa)

FAKTUAL-INDONESIA : Badan Gizi Nasional (BGN) membuka peluang penggunaan sumber pendanaan alternatif untuk pembangunan dan operasional dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Pendanaan tersebut dapat berasal dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) BUMN, hibah luar negeri, hingga dukungan perusahaan swasta yang beroperasi di daerah setempat.

Hal tersebut diungkap Kepala BGN, Nanik S. Deyang, usai dilantik oleh Presiden Prabowo di Istana Merdeka Jakarta, pada Senin (8/6/2026). Dia mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk memperluas jangkauan program MBG sekaligus mengurangi ketergantungan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Untuk wilayah-wilayah yang belum digarap investor, kami akan mencoba bekerja sama dengan CSR BUMN, hibah luar negeri, atau perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di daerah tersebut. Membangun dapur untuk masyarakat tidak membutuhkan biaya yang terlalu besar,” ujar Nanik.

Menurut Nanik, strategi pendanaan alternatif menjadi bagian dari upaya BGN menjaga keberlanjutan program tanpa membebani keuangan negara. Selain mencari sumber pendanaan baru, BGN juga tengah melakukan sejumlah langkah efisiensi dalam pelaksanaan program MBG.

Salah satu kebijakan yang diambil adalah moratorium atau penghentian sementara pembukaan dapur dan titik layanan baru. Saat ini terdapat 27.877 titik dapur operasional yang telah terdaftar melalui sistem virtual account dan akan dievaluasi kembali untuk memastikan kesesuaian kapasitas layanan dengan jumlah penerima manfaat.

BGN juga menghentikan sementara pendaftaran dapur baru sambil melakukan pemetaan kebutuhan di berbagai daerah. Langkah tersebut dilakukan karena distribusi dapur MBG saat ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.

“Setelah penataan selesai, kami akan menghitung kembali apakah perlu membuka dapur baru atau tidak,” kata Nanik.

Selain penataan dapur, BGN berencana melakukan refocusing penerima manfaat agar program lebih tepat sasaran. Evaluasi dilakukan terhadap sekitar 63 juta penerima manfaat yang saat ini tercatat dalam program MBG.

Menurut Nanik, intervensi gizi perlu diprioritaskan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Karena itu, pemerintah akan mengkaji kembali apakah seluruh penerima yang terdata saat ini memang memerlukan bantuan gizi atau sebagian dapat dialihkan kepada kelompok lain yang belum terjangkau.

“Program ini harus benar-benar menyentuh mereka yang membutuhkan intervensi gizi. Kami akan melakukan peninjauan agar bantuan lebih efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.

BGN juga akan memperkuat pengawasan kualitas layanan pada 2026. Fokus program tidak lagi semata-mata mengejar jumlah penerima manfaat, melainkan memastikan setiap dapur memenuhi standar operasional dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.

Nanik menegaskan Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis pemerintah yang tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput.

“Ini program yang sangat baik karena selain membantu mencerdaskan anak-anak bangsa, juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat bawah,” katanya.

Dalam menjalankan tugasnya, Nanik akan didampingi Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari yang bertanggung jawab pada pengawasan keuangan, serta Mayjen TNI (Purn) Trenggono yang akan membantu pengembangan dapur MBG di wilayah 3T dan daerah dengan keterbatasan infrastruktur.***