Connect with us

Nusantara

Cegah Kekerasan Seksual, Sekolah Perlu Terapkan Inklusivitas dan Toleransi

Avatar

Diterbitkan

pada

 

Foto: Istimewa

 

FAKTUAL-INDONESIA: Maraknya kekerasan seksual di sekolah yang melibatkan guru, perlu dicegah secepatnya. Para pendidik di Jawa Tengah pun diingatkan, supaya menerapkan Inklusivitas dan toleransi di sekolah.

Demikian ditegaskan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, saat menyerahkan Keputusan Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengarahan Gubernur Jateng kepada Kepala SMA dan SLB di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Senin (10/1/2022).

“Kita sedih bapak ibu, kemarin muncul di media banyak terjadi pelecehan seksual. Maaf, pemerkosaan guru ke murid itu piye coba? Saya pengin panjenengan menjaga betul. Saya tidak akan menolerir soal itu. Didiklah anak agar punya karakter bagus,” ujar Ganjar dalam pengarahannya.

Advertisement

Menurut Ganjar, inklusivitas menjadi penting karena faktanya masih banyak kasus perundungan di lingkungan sekolah.

“Saya mendorong untuk mereka menyiapkan inklusivitas yang ada di sekolahan. Karena banyak hal yang kita mesti membangun moderasi toleransi, karena seringkali bullying terjadi, kekerasan seksual terjadi,” ucap Ganjar.

Apalagi belakangan, yang marak adalah kasus kekerasan seksual, yang melibatkan guru.
“Maka saya titip. Kok beberapa hari ini kita melihat kasus-kasus kekerasan seksual dari gurunya, jadi kita sedih juga,” katanya.

Ganjar menitip pesan, agar guru bisa mengubah perilaku di lingkungan sekolah sehingga inklusivitas terbangun. Jika sulit, pihaknya membuka pintu komunikasi melalui Kepala Dinas untuk konsultasi.

“Kalau ada sesuatu bisa komunikasi dengan kami, dan nanti secara kebijakan bisa kita rapatkan kalau memang dibutuhkan sebuah kebijakan baru,” tegasnya.

Advertisement

Selain itu, Ganjar juga menegaskan kepala sekolah terkait praktik pungutan liar atau pungli yang masih sering dilaporkan kepadanya.

“Komplain publik itu satu, kenapa ada pungli. Jadi kalau yang diluar ketentuan selalu masyarakat mengatakan pungli. Meskipun sebenarnya itu kadang-kadang kesepakatan dari komite,” jelasnya.

Ganjar tak memungkiri bila praktik tersebut masih terjadi. Maka kepala sekolah dimintanya untuk menjaga integritas dan mengkomunikasikan dengan baik.

“Kita titipkan kepada mereka, satu agar memenej sekolah dengan baik dan tidak boleh ada pungli, tidak boleh korupsi, tidak boleh kolusi, jaga integritas itu penting,” tegasnya.

Ia juga menegaskan kepada para kepala sekolah untuk teguh pada pakta integritas yang telah ditandatangani. Yakni terkait ideologi hingga membebaskan diri dari kepentingan politik.

Advertisement

“Mungkin ada orientasi politik yang berbeda-beda, soal hak pilih itu birokrasi. Tapi ketika kemudian kita harus membawa secara bersama-sama, kita membawa merah putih dan kita harus mendidik anak-anak kita agar berkarakter. Jangan sampai kita terbawa orientasi politiknya ke situ,” tegas Ganjar.

Di sisi lain, Ganjar juga menegaskan agar para guru dan kepala sekolah memastikan posisinya dalam bernegara. Tidak boleh ada yang tergabung bahkan berafiliasi pada kelompok dan organisasi yang bertentangan dengan ideologi negara.

“Clear nggih? Ini saya ingatkan. PKI, HTI, FPI nggak boleh. Saya ngomong terbuka karena sudah dilarang. Kalau kemudian ada yang mencoba ke situ, maka integritas poin kedua ini akan dilanggar. Sanksinya jelas dan tegas,” tandas Ganjar.***

Advertisement
Lanjutkan Membaca
Advertisement