Mendagri Tekankan Percepatan Huntap dan Infrastruktur Pascabencana di Pidie Jaya

Huntap di Aceh masih dalam proses pembangunan. (Foto : istimewa)

FAKTUAL-INDONESIA : Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmennya mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) dan infrastruktur bagi warga terdampak bencana di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh.

Sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera, Tito menyatakan penyediaan huntap menjadi prioritas utama agar masyarakat yang kehilangan rumah segera memperoleh kepastian tempat tinggal.

Baca Juga : Mendagri Tinjau Lokasi Kebakaran Terra Drone, Tekankan Evaluasi Kelayakan Bangunan Berisiko Tinggi

“Hunian tetap ini prosesnya melibatkan pemerintahan daerah. Saya akan kejar bupati dan gubernur terkait penyiapan datanya,” ujar Tito dalam keterangan di Jakarta, Minggu (22/2/2026).

Menurut dia, percepatan pembangunan huntap sangat bergantung pada validitas dan kelengkapan data calon penerima bantuan dari pemerintah daerah (Pemda). Ia menekankan pentingnya verifikasi menyeluruh agar bantuan tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Baca Juga : Bupati Aceh Selatan Dihukum Magang di Kemendagri Gegara Tinggalkan Wilayahnya Saat Bencana Banjir dan Longsor Melanda

“Kecepatan membangun huntap itu kuncinya ada pada data dari Pemda. Setiap warga harus diverifikasi satu per satu,” katanya.

Selain hunian, Tito juga mendorong percepatan perbaikan infrastruktur, khususnya jembatan penghubung yang rusak akibat bencana. Ia mengaku telah berkoordinasi langsung dengan Menteri Pekerjaan Umum untuk membangun jembatan permanen dua jalur di lokasi yang terdampak.

Menurutnya, jalur tersebut merupakan akses vital yang menghubungkan Kota Medan dengan Banda Aceh dan kerap dilalui kendaraan berat, sehingga membutuhkan konstruksi yang kokoh dan berstandar tinggi.

“Tadi saya sudah berkomunikasi dengan Menteri PU. Jembatan permanen akan dibangun di sisi jembatan sementara yang roboh,” ujarnya.

Baca Juga : Sentil Bupati Aceh Selatan yang Pergi Umrah saat Bencana, Prabowo Minta Mendagri Pecat

Di sisi lain, Tito mengakui masih terdapat sejumlah tantangan di lapangan. Beberapa rumah warga masih terdampak lumpur, sementara sekitar 1.500 hektare lahan persawahan belum sepenuhnya pulih.

Untuk mengantisipasi risiko banjir susulan, pemerintah juga mempertimbangkan langkah jangka panjang seperti pembangunan sabo dam serta penguatan tanggul di sejumlah titik rawan.

Melalui koordinasi lintas kementerian dan dukungan penuh pemerintah daerah, Tito berharap proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Pidie Jaya dapat berjalan lebih cepat dan terintegrasi. Ia menegaskan pemerintah berkomitmen memastikan pemulihan tidak hanya bersifat sementara, melainkan memberikan kepastian dan ketahanan jangka panjang bagi masyarakat terdampak di Aceh.***