Pimpin Sidang Kabinet Paripurna, Prabowo Bantah Dirinya Presiden Boneka dan Singgung Ijazah Jokowi

Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Ruang Sidang Kabinet, Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin, 5 Mei 2025. (BPMI Setpres)

FAKTUAL INDONESIA: Presiden Prabowo Subianto menyinggung masalah sensitif yang kini tengah menjadi sorotan masyarakat, “presiden boneka” dan ijasah Joko Widodo (Jokowi), ketika memberi pengarahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

Prabowo membantah anggapan yang menyebut dirinya sebagai “presiden boneka” dan dikendalikan oleh Presiden Ke-7 Jokowi. Dia menjelaskan dirinya dekat dengan semua mantan presiden RI, tidak hanya Jokowi, tetapi juga Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Ke-5 Megawati Soekarnoputri.

“Saya dibilang presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Seolah-olah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar,” kata Prabowo.

Seperti dilansir laman berita antaranews.com, Prabowo menegaskan, konsultasi dengan pendahulunya, mantan-mantan presiden RI, merupakan langkah yang bijak, karena para mantan presiden itu telah melewati masa-masa memimpin negara.

“Konsultasi, minta pendapat, minta saran, beliau 10 tahun berkuasa, saya minta menghadap beliau, gak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY, tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega, tidak ada masalah,” ujarnya.

Prabowo kemudian berkelakar jika mungkin dirinya pun ingin menghadap Presiden Ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Namun, keinginan itu mustahil dilakukan, karena Gus Dur telah wafat pada 30 Desember 2009.

Baca Juga : Sidang Paripurna Evaluasi 150 Hari Kerja Kabinet, Presiden Prabowo Bangga tapi Ingatkan Semua Harus Berjiwa Besar

“Menghadap Pak Harto, menghadap Bung Karno kalau bisa,” ujarnya berkelakar.

Presiden kemudian menyinggung masalah ijazah yang saat ini dialamatkan kepada Jokowi.

“Masalah ijazah dipersoalkan, nanti ijazah saya ditanya-tanya,” kata Prabowo.

Sidang kabinet hari ini diikuti oleh hampir seluruh jajaran menteri Kabinet Merah Putih dan kepala badan. Sidang Kabinet Paripurna pada hari Selasa ini merupakan sidang kali ketiga yang digelar pada tahun ini.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menggelar Sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 21 Maret lalu guna membahas berbagai persiapan pemerintah menghadapi Idul Fitri 1446 Hijriah.

UUD 1945 dan Pancasila

Dalam pengantar sidang paripurna tersebut, Prabowo menyoroti pentingnya menjadikan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai acuan utama dalam mengelola pemerintahan. Menurutnya, rancang bangun UUD 1945 yang dibuat oleh para pendiri bangsa adalah hasil dari pengalaman penjajahan dan penindasan.

Baca Juga : Apresiasi Kinerja Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo: Kita Nanti Harus Bebas dari Impor Semua Komoditas Pangan

“Marilah kita jujur kepada diri kita sendiri, apakah kita benar-benar sudah menggunakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sebenar-benarnya atau tidak? Karena menurut pendapat saya, Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar 1945 sungguh suatu produk yang luar biasa,” ungkapnya.

Sidang paripurna kali ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi kinerja enam bulan pertama Kabinet Merah Putih sejak dilantik.

“Kita dapat berkumpul hari ini untuk melaksanakan Sidang Kabinet Paripurna dari Kabinet Merah Putih. Sidang Paripurna yang ke-6, dalam enam bulan pertama masa pemerintahan kita,” ujar Prabowo saat membuka sidang.

Prabowo menekankan bahwa enam bulan pertama masa pemerintahannya telah menghasilkan capaian-capaian yang signifikan dan fundamental untuk memperkuat landasan kebangkitan bangsa. Ia menyebutkan, hingga saat ini pemerintah telah menghasilkan 28 kebijakan baru yang berhubungan langsung dengan hajat hidup rakyat, disertai lebih dari 100 hingga hampir 200 produk hukum.

“Kalau kita lihat secara objektif, saya mau katakan bahwa dalam enam bulan kita memerintah, kita telah mencapai hal-hal yang cukup berarti, hal-hal yang bersifat fundamental, memperkuat landasan kebangkitan kita sebagai bangsa,” tegasnya.

Namun demikian, Prabowo mengingatkan pentingnya evaluasi yang objektif agar pemerintahan tidak terjebak dalam sikap merasa puas diri. Ia menganalogikan pentingnya akurasi dalam pemerintahan layaknya pendulum atau azimut kompas: sedikit deviasi di awal dapat menyebabkan penyimpangan besar di kemudian hari.

“Kalau kita deviasi, yang saya katakan di awal penyimpangannya sedikit, di ujungnya penyimpangan yang besar,” ucapnya.

Prabowo juga mengapresiasi kelancaran transisi pemerintahan dari Jokowi kepada dirinya. Ia menambahkan, konsultasi kepada presiden-presiden sebelumnya adalah sikap pemimpin yang bijak, sebagai upaya meminta pandangan dan saran dari mereka yang berpengalaman.

Baca Juga : Usai Retret Kabinet, Presiden Prabowo Langsung Gelar Rapat di Istana, Menko Airlangga: Kerja Cepat

Prabowo pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih atas kerja sama dan dedikasi selama enam bulan pertama masa pemerintahan. Ia juga menegaskan bahwa meski intensitas pertemuan kabinet tidak terlalu sering, keputusan-keputusan yang telah diambil dapat terlaksana dengan baik dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat Indonesia.

“Saya merasa kita bisa mencapai ini karena kerja sama yang baik di antara kita,” tuturnya.

Beberapa pejabat yang hadir mengikuti Sidang Kabinet Paripurna sore ini, di antaranya Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yandri Susanto, dan Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i.

Kemudian ada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.

Selain itu, hadir pula Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, dan Hasan Nasbi, yang saat ini masih menjabat Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. ***