Rekor! KPK Pulihkan Aset Negara Rp1,53 Triliun Sepanjang 2025, Naik 107%

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) catat rekor pemulihan aset (asset recovery) Rp1,53 triliun di tahun 2025 dalam menyelamatkan kerugian negara.

FAKTUAL INDONESIA: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menorehkan prestasi gemilang dalam upaya pemulihan aset negara (asset recovery) sepanjang tahun 2025. Hingga Desember 2025, total aset hasil tindak pidana korupsi yang dikembalikan ke kas negara menembus angka Rp1,531 triliun.

Angka ini menunjukkan lonjakan drastis sebesar 107 persen jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yang berjumlah Rp739,6 miliar.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengungkapkan dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI bahwa nilai tersebut merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Menurutnya, keberhasilan ini adalah hasil dari penguatan strategi yang tidak hanya fokus pada penindakan, tapi juga pengembalian kerugian negara.

Baca Juga : KPK Dalami Aktivitas Gubernur Jabar dalam Kasus Iklan Bank BJB

“Optimalisasi pengelolaan barang sitaan dan rampasan, termasuk melalui mekanisme hibah dan Penetapan Status Penggunaan (PSP), menjadi faktor utama peningkatan asset recovery,” ujar Setyo dalam keterangan resminya, Jumat (30/1/2026).

Penyelamatan Aset Daerah

Selain dari perkara korupsi pusat, KPK juga sukses menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi di tingkat daerah. Hasilnya sangat signifikan yaitu total penyelamatan aset daerah: Rp122,10 triliun, piutang pajak tertagih: Rp5,41 triliun, dan legalisasi & penertiban Fasos/Fasum: Rp116,7 triliun.

Langkah ini memastikan bahwa aset-aset milik pemerintah daerah kembali ke fungsi asalnya dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Baca Juga : Diperiksa KPK, Dito Ariotedjo Beberkan Kunjungan Jokowi ke Arab Saudi

Meski mencatat angka positif, KPK mengakui tantangan ke depan semakin berat. Modus korupsi mulai bergeser ke ranah digital dan lintas negara, termasuk penggunaan aset kripto.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, menekankan pentingnya penguatan teknologi dan SDM.

“Kami membutuhkan peralatan dan teknologi canggih agar upaya penindakan, termasuk Operasi Tangkap Tangan (OTT), tetap optimal di tengah perkembangan teknologi,” jelasnya.

Selain itu, menyongsong era baru penegakan hukum, KPK menegaskan komitmennya untuk menjalankan KUHP dan KUHAP baru yang lebih mengedepankan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

Baca Juga : KPK Periksa Dito Ariotedjo sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

Salah satu perubahan kebijakan yang dilakukan adalah tidak lagi menampilkan tersangka dalam konferensi pers. “KPK akan melaksanakan ketentuan yang melindungi hak saksi, pelaku, hingga terdakwa sesuai koridor HAM,” tambah Setyo.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dede Indra Permana Sudiro, memberikan apresiasi tinggi atas performa KPK. DPR menilai pemulihan aset adalah indikator vital keberhasilan pemberantasan korupsi.

Ke depannya, Komisi III mendorong KPK untuk terus bersinergi dengan aparat penegak hukum lain demi mencegah kebocoran keuangan negara dan memperbaiki Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia di mata dunia. ***