Pimpinan DPR dan Kapolri Terima Aspirasi Mahasiswa, DPD Ingatkan Masyarakat Waspada Hoaks

Demo mahasiswa di depan gedung DPR RI. (Ist).

FAKTUAL-INDONESIA: Aksi demo mahasiswa di depan Gedung DPR RI tidak bertepuk sebelah tangan. Para pimpinan DPR yang terdiri atas Sufmi Dasco Ahmad, Racmat Gobel dan Lodewijk F Paulus bersama Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menerima aspirasi ribuan pengunjuk rasa yang menyemuti Kompleks Parlemen, Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Senin, (11/4/2022) sore.

“Mahasiswa datang menyampaikan aspirasi, dan kami akan mengawal serta meneruskan aspirasi itu kepada pemerintah secepat-cepatnya,” kata Dasco dari atas mobil komando.

Sebelumnya Dasco mengatakan bahwa aksi demo mahasiswa yang menuntut tidak adanya penundaan Pemilu 2024 dan wacana presiden 3 periode  tidak tepat dialamatkan ke Istana Presiden. Menurut dia tutuntan itu harusnya disampaikan kepada DPR karena di Lembaga wakil rakyat itulah proses politik berlangsung.

Jadi, Dasco menegaskan kedatangan mahasiswa ke Gedung DPR sudah tepat untuk menyuarakan aspirasi mereka.

Sementara itu perwakilan aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia membacakan sejumlah tuntutan di depan pimpinan DPR dan Kapolri.

“Kami menyerahkan simbol korek telinga yang besar kepada pimpinan DPR untuk diteruskan kepada pemerintah,” kata perwakilan BEM SI.

Empat tuntutan yang dibacakan yakni mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat bukan aspirasi partai.

Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menjemput aspirasi rakyat sebagaimana aksi massa yang telah dilakukan dari berbagai daerah dari tanggal 28 Maret 2022 sampai 11 April 2022.

Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amandemen, bersikap tegas menolak penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode.

Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian disertai 18 tuntutan mahasiswa kepada presiden yang sampai saat ini belum terjawab.

Sementara itu Anggota DPD RI Jimly Asshiddiqie mengajak masyarakat untuk mewaspadai hoaks yang berkaitan dengan penundaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan presiden yang sekarang disuarakan oleh para demonstras.

“Jangan percaya pada semua berita hoaks, ‘fake news’, dan spekulasi-spekulasi yang tidak benar mengenai wacana tunda pemilu dan perpanjangan masa jabatan. Kalau masih ada gerakan dukung mendukung tiga periode, sebaiknya dilaporkan saja ke polisi,” katanya di Jakarta, Senin.

Katanya, masyarakat diminta untuk mewaspadai banyaknya pesan mengenai penundaan pemilu yang beredar di dunia maya karena di antara ribuan pesan bukan tidak mungkin ada yang hoaks alias tidak benar atau bahkan mengadu domba.

Pasalnya, Presiden Joko Widodo, sudah menegaskan dirinya tidak ada niat menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan menjadi tiga periode.

Presiden, kata dia, menyampaikan bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024 dan pilkada dilaksanakan pada November 2024. Tahapan pemilu akan dimulai pertengahan Juni 2022.
“Presiden sudah menegaskan tidak akan ada perpanjangan masa jabatan atau penundaan pemilu, ya harus percaya dan jadikan pegangan dalam bersikap untuk terus mengawal persiapan pemilu sebagaimana mestinya,” ucapnya.

Untuk meredakan perdebatan mengenai isu penundaan pemilu, Jimly mengusulkan agar elite partai politik yang mengusung ide penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden berdialog dengan mahasiswa.

“Untuk menyampaikan permintaan maaf dan menarik kembali ide mereka tersebut agar mahasiswa dan masyarakat luas dapat kepastian tidak ada lagi parpol yang bermain-main dalam urusan serius ini,” tegas Jimly. ***