Indonesia Punya 3 Nilai Positif dari IMF Dalam Pemulihan Ekonomi

IMF Senior Resident Representative for Indonesia, James P. Walsh (Foto: Biro Humas Lemhannas RI)

FAKTUAL-INDONESIA: Indonesia memiliki tiga nilai positif dari Dana Moneter Internasional (IMF), berkat serangkaian kebijakan yang dilakukan dalam pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Tiga atau 3 nilai positif dari IMF tersebut disampaikan oleh James P. Walsh selaku IMF Senior Resident Representative for Indonesia, saat memberikan Kuliah Umum tentang “Indonesia’s Economic Resilience and Future Challenges” kepada peserta PPRA 63 dan 64 di Auditorium Gadjah Mada Lemhannas RI pada Senin (18/07/2022).

“Indonesia adalah negara yang mulai pulih dari pandemi Covid-19, memiliki posisi yang kuat dengan kebijakan yang kuat, perekonomian yang juga meningkat, dan sistem finansial yang stabil. Itu adalah kabar baik,” kata Walsh dan.

Hal tersebut layak untuk dipertahankan, namun ia menyebut Indonesia harus ketat dan tetap memperhatikan serta memantau perekonomian negara lain, seperti Tiongkok dan Amerika Serikat.

Dalam jangka panjang, Indonesia juga harus mengejar reformasi struktural, seperti funding priority, penerimaan pajak agar lebih baik, dan juga kebijakan terkait industrialisasi serta langkah-langkah perubahan iklim. Hal itu dilakukan agar kebijakan yang ada konsisten untuk pertumbuhan jangka panjang.

Baca juga: Menkeu: IMF Apresiasi Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20

Indonesia memang memiliki sejarah panjang dalam kredibilitas kebijakan. Namun saat ini, Indonesia mampu berada dalam posisi yang sangat baik, serta memiliki serangkaian kebijakan dan lembaga yang membantunya pulih dari pandemi.

Terkait perubahan iklim, menurut Walsh, ini merupakan salah satu tantangan global dan diangkat secara konsisten dalam pembahasan G20. “Seperti yang anda ketahui suhu dunia meningkat dan ini adalah keprihatinan bersama,” ujar Walsh dalam pernyataan tertulis, yang dikutip Selasa (19/7/2022).

IMF memperhatikan kebijakan yang dikeluarkan oleh negara-negara. Banyak negara yang berpendapat bahwa pajak terhadap bahan bakar fosil harusnya ditingkatkan.

IMF juga mendukung penggunaan energy alternatif yang ramah lingkungan seperti energi panas bumi, angin, air, dan tidak fokus pada batubara, karena dampaknya luar biasa merugikan lingkungan.

Walsh juga mengatakan, di beberapa negara telah menetapkan pajak untuk bahan bakar fosil, karena batubara merupakan bahan bakar fosil yang paling kotor dan paling memiliki dampak merugikan terhadap lingkungan.

Maka dari itu, IMF mendorong negara-negara untuk berinvestasi pada energi alternatif dan hal ini tidak hanya dihadapi oleh sebagian negara, tetapi dihadapi oleh seluruh negara di dunia.

Baca juga: IMF Nilai Indonesia Berhasil Menjaga Stabilitas Perekonomian di Tengah Pandemi, Sejalan dengan Asesmen BI

“Disini kita ingin mendorong investasi di energi alternatif. Di Rusia dan Tiongkok juga terjadi peningkatan dalam sector energi alternatif. Masalah ini tidak hanya dihadapi oleh negara-negara tertentu tapi oleh semua negara,” kata Walsh.

Investasi dana untuk energi alternatif perlu banyak dilakukan dan hal ini sudah dicanangkan oleh pemerintah, namun, Walsh sadar bahwa itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Meski demikian, Indonesia memiliki keuntungan dalam energi alternatif yaitu geothermal atau panas bumi yang luar biasa dan tidak semua negara memiliki energi ini.

“Begitu Anda mempunyai fasilitas-fasilitas yang bisa memaksimalkan penggunaan geothermal, maka ini akan luar biasa, dan memberikan manfat yang besar sekali. Oleh karena itu, setelah fasilitasnya ada, saya yakin Indonesia bisa menjadi negara terdepan menggunakan geothermal,” ujar Walsh.

Menurut Walsh, geothermal merupakan energi alternatif yang sangat menjanjikan, maka diharapkan investasi untuk energi alternatif juga meningkat.

Namun, Investasi energi alternatif membutuhkan investasi yang tidak sedikit, mulai dari biaya kontruksi, fasilitas lain yang lebih hijau, waktu, dan Labour Intensive.

Meski demikian, diharapkan hal tersebut dapat mendorong peningkatan lapangan kerja dan membantu rumah tangga dengan ekonomi lemah.***