Unjuk Rasa di Kenya Akibat Kenaikan Pajak Tewaskan 13 Orang

Unjuk rasa di Kenya menentang kenaikan pajak menewaskan 13 orang. (Foto: istimewa)

FAKTUAL-INDONESIA : Unjuk rasa yang diwarnai penyerbuan gedung parlemen dan aksi pembakaran terjadi di Nairobi, ibu kota Kenya pada Rabu (26/6/2024). Unjuk rasa yang memprotes kenaikan pajak tersebut menewaskan 13 orang.

Mengutip Reuters, Rabu (26/6/2024), kondisi ekonomi Kenya masih belum berhasil bangkit pasca pandemi Covid-19, ditambah perang yang dipicu Rusia di Ukraina, kekeringan dua tahun beruntun dan depresiasi mata uang.

Di tengah perjuangan mengatasi situasi sulit itu, pemerintah Kenya berencana menambah pendapatan negara melalui pajak tambahan yang diatur dalam rancangan undang-undang (RUU) keuangan yang diamandemen dan divoting oleh anggota parlemen pada Selasa (25/6/2024) waktu setempat.

Baca Juga : Panglima Angkatan Bersenjata dan 9 Perwira Militer Senior Kenya Tewas dalam Kecelakaan Helikopter

RUU keuangan itu bertujuan mengumpulkan tambahan pajak sebesar US$ 2,7 miliar sebagai bagian dari upaya meringankan beban utang Kenya yang besar, dengan pembayaran bunga saja menghabiskan 37 persen pendapatan negara tahunan.

Hasil voting menunjukkan parlemen Kenya menyetujui RUU keuangan tersebut, dan meneruskannya ke pembahasan ketiga oleh para anggota parlemen.

Langkah selanjutnya adalah menyerahkan RUU itu kepada Presiden William Ruto untuk ditandatangani dan diberlakukan secara resmi sebagai UU. Ruto memiliki waktu 14 hari untuk menandatangani RUU itu, atau menyerahkannya kembali ke parlemen jika dia keberatan dan akan dilakukan amandemen lebih lanjut.

Disetujuinya RUU itu memicu reaksi keras dengan unjuk rasa yang awalnya berlangsung seperti festival tiba-tiba berubah mencekam ketika jumlah demonstran bertambah. Tembakan gas air mata dilepaskan untuk membubarkan massa, namun demonstran nekat melakukan penyerbuan terhadap gedung parlemen di Nairobi pada Selasa (25/6), yang memicu kekacauan.

Para demonstran membuat kewalahan polisi dan memaksa polisi mundur saat hendak memasuki kompleks gedung parlemen. Laporan media lokal menyebut bagian dalam gedung parlemen Kenya mengalami kerusakan, dan beberapa bagian pada gedung itu memiliki bekas-bekas terbakar.

Situasi semakin mencekam saat para polisi di Nairobi melepaskan tembakan peluru tajam, setelah gas air mata dan meriam air gagal membubarkan para demonstran yang menyerbu gedung parlemen. Polisi akhirnya berhasil mengusir para demonstran dan harus mengevakuasi para anggota parlemen melalui terowongan bawah tanah.

Namun laporan media, termasuk jurnalis Reuters di lokasi, menyebut lima mayat demonstran tergeletak di luar gedung parlemen.

Dalam pernyataan terpisah, Asosiasi Medis Kenya mengatakan bahwa sedikitnya lima orang tewas tertembak saat sedang merawat para korban luka. Disebutkan bahwa sekitar 31 orang mengalami luka-luka, dengan 13 orang di antaranya terkena tembakan peluru tajam dan empat orang lainnya terkena peluru karet.

Baca Juga : Pemilu Kenya 2022: Dua Kandidiat Bersaing Ketat Mendapatkan Kursi Presiden

Asosiasi tersebut meminta otoritas berwenang Kenya untuk membangun koridor medis yang aman untuk melindungi para staf medis dan ambulans.

Publik Menentang

Para demonstran menginginkan pemerintah Kenya membatalkan rencana kenaikan pajak, yang menurut mereka akan menghambat perekonomian dan meningkatkan biaya hidup warga Kenya yang berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Sejumlah ketentuan dalam RUU keuangan yang mengatur kenaikan pajak itu memicu protes publik. Beberapa di antaranya seperti pungutan baru atas komoditas pasar, seperti roti, minyak sayur dan gula, serta pajak kendaraan bermotor baru — yang dipatok 2,5 persen dari nilai mobil yang harus dibayar setiap tahun.

Ketentuan yang disebut sebagai “retribusi lingkungan” untuk sebagian besar barang manufaktur seperti pembalut dan popok juga akan diberlakukan. Selain mengatur pajak tambahan, RUU keuangan itu juga mengusulkan peningkatan pajak untuk transaksi keuangan.

Pemerintah Nairobi menyebut langkah-langkah semacam itu diperlukan untuk mendanai program pembangunan dan mengurangi utang negara.

Pekan lalu, pemerintah telah sedikit melunakkan sikapnya, dengan Ruto mendukung rekomendasi untuk menghapus beberapa pungutan baru, termasuk atas kepemilikan baru, untuk roti dan pungutan lingkungan atas barang-barang manufaktur.

Baca Juga : Tragedi Terburuk Kenya, Korban Tewas Aliran Sesat Mencapai 90 Orang

Kementerian Keuangan Kenya mengatakan bahwa konsesi semacam itu akan menjadi pukulan bagi anggaran tahun 2024/2025 sebesar 200 miliar Shilling Kenya dan memaksa adanya pemotongan belanja.

Namun publik dan partai oposisi mengatakan konsesi tersebut tidak cukup dan menuntut seluruh RUU keuangan itu dibatalkan.***