Pasokan Terganggu, Ratusan Baterai Pembangkit Listrik Pulau Parang Mati

Ganjar cek PLTS Pulau Parang. (Istimewa)

FAKTUALid – Ratusan baterai di pembangkit listrik Pulau Parang, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, ditemukan dalam kondisi mati. Akibatnya pasokan listrik ke warga menjadi terganggu.

Fakta itu ditemukan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, saat meninjau pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) bantuan Kementerian ESDM di Pulau Parang, Jumat (10/9/2021). Akibat matinya ratusan baterai, pasokan listrik ke warga menjadi terkendala.

Saat ini, sumber listrik didapat dari pembangkit listrik tenaga diesel dan sebagian tenaga surya dari pembangkit listrik bantuan Denmark. “Ini sudah lama tidak berfungsi Pak. Baterainya mati semua. Kami kalau beli tidak sanggup karena biayanya mahal sekali,” kata Petinggi Pulau Parang, Muh Zaenal Arifin.

Zaenal mengatakan, listrik di desanya itu memang sudah menyala 24 jam. Namun karena salah satu sumber energi tidak berfungsi sejak 2004 lalu karena baterai mati, maka pasokan listrik agak terganggu.

“Kami berharap Pak Ganjar bisa membantu. Kami titip supaya listrik di Pulau Parang, Pulau Nyamuk dan Pulau Genting bisa seperti di Karimunjawa. Yang mengelola PLN,” ucapnya.

Sebab jika dikelola mandiri warga, biaya operasional dan perawatan dirasa sangat memberatkan. Meskipun ada subsidi, namun masyarakat tidak bisa kalau harus membeli baterai.

“Kami sudah mengajukan bantuan ke Pemkab Jepara, sudah lima tahun belum ada penanganan,” ucapnya.

Terkait hal itu, Ganjar mengatakan memang butuh transformasi energi termasuk dalam pengelolaan listrik di Pulau Parang. Sebab jika dibebankan warga, jelas tidak sanggup.

“Dulu saya ingat betul, saya masuk Karimunjawa listrik pakai diesel dan hanya menyala 6 jam. Setelah itu kita bantu sekarang bisa 24 jam. Di Pulau Parang ini juga dulu tidak ada listrik, kemudian diambilkan diesel bekas dari Karimunjawa untuk di sini,” jelasnya.

Sebenarnya, listrik di desa Parang juga sudah menyala 24 jam. Selain diesel, ada sumber lain yakni PLTS bantuan Kementerian ESDM dan satu lagi dari Denmark. Sumber-sumber itu kemudian di hybrid agar listrik bisa menyala 24 jam. Hanya yang PLTS ini ada problem, baterainya sudah rusak. Maka sepertinya, perlu dilakukan transformasi pengelolaan sekaligus kelembagaannya agar bisa efisien. Kalau tidak, maka perlu intervensi.

Ganjar mendukung usulan dari Petinggi dan Camat agar PLN membantu dalam hal pengelolaan listrik di pulau Parang. Sebab kalau dikelola warga, mereka keberatan.

“Nanti Pemda saya ajak bicara, termasuk dari PLN. Rasanya PLN memang perlu membantu. Memang di remote area seperti ini, harus ada perlakuan khusus,” jelasnya.

Jika subsidi diberikan untuk keadilan, maka menurutnya, di Pulau Parang inilah subsidi harus diberikan secara lebih. Sebab dari sisi sumber dayanya, semua masih kekurangan.

“Di sini sumber daya agak terbatas, maka perlu diberikan penanganan khusus. Nanti kita ajak bicara Pemkab Jepara dan instansi terkait. Termasuk harapan saya, ada yang mendampingi entah dari perguruan tinggi atau perusahaan yang membuat design pengembangan wilayah yang berorientasi lingkungan termasuk pariwisata,” tegas Ganjar.***