Connect with us

Politik

Puan Ingatkan Kebijakan Pelonggaran Harus Dilakukan dengan Cermat

Avatar

Diterbitkan

pada

Ketua DPR RI Puan Maharani. (Ist).

Ketua DPR RI Puan Maharani. (Ist).

FAKTUAL-INDONESIA: Semakin membaiknya kondisi Indonesia dengan penurunan masyarakat yang terpapar Covid-19, pemerintah telah membuah kebijakan membebaskan calon penumpang yang menggenakan transportasi udara, darat, dan laut bebas dari tes antigen dan PCR.

Kebijakan tersebut didukung Ketua DPR RI Puan Maharani. Namun Puan mengingatkan penerapan kebijakan tersebut harus dilakukan dengan cermat.

“Penghapusan tes antigen maupun PCR, meringankan masyarakat, tapi kita semua tentu berharap jangan sampai hal-hal yang meringankan diawal ini justru memberatkan masyarakat diakhir,” kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (10/3/2022).

Dia mengingatkan pengalaman selama pandemi yaitu lonjakan kasus sering terjadi ketika pelonggaran-pelonggaran dilakukan.

Karena itu menurut dia, dalam menuju transisi kehidupan normal, disiplin protokol kesehatan tetap jadi syarat utama yang harus dilakukan dan dibarengi dengan pengawasan yang ketat di lapangan.

Advertisement

Warga tetap menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan atau menggunakan disinfektan.

Puan mengatakan, jangan sampai akibat pelonggaran-pelonggaran tanpa pengawasan yang baik, lalu terjadi lagi lonjakan kasus COVID-19.
“Lonjakan kasus perlu selalu diantisipasi agar tidak berdampak panjang. Setiap kebijakan pelonggaran yang diambil harus benar-benar cermat dan mengutamakan faktor-faktor kesehatan transisi menuju endemi,” ujarnya.

Dia mendorong agar peta jalan yang sedang dibuat Pemerintah dalam menuju situasi endemi COVID-19 harus memperhatikan berbagai aspek.

Menurut dia, indikator kesehatan dan ekonomi saja tidak cukup dalam pembentukan sebuah kebijakan sehingga diperlukan pertimbangan-pertimbangan lain seperti dari sisi sosial dan budaya.
“Keseimbangan antara masalah kesehatan dan kepentingan ekonomi rakyat harus memperhatikan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Libatkan berbagai stakeholder dalam penyusunan regulasi,” ujarnya. ***

Advertisement
Lanjutkan Membaca
Advertisement