Connect with us

Ekonomi

Mantap! Kemandirian Fiskal Jateng Berada Di Atas Rerata Nasional

Avatar

Diterbitkan

pada

 

Ganjar saat menyampaikan laporan keuangan. (Istimewa)

FAKTUAL-INDONESIA: Kemandirian fiskal yang berjalan baik di Jateng, mendapat apresiasi tinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). BPK menilai, fiskal tersebut bahkan masih bisa ditingkatkan, melihat potensi Jateng dalam memacu pendapatan daerah cukup besar.

“Luar biasa kemandirian fiskalnya. Jateng berada di atas rata-rata nasional,” kata Anggota BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana.

Ia mengungkapkan hal itu, saat menerima laporan keuangan Pemprov Jateng serta arahan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel dalam mendorong kemandirian fiskal daerah, di Kantor BPK RI Perwakilan Jateng, Senin (28/3/2022).

Dijelaskan Nyoman Adhi, ada tiga alasan kemandirian fiskal di Jateng menjadi bagus. Pertama, penduduknya didominasi milenial, gen Z, dan post gen Z yang menuntut layanan sedigital mungkin.

Advertisement

Kedua, adanya pertumbuhan ekonomi dalam aktivitas investasi dan perdagangan ekspor-impor. Ketiga, ekosistem keuangan digital disini sudah berkembang dengan banyaknya pemakaian QRIS dalam sistem pembayaran.

“Hanya yang diperlukan salah satunya adalah, menerapkan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD). Otomatis sumber-sumber ekonomi yang banyak ini sebagai sumber potensi yang kemudian kalau terelektronifikasi akan tercatat lebih baik sekaligus juga untuk akuntabilitas dan juga transparansi pemerintah daerah di Jateng,” katanya.

Gubernur Ganjar Pranowo, mengatakan selama ini Pemprov selalu mendapatkan peringkat WTP dan itu juga sudah diikuti oleh seluruh daerah di Jateng Sedang untuk peningkatan kemandirian fiskal daerah ia senada dengan apa yang diungkapkan Nyoman Adhi.

“Sebenarnya yang disampaikan beliau betul. Kita ada sistem SPBE (sistem permintaan berbasis elektronik) itu mulai dilaksanakan. Terus kita sendiri kalau provinsi sudah ada GRMS, basisnya juga sudah elektronik. Tinggal bagaimana dalam pelaksanaan ada optimalisasi,” katanya.

Optimalisasi itu, misalnya terkait potensi pendapatan yang saat ini sumber terbesarnya adalah pajak. Pengoptimalan pendapatan itu sekarang harus mulai digenjot dengan pemanfaatan aset daerah.

Advertisement

“Aset ini ada dua dan selalu ada catatan dari BPK. Satu, legalitas. Seringkali karena tidak banyak sertifikat yang dimiliki sehingga banyak penguasaan di tempat lain. Ini kita bereskan. Kedua, pemanfaatannya. Inilah yang menurut saya sekarang kreativitasnya tidak lagi sekedar disewakan. Ini musti investasi, kalau investasi harapannya menggelinding,” jelas Ganjar.

Satu hal lagi yang dinilai penting dalam pengoptimalan pendapatan adalah pencegahan dan pemberantasan korupsi. Menurutnya, kalau pencegahan korupsi berjalan baik maka potensi pendapatan akan berjalan baik.

“Tapi di luar dari APBD maka kita men-trigger dengan investasi untuk membangun ekonomi. Contohnya kalau kita bicara kawasan ekonomi baru di Kendal dan Batang, maka kita siapkan pula di Brebes. Itu menurut saya bagian untuk meningkatkan potensi ekonomi yang ada,” paparnya.***

Advertisement
Lanjutkan Membaca
Advertisement