Usulan Jateng, Koordinasi dengan UNESCO Harus Lewat Satu Pintu

Ganjar saat rakor virtual bersama Menko Marves. (Istimewa)

FAKTUALid – Jawa Tengah mengusulkan, agar koordinasi dengan UNESCO terkait pembangunan dan pengembangan Daerah Pariwisata Super Prioritas (DPSP) dilakukan lewat satu pintu. Termasuk soal pembangunan dan pengembangan kawasan Candi Borobudur.

Usulan tersebut disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dalam rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, bersama Badan Otorita Pariwisata secara virtual, Selasa (24/8/2021).

Menurut Ganjar, ada beberapa catatan dari UNESCO yang harus segera diselesaikan. “Ada dua hal yang dibahas tadi. Pertama, terkait dengan catatan UNESCO. Saya minta beberapa catatan ini ada yang menjadi jubir, satu pintu untuk bicara,” katanya usai rapat.

Ia menjelaskan, juru bicara tersebut nanti yang akan menyampaikan seluruh data, informasi, dan fakta yang ada kepada UNESCO, begitu juga sebaliknya.

“Saya minta agar apa yang kemarin menjadi catatan, semisal terlalu masifnya bangunan, terlalu dekat dengan Borobudur, dan sebagainya, semua cepat dijelaskan agar menjadi rapi. Kita saling menyesuaikan, itu penting,” katanya.

Selain itu, hal lain yang perlu diperhatikan dalam pengembangan dan pembangunan kawasan Borobudur adalah terkait tata ruang. Terkait hal ini, Ganjar mengatakan harus ada koordinasi yang intens antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah pusat.

“Kedua, tentu saja betul-betul memperhatikan apa yang menjadi catatan tata ruang yang ada di sana. Jadi soal heritage berjalan, tata ruangnya pas, sehingga akselerasi bangunannya bisa dilakukan. Maka tadi kita mintakan agar masing-masing sektor berkontribusi, baik provinsi, kabupaten/kota, maupun pemerintah pusat, agar berkoordinasi,” jelasnya.

Ia menambahkan, terkait beberapa catatan dalam pengembangan kawasan Borobudur itu sudah dikoordinasikan dengan pemerintah pusat.

“Kita sudah membicarakan antara provinsi dengan pemerintah pusat. Koordinasi ini menjadi cukup penting agar pembangunan sesuai waktu. Kalau tadi yang disampaikan Dirjen Kebudayaan sudah cukup bagus. Kalau Dirjen bisa langsung berkomunikasi dengan UNESCO tentu saja ini akan jauh lebih baik,” katanya.

Adapun usulan Ganjar tersebut mendapat respon positif dari Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, maupun gubernur provinsi lain yang mengikuti rapat.

“Saya setuju dengan usulan satu pintu. Akan segera kita siapkan itu,” tegas Luhut.***