Menteri PU Izinkan Kejaksaan Geledah Seluruh Ruangan, Termasuk Kantor Menteri

Menteri PU Dody Hanggodo beri keterangan pers usai kantornya digeledah Kejaksaan Agung. (Foto : istimewa)

FAKTUAL-INDONESIA : Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengonfirmasi bahwa ruang kerjanya hingga ruang kerja Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti digeledah oleh penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada Kamis (9/4/2026).

Dody menegaskan, dirinya memberikan izin penuh kepada penyidik untuk menggeledah seluruh ruangan di lingkungan Kementerian PU sebagai bentuk keterbukaan dan komitmen terhadap proses hukum.

“Saya memberikan keleluasaan kepada penyidik untuk masuk ke semua ruangan agar tidak ada kesan tebang pilih,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Menurut Dody, langkah tersebut juga bertujuan menunjukkan bahwa jajaran Kementerian PU bersikap kooperatif dan tidak menghambat proses penyidikan yang sedang berlangsung.

Ia mengungkapkan, sebelum memberikan izin, dirinya terlebih dahulu meminta persetujuan kepada Presiden Prabowo Subianto. Hal ini dilakukan mengingat posisi menteri sebagai pembantu presiden dalam kabinet.

“Presiden memberikan izin penuh agar penyidik dapat mengakses seluruh ruangan, termasuk ruang kerja menteri,” kata Dody.

Meski demikian, ia menegaskan tidak akan mencampuri proses hukum yang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional dan independen.

Dody juga mengaku tidak mengetahui secara rinci perkara yang menjadi dasar penggeledahan maupun barang-barang yang disita penyidik. Namun, ia menyebut sejumlah dokumen terkait audit dan catatan di beberapa unit kerja turut diamankan.

Penggeledahan dilakukan di sejumlah unit, di antaranya Direktorat Jenderal Cipta Karya serta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Selain dokumen, penyidik juga dilaporkan mengambil satu unit komputer dari salah satu ruangan di lingkungan kementerian.

Lebih lanjut, Dody menegaskan pihaknya siap mendukung kebutuhan penyidik, termasuk penyediaan data dan dokumen tambahan guna mempercepat proses penyidikan.

Ia menambahkan, kebijakan membuka akses penuh tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga transparansi, akuntabilitas, serta integritas dalam pengelolaan anggaran negara di Kementerian PU.

Kalau ingin, saya bisa buatkan versi lebih “breaking news” (lebih singkat dan cepat) atau versi lebih investigatif dengan pendalaman kasusnya.***