Connect with us

Politik

Pemilu 2024: KPU dan Bawaslu Harus Memberikan Pendidikan Politik kepada Kelompok Rentan

Avatar

Diterbitkan

pada

Titi Anggraini. (Ist)

Titi Anggraini. (Ist)

FAKTUAL-INDONESIA: Kurangnya Pendidikan politik terhadap kelompok rentan membuat banyak hak suara yang tidak tersalurkan saat pemilu.

Kelompok rentan itu adalah perempuan, penyandang disabilitas, masyarkat adat, maupun kelompok miskin. Mereka ini banyak mengalami hambatan saat mau menyalurkan aspirasi politiknya.

Maka dari itu, Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong para pihak penyelenggara pemilu untuk konsisten mengawal partisipasi kelompok rentan, seperti kaum perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat dalam pesta demokrasi tersebut dengan memberikan Pendidikan politik.

Hal ini disampaikan Titi dalam webinar nasional Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Cilacap, Jawa Tengah, bertajuk Mengoptimalkan Kesadaran Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif, seperti dipantau dari Jakarta, Jumat (25/3/2022).

Jadi, kata Titi, harus ada komitmen kuat dari para penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), terutama Bawaslu saat membicarakan aspek pengawasan, untuk terus konsisten melibatkan mereka.

Advertisement

Titi menyebutkan beberapa hambatan yang dihadapi oleh masyarakat umum ketika hendak berpartisipasi dalam pemilu. Di antaranya masih sulit untuk mengakses pendidikan pemilih dan kemunculan berbagai berita bohong terkait dengan pemilu yang dapat mencederai nilai kebebasan serta keadilan dalam pilihan mereka.
Di sisi lain kelompok rentan justru akan mengalami hambatan berkali lipat karena mereka juga kerap mendapatkan perilaku diskriminatif dari beberapa pihak.

“Kelompok rentan ini justru lebih terhambat karena diskriminasi yang masih sering mereka hadapi,” kata Titi.

Itu sebabnya, Titi mendorong para pihak penyelenggara pemilu untuk memberikan pendidikan dan internalisasi nilai-nilai berdemokrasi kepada masyarakat.

“Kunci membangun kesadaran masyarakat dalam pengawasan pemilu adalah pendidikan. Namun, tidak bisa melompat langsung pendidikan kepemiluan, harus diawali oleh pendidikan dan internalisasi nilai-nilai berdemokrasi. Pemilu itu hanya elemen dari demokrasi,” ujar Titi. ***

 

Advertisement

Lanjutkan Membaca