Jateng Disebut Provinsi Termiskin, BPS: Narasi Yang Menyesatkan!

Adhi Wiryana. (Istimewa)

FAKTUAL-INDONESIA: Ramainya pemberitaan yang menyebut Jawa Tengah sebagai Provinsi termiskin di Pulau Jawa, langsung ditepis oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, Adhi Wiryana.

Ia menegaskan, pemberitaan yang menyebut Jateng sebagai Provinsi termiskin di Pulau Jawa itu, merupakan sebuah narasi yang menyesatkan. Sebab menurutnya, penghitungan angka kemiskinan itu tidak mendasarkan pada tingkat PDRB Perkapita.

“Berita hari ini yang menuding PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Perkapita, yang dijadikan acuan untuk memvonis Jateng sebagai daerah termiskin, adalah berita hoax,” ujar Adhi di Kantor BPS Jateng,  Rabu (30/3/2022).

Adhi tidak membantah, PDRB perkapita atau pendapatan rata-rata penduduk jateng pada 2021 sebesar Rp38,67 juta per tahun. Tapi, jika dirata-rata, angka itu melebihi upah minimum yang telah ditentukan Pemprov Jateng.

Disebutkan, tingkat pendapatan suatu daerah tidak linear dengan angka kemiskinan. Hal itu mengingat, PDRB juga sebagai pendekatan kesejahteraan semu.

Sejauh ini, dalam menentukan tingkat kemiskinan suatu daerah, BPS Jateng menggunakan basic needs aproach atau pengeluaran masyarakat untuk membeli kebutuhan pokok.

Metode ini melihat komponen dari makanan dan non makanan, seperti nasi, telur, pakaian, listrik, transportasi dan sewa rumah.

“Angka sekitar Rp38 juta/tahun dari pendapatan perkapita itu betul, dibagi 12 bulan hasilnya masih di atas UMP atau UMR. Kalau kita lihat perusahaan besar menumpuk di DKI Jakarta, Banten, Tangerang  dan Jabar yang mengakibatkan PDRB Perkapita tinggi. Tapi bukan berarti lebih kaya, karena yang menikmati kue pembangunan itu bisa jadi hanya 1.000 orang yang penghasilannya miliaran rupiah, sisanya kehidupannya rata-rata saja,” tutur dia.

Lebih rinci, Adhi memaparkan Jawa Tengah bukanlah provinsi termiskin di Pulau Jawa. Meskipun angka kemiskinan mencapai 11,25 persen, lebih tinggi dari angka nasional yang 9,71 persen.

“Masih ada yang dikatakan lebih miskin dari Jateng yakni DIY dengan 11,9 persen. Kemudian dilihat dari jumlah penduduk miskin, sebenarnya Jabar dan Jatin lebih tinggi dengan 4 jutaan penduduk miskin. Sementara Jateng 3,9 juta,” paparnya.

Dijelaskannya, indeks gini rasio (tingkat ketimpangan pendapatan atau pengeluaran) di Jateng cukup rendah, yakni 0,368. Sedangkan, gini rasio provinsi lain seperti DKI, Jabar dan DIY  berada di atas Jateng dengan 0,4. Padahal, jika angka tersebut semakin mendekati 1, menandakan adanya ketimpangan yang besar.

Adhi berharap, masyarakat lebih meningkatkan literasi statistik. Hal itu didukung dengan Indeks Pembangunan Manusia, di Jawa tengah yang mencapai 0,3 persen, di atas Jawa Barat, Jawa Timur dan Banten.

“Memang DIY IPM nya di atas kita dengan 0,4. Namun, kita mengajak masyarakat untuk lebih cerdas menyikapi data ini. Ini merupakan opini publik yang menggiring ke arah hoax, menjelang tahun politik 2024, mungkin saja. Karena seolah-olah menguntungkan yang satu dan merugikan lainnya,” imbuhnya.

Ia mengajak masyarakat, tidak segan-segan membuka kanal informasi resmi dari BPS. Baik itu melalui kanal jateng.bps.go.id maupun kanal bps.go.id. Selain itu, BPS Jateng juga memiliki kanal aplikasi One Touch Statistics BPS Jateng, yang bisa diakses melalui telepon pintar.***