Bupati Indramayu Lucky Hakim Akui Kesalahannya Liburan ke Jepang Tanpa Izin

Bupati Indramayu Lucky Hakim klarifikasi kepergiannya ke Jepang. (Foto : istimewa)

FAKTUAL-INDONESIA : Bupati Indramayu, aktor Lucky Hakim akhirnya memberikan klarifikasi terkait kunjungannya ke Jepang yang jadi sorotan publik dan viral.

Dia menyampaikan klarifikasi tersebut dalam konferensi pers seusai memimpin apel pagi bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) di Alun-alun Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, pada Selasa (8/4/2025).

Aktor yang pernah menjabat sebagai wakil bupati Indramayu ini mengakui kesalahannya. Namun dia menjelaskan, rencana keberangkatannya ke Jepang sebenarnya telah disusun jauh hari sebelumnya, bahkan sejak masa kampanye pilkada tahun lalu.

“Saat kampanye, saya hampir tidak pernah berada di rumah karena kesibukan. Saya berjanji kepada keluarga, terutama anak-anak, untuk berlibur ke luar negeri setelah terpilih,” ujarnya kepada wartawan.

Baca Juga : Gegara Liburan ke Jepang Tanpa Izin, Bupati Indramayu Lucky Hakim Bakal Dipanggil Mendagri

Lebih lanjut, Lucky mengungkapkan bahwa tiket keberangkatannya liburan ke Jepang telah dipesan pada Desember 2024, setelah pilkada dan sebelum pelantikan.

Tiket tersebut awalnya dijadwalkan untuk keberangkatan pada 2 hingga 11 April 2025. Namun, rencana tersebut akhirnya berubah lantaran anak-anaknya sudah masuk sekolah.

“Karena perkiraan saya, anak-anak akan mulai sekolah pada sekitar tanggal 14 April 2025,” ucap Lucky.

Menjelang keberangkatan, Lucky Hakim mengaku sempat meminta stafnya untuk membuat surat izin keluar negeri karena ada kemungkinan hari kerja yang jatuh pada 8, 9, dan 10 April 2025. Namun, permohonan izin tersebut ditolak karena pengajuan izin dilakukan kurang dari 14 hari kerja.

“Saya sempat bingung karena menurut saya waktu pengajuan masih cukup lama. Namun, staf menjelaskan bahwa yang menjadi masalah adalah jumlah hari kerjanya,” kata Lucky.

Menyikapi hal tersebut, Lucky Hakim memutuskan untuk memajukan jadwal kepulangannya menjadi pada 6 April 2025 malam sehingga ia dapat tiba di Indramayu pada 7 April 2025 dan kembali bekerja pada 8 April 2025.

Baca Juga : Aktor Lucky Hakim Ditetapkan sebagai Bupati Indramayu Terpilih oleh KPU

“Dengan memajukan kepulangan, saya pikir saya tidak akan melanggar aturan terkait hari kerja,” jelasnya.

Terkait surat edaran (SE) yang melarang bepergian saat libur Lebaran, Lucky Hakim mengaku baru mengetahuinya saat berada di Jepang.

“Saya mungkin kurang menyadari atau tidak melihat adanya surat edaran tersebut karena banyaknya surat yang masuk setiap harinya,” tutur Lucky.

Selama berada di Jepang, Lucky Hakim tetap berkomunikasi intens dengan wakil bupati (wabup). “Pak wabup sangat teliti dan mengingatkan saya untuk tidak meninggalkan kekosongan kepemimpinan. Saya pun telah mendelegasikan seluruh tugas dan tanggung jawab kepada beliau selama saya di sana,” terangnya.

Menyadari adanya perbedaan persepsi terkait definisi “hari” dalam aturan perizinan, Lucky menyatakan telah menghubungi gubernur dan berencana menghadap Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memberikan klarifikasi.

Baca Juga : Tak Mendapat Tugas Namun Digaji, Lucky Hakim Pilih Mundur

Lucky Hakim mengaku merasa bersalah karena salah mengartikan definisi hari kerja dalam aturan tersebut. “Sejujurnya, dalam pemahaman saya, hari yang saya ajukan izin itu adalah hari kerja,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia juga menyinggung mengenai pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 yang mengatur bahwa kepala daerah tidak diperkenankan bepergian ke luar negeri lebih dari 7 hari berturut-turut tanpa izin.

Menanggapi pertanyaan terkait saran dari sekretaris daerah (sekda) mengenai keberangkatannya, Lucky membenarkan adanya masukan tersebut.

“Pak sekda menyampaikan bahwa izin tidak bisa diberikan karena sudah melebihi 14 hari kerja. Saat itu, saya juga merasa mungkin ada yang salah dan seharusnya berdiskusi lebih lanjut,” tuturnya.

Lucky Hakim menegaskan bahwa ia tidak bermaksud melanggar aturan dan siap menerima segala konsekuensi apabila memang dinyatakan bersalah oleh pihak terkait, seperti inspektorat dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Saya ingin menjelaskan bahwa niat saya tidak seperti yang dipersepsikan. Namun, saya menyadari bahwa setiap tindakan ada konsekuensinya,” pungkas Lucky Hakim.***