Menko Airlangga Dapat Dukungan untuk Misi Penting Indonesia dalam Kunjungan Kerja di Inggris dari 2 Menteri

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dapat dukungan Indonesia bergabung CPTPP, OECD dan pendekatan kemitraan untuk Peraturan Uji Tuntas dari Menteri Negara Inggris Untuk Indo-Pasifik pada Kantor Luar Negeri, Persemakmuran & Pembangunan, Anne-Marie Trevelyan dan Menteri Negara untuk Iklim, Lingkungan dan Energi Inggris Richard Henry Ronald Benyon di London, Selasa (30/4/2024)

FAKTUAL INDONESIA: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendapat dukungan penting untuk misi penting Indonesia dalam kunjungan keerja di Inggris.

Dukungan itu terkait dengan upaya Indonesia untuk menjadi anggota CPTPP dan OECD serta penerapan Peraturan Uji Tuntas.

Dalam pertemuannya dengan 2 (dua) menteri Inggris, Menko Airlangga mendapat dukungan Indonesia bergabung menjadi anggota CPTPP dan OECD serta janji pendekatan kemitraan dalam penerapan Peraturan Uji Tuntas.

Dukungan dan janji itu diperoleh Menko Airlangga saat melakukan pertemuan dengan Menteri Negara Inggris Untuk Indo-Pasifik pada Kantor Luar Negeri, Persemakmuran & Pembangunan, Anne-Marie Trevelyan dan Menteri Negara untuk Iklim, Lingkungan dan Energi Inggris Richard Henry Ronald Benyon, di London, Selasa (30/4/2024).

Pada pertemuan ini Menko Airlangga didampingi Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, Duta Besar RI untuk UK Desra Percaya, Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Kemenko Perekonomian Edi Pambudi, dan Staf Ahli Kemenko Perekonomian Rizal Edwin Manangsang.

Bertemu dengan Anne-Marie Trevelyan, Menko Airlangga Hartarto menyatakan keinginan Indonesia bergabung ke dalam The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CP-TPP) atau perjanjian komprehensif dan progresif untuk kemitraan Trans-Pasifik. CPTPP atau dikenal TPP-11 karena beranggotakan 11 negara, sebuah perjanjian perdagangan antara Australia, Brunei, Kanada, Chili, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura dan Vietnam.

Perjanjian ini merupakan perkembangan dari Kemitraan Trans-Pasifik (TPP) yang tidak pernah diratifikasi karena penarikan diri Amerika Serikat. Kesebelas anggota tersebut memiliki ekonomi yang mewakili 13,4 persen dari produk domestik bruto global atau sekitar 13,5 triliun dolar AS. CPTPP sebagai salah satu area perdagangan bebas terbesar di dunia berdasarkan PDB.

Menko Airlangga menyatakan partisipasi Indonesia aktif dalam ber-bagai fora dan perjanjian internasional seperti, G20, ASEAN, RCEP, APEC, IORA, IPEF akan semakin membuka peluang kerjasama saling menguntungkan dan mendorong investasi.

“Dari hasil tinjauan awal terhadap aturan 30 Bab CPTPP, sekitar 70 persen aturan domestik sudah selaras,” ungkap Menko Airlangga, sehingga semestinya tidak sulit untuk menyelesaikan aksesi.

Inggris pada akhir Maret 2024 yang lalu, telah setuju untuk bergabung dengan blok perdagangan Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). Ini adalah kesepakatan perdagangan Inggris yang terbesar sejak Brexit, dan dengan bergabung ke CPTPP akan menempatkan Inggris di pusat kelompok ekonomi Pasifik yang dinamis dan berkembang. Karena itu Indonesia akan belajar dari pengalaman Inggris saat bergabung dengan CPTPP.

Sebagai negara besar dengan modalitas yang kuat, Indonesia harus mengambil kesempatan kerjasama yang luas untuk mendorong ekonomi domestik makin kuat.

Saat ini Indonesia tengah memulai proses aksesi keanggotaan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD) dengan dukungan 38 negara termasuk Inggris.

Menteri Anne menegaskan bahwa Inggris mendukung niat Indonesia bergabung menjadi anggota OECD, klub negara maju dan CPTPP. “Kami siap berbagi pengalaman dan membantu menjalani proses aksesi,” ungkap Menteri Anne.

Lebih lanjut, Menteri Anne menyarankan untuk membangun kesamaan pandangan, melibatkan bisnis untuk me-manfaatkan perjanjian perdagangan dan mendapatkan nilai tambah dalam jangka panjang.

Pertemuan dengan Menteri Anne merupakan kunjungan balasan saat Menteri Anne yang telah berkunjung ke Jakarta pada 29 Pebruari. Kedua Menteri juga menjajaki berbagai potensi Kerjasama, terutama terkait produksi Nikel dan Mineral penting lainnya, pembangunan energi terbarukan dan penguatan rantai pasok.

Pendekatan Kemitraan

Menko Airlangga ketika bertemu Richard Henry Ronald Benyon, Menteri Negara untuk Iklim, Lingkungan dan Energi Inggris menyatakan, Indonesia menaruh perhatian terhadap usulan Undang-Undang Inggris tentang Uji Tuntas terhadap Komoditas yang Berisiko terhadap Hutan, di bawah Undang-Undang Lingkungan Hidup Inggris yang akan berdampak pada perdagangan produk-produk unggulan Indonesia seperti kelapa sawit.

“Peraturan Uji Tuntas tidak boleh menciptakan distorsi perdagangan atau diskriminatif dalam hal cakupan produk dan perlakuan nasional,” tegas Menko Airlangga.

Negara-negara berkembang memiliki hak membangun sistem perdagangan multilateral yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Menko Airlangga mengharapkan Pemerintah Inggris perlu mematuhi prinsip-prinsip transparansi, non-diskriminasi, dan konsistensi dengan peraturan dan regulasi perdagangan multilateral.

Menteri Richard menanggapi bahwa Pemerintah Inggris akan melakukan pendekatan kemitraan dalam menerapkan aturan uji tuntas produk keberlanjutan dengan mempertimbangkan standar dan sertifikasi yang sudah berlaku di negara mitra, seperti Indonesian Sustainable Palm Oil system (ISPO) dan Roundtable Sustainable of Palm Oil (RSPO). Pemerintah Inggris juga menaruh perhatian terhadap kehidupan petani kecil yang bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit.

Lebih lanjut, Menteri Richard menegaskan Inggris dalam penerapan aturan berbeda dengan Uni Eropa dan ingin membangun rantai pasok produk keberlanjutan dengan Indonesia yang tidak berisiko bagi kelestarian hutan.

Pada pertemuan tersebut, Menko Airlangga menjelaskan secara gamblang kemajuan yang dicapai Indonesia dalam mengendalikan emisi gas rumah kaca melalui berbagai langkah seperti program B40, penanaman mangrove dan mempercepat transisi energi. Menteri Richard terkesan dengan penjelasan tersebut dan berharap dapat bertukar pengalaman dari kemajuan yang dicapai Indonesia. Sebagai wujud komitmen kuat dalam mengatasi perubahan iklim, Indonesia telah menyerahkan National Determined Contribution (NDC) yang telah disempurnakan kepada Sekretariat UNFCCC pada bulan September 2022 dengan peningkatan target penurunan emisi dari 29% pada NDC Pertama dan menjadi 31,89% tanpa syarat (tanpa bantuan internasional) pada NDC yang telah diperbaharui.

Sementara untuk yang bersyarat (dengan bantuan internasional) ditingkatkan dari  41% pada NDC pertama menjadi 43,20%. NDC mewujudkan upaya setiap negara untuk mengurangi emisi nasional dan beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim.

Mengakhiri pertemuan, Menko Airlangga dan Menteri Richard sepakat untuk terus melanjutkan dialog FACT (Forest, Agriculture and Commodity Trade) sebagai forum global untuk mendiskusikan secara informal antara Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, dari negara produsen dan negara konsumen, yang terlibat dalam perdagangan komoditas yang terkait dengan deforestasi hutan tropis. Richard juga mengapresiasi peran Indonesia sebagai Co-Chair. ***