Rakornas DTSEN Kemensos – BPS, Seskab Teddy: Percuma Kalau Ada Kebijakan tapi Tidak Ada Data

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya (tengah) bersama Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Kementerian Sosial – Badan Pusat Statistik, Kamis (13/11/2025), di Jakarta. (Kemensos)

FAKTUAL INDONESIA: Pertama kali dalam sejarah dilakukan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, seluruh data dikumpulkan menjadi satu dan jadi acuan bersama dan referensi bersama. Pemerintahan Presiden Prabowo menyatukan seluruh data dari berbagai kementerian/ lembaga ke dalam satu Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Data itu dikumpulkan menjadi satu di BPS (Badan Pusat Statistik) dan pertama kali dalam sejarah, seluruh data dikumpulkan menjadi satu dan jadi acuan bersama dan referensi bersama,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Kementerian Sosial (Kemensos) – Badan Pusat Statistik (BPS), Kamis (13/11/2025), di Jakarta.

Menurut Seskab Teddy, DTSEN kini menjadi basis utama kementerian dan lembaga dalam menyalurkan bantuan maupun menjalankan kebijakan strategis sesuai arahan Presiden.

“Data itulah yang digunakan pemerintah dan masing-masing kementerian untuk menyalurkan dan melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bapak Presiden,” ujar Teddy yang hadir  memenuhi undangan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.

Baca Juga : Rakornas PGPI, Menag Nasaruddin Tegaskan Terlalu Fokus pada Perbedaan Doktrin Dapat Menumbuhkan Jarak dan Kebencian

Seperti dilansir laman Setkab, di hadapan para peserta Rakornas yang berasal dari seluruh daerah di tanah air tersebut, Teddy menekankan pentingnya data tunggal sebagai basis dalam pelaksanaan program pemerintah, terutama yang berkaitan dan berdampak langsung bagi masyarakat.

“Percuma kalau ada kebijakan tapi tidak ada data,” tegas Teddy.

Kepada Kepala Dinas Sosial serta Kepala BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota dari seluruh Indonesia, Teddy juga berpesan untuk memastikan keakuratan DTSEN agar program dan bantuan pemerintah tepat sasaran.

“Tidak ada lagi data yang tidak akurat, tidak ada data yang salah, tidak ada orang yang harusnya berhak menerima bantuan tapi tidak terdata,” kata Seskab.

Pada kesempatan itu, Teddy juga menyampaikan apresiasi Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras memastikan keakuratan DTSEN.

“Salam hormat dan terima kasih (dari Presiden Prabowo Subianto) atas kerja keras dan budi baik dan mulia dari Bapak/Ibu semua sehingga seluruh program dari kebijakan pemerintah dapat terlaksana sampai dengan hari ini dan mendatang,” pungkasnya.

Baca Juga : PB PTMSI Gelar Liga Silataruna Mayapada, Perkuat Eksistensi Lewat Rakornas

Rakornas bertajuk “Statistik untuk Keadilan Sosial” ini bertujuan memperkuat sinergi dalam pengelolaan data sebagai dasar kebijakan perlindungan dan pemberdayaan sosial yang tepat sasaran. Hadir dalam kesempatan tersebut Mensos Saifullah Yusuf, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, serta Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan apresiasi atas sinergi BPS dan seluruh pemerintah daerah dalam membangun sistem data nasional yang akurat dan terintegrasi.

“Sekarang bahagia dan bersyukur, kehadiran Bapak dan Ibu semua benar-benar mempertajam pertemuan hari ini. Kita menjadi lebih tahu secara detail dan siap menindaklanjuti secara konkret di masa depan,” ujar Mensos.

Senada, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti juga menegaskan pentingnya akurasi sebagai pijakan utama kebijakan pemerintah.

“DTSEN bukan hanya sekumpulan angka, tetapi potret kehidupan masyarakat Indonesia yang harus dijaga akurasinya,” ujar Amalia.

Baca Juga : Menteri Karding Ingatkan Jangan Ikut Main Usaha-usaha Gelap saat Buka Rakornas KP2MI

Dialog dengan Peserta

Dalam Rakornas, Teddy juga mendengarkan langsung aspirasi dari sejumlah Kepala Dinas Sosial dan Kepala BPS dari berbagai daerah di Indonesia, yang menceritakan tantangan di lapangan dalam mewujudkan data sosial yang akurat dan berkeadilan. Teddy berdialog dengan perwakilan dari Aceh, Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Sulawesi Utara.

“Ternyata betul, ini seluruh Indonesia ada di sini. Kita minta perwakilan dari Aceh, Papua, ada Sulawesi Utara, ada NTT. Berarti ini mewakili seluruhnya. Saya mau mendengar cerita dari Ibu/Bapak,” ujar Teddy.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Keerom, Papua, Kornelia Pekey, menyampaikan sulitnya proses pendataan di wilayah perbatasan karena kondisi geografis yang ekstrem dan biaya transportasi yang tinggi. Ia pun berharap agar pemerintah pusat bisa memberikan bantuan sehingga bisa memudahkan dalam pendataan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.

“Di daerah saya, untuk sampai ke desa yang terjauh, yang berbatasan dengan Papua Nugini, satu kendaraan, misalnya triton yang saya pakai, pulang pergi Rp16 juta,” ujarnya.

Senada, Kepala Dinas Sosial Aceh Tenggara, Aceh, Bahagiawati juga menyampaikan sulitnya akses transportasi ke daerahnya. Selain itu, ia juga menyoroti belum meratanya pelaksanaan dan penyaluran program pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis dan sekolah rakyat.

“Masyarakat Aceh Tenggara sangat merindukan sekolah rakyat, Pak,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPS Kota Manado, Sulawesi Utara, Novri Poultje Mokoagouw menyampaikan bahwa terkadang masih ada masyarakat yang mempertanyakan mengenai pengklasifikasian data di DTSEN. Namun Novri meyakini kolaborasi di lapangan akan memastikan keakuratan data DTSEN.

Baca Juga : Buka Rakornas, Ketua Umum Hanura OSO: Harus Bekerja dari Sekarang untuk Menangkan Pemilu 2029

“Banyak juga yang datang ke kantor kami untuk minta agar supaya tingkat kesejahteraannya mereka diubah, Pak. Tetapi kami memiliki penjelasan sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan kepada kami dan mereka juga bisa menerima itu,” ujar Novri.

Kepala BPS Kabupaten Rote, NTT, Yustinus Siga menyampaikan apresiasinya atas kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk DTSEN.

“Selama 30 tahun saya mengabdi, kali ini saya sangat bahagia. Karena hari ini saya boleh tahu ternyata negara Indonesia bersepakat menggunakan satu data sa di Indonesia, yaitu di BPS RI,” ujar Yustinus.

Menanggapi aspirasi dari peserta Rakornas tersebut, Teddy pun memastikan bahwa pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait akan segera menindaklanjutinya agar proses pendataan sosial ekonomi nasional bisa berjalan cepat dan tepat, sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

“Saya pastikan beliau-beliau pasti akan menyelesaikan itu. Tapi memang Indonesia ini besar sekali, kita perlu waktu, tapi kita pastikan itu sesegera mungkin (diselesaikan),” tegas Seskab. ***