Pilkada Kembali Melalui DPRD, Kemunduran Demokrasi Kata Bima Arya

FAKTUAL-INDONESIA : Belakangan muncul wacana proses pemilihan kepala daerah (pilkada) kembali melalui DPRD. Hal ini menimbulkan pro dan kontra. Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengkritik wacana tersebut.

Menurut Bima, hal itu merupakan kemunduran demokrasi. Sebab esensi demokrasi adalah partisipasi warga dalam memilih pemimpinnya. Ia menilai apabila pilkada dikembalikan ke DPRD hal itu tak lagi demokratis dan membuka peluang bagi oligarki.

Ia lebih menyetujui pemilihan langsung oleh rakyat sehingga rakyat bisa menggunakan hak pilihnya. Apabila ada sistem yang salah dalam Pilkada,kata dia, seharusnya diperbaiki. Bukan malah mengembalikan pemilihan kepala daerah lewat DPRD.

“Yang dilakukan adalah perbaikan sistem bukan penggantian sistem. Pilkada serentak itu adalah langkah perbaikan, aturan dana kampanye, dan masa kampanye juga perbaikan,” jelas Bima, Rabu (12/10/2022).

Sebagai informasi, sebelumnya para pimpinan MPR bertemu Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada Senin (10/10) membahas wacana Pilkada dipilih DPRD lagi.

Menurut Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet langkah mengembalikan Pilkada dilakukan di tingkat legislatif level daerah atau DPRD itu sah dilakukan. Dia mengatakan proses itu pun tetap demokratis dan sesuai dengan Pancasila.

Bamsoet mengatakan mengkaji sistem pelaksanaan pilkada secara langsung bukan langkah yang tidak boleh dilakukan.

“Namun bukan berarti kajian mendalam terhadap pelaksanaan pilkada langsung tidak boleh dilakukan. Mengingat menurut pasal 18 ayat 4 UUD 1945, gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis,” kata Bamsoet dalam keterangannya usai menjamu Wantimpres, Senin (10/10/2022).

“Mengembalikan pemilihan melalui DPRD, juga sebenarnya demokratis, karena sesuai dengan semangat sila keempat Pancasila,” imbuh dia.