Perdebatan Seputar TWK Pegawai KPK Sebaiknya Dihentikan

Yudi Latif. (Ist)

FaktualID – Polemik seputar tes wawan kebangsaan (TWK) terhadap pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebaik dihentikan. Karena kalau dibiarkan berlarut-larut akan mengganggu konsentrasi KPK memberantas korupsi.

Pakar aliansi kebangsaan Yudi Latif menegaskan bahwa TWK itu memiliki semangat pembinaan, bukan penghukuman, termasuk sebagai tolok ukur aparatur sipil negara (ASN). Untuk itu hal ini tak perlu diperdebatkan terus.

“Semangatnya itu bukan semakin menjauhkan orang dari wawasan kebangsaan. Jadi ada proses edukasi ya. Makanya harus dikategorisasi dan sampai dimana tingkat keseriusan keburukan wawasannya itu,” katanya, dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (28/5/2021).

Menurut dia, TWK penting untuk melihat bagaimana wawasan dan cara pandang warga negara, termasuk ASN mengenai kebangsaan. Melalui TWK, pemerintah juga harus mengedukasi sehingga kelompok-kelompok yang dianggap melenceng dari wawasan kebangsaan dapat diedukasi.

“Intinya, tugas negara itu selain menghukum itu harus mengedukasi. Jadi, kelompok-kelompok yang mulai dianggap melenceng itu, semangatnya itu bukan malah menyingkirkan tapi merangkul dan mengedukasi,” lanjutnya.

Mengenai 51 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinyatakan tidak dapat melanjutkan karier di KPK karena rapor merah dalam TWK, Yudi memberikan catatan. Menurut dia, rapor merah itu bisa dikategorikan pegawai tersebut sudah tidak mau bekerja lagi untuk institusi negara.

“Pertama, harus ditanya mau melanjutkan atau tidak? Kalau melanjutkan, ini persyaratan-persyaratannya yang harus dilalui. Karena sebenarnya pengertian merah atau tidak itu relatif,” kata mantan Kepala BPIP tersebut.

“Kalau menurut saya, merah itu sudah tidak mau bekerja di institusi negara karena menganggap ini negara thogut. Pernah komitmen dalam aksi-aksi teroris. Ada intensi ingin merobohkan tata negara. Itu benar-benar tak akan terampuni,” ucapnya.

Pengamat politik Boni Hargens menilai polemik tentang TWK para pegawai (KPK) untuk alih status menjadi ASN mesti dihentikan. Katanya, tidak perlu hal itu terus menjadi polemik. Persoalan paling penting yaitu membiarkan lembaga antirasuah itu fokus bekerja mengusut berbagai perkara korupsi.

“Saya kira, tidak penting lagi melanjutkan polemik soal TWK ini. Hal yang lebih penting adalah bagaimana KPK terus bekerja profesional menangani banyak isu besar. Polemik TWK sudah selesailah,” kata Boni.
Ia menilai pelaksanaan TWK menjadi polemik berkepanjangan karena ada kelompok yang tidak menerima hasil tes yang dilakukan oleh KPK. Kelompok itu merupakan pihak yang tidak lulus TWK, kemudian memainkan narasi dan berpolemik dengan tidak mengakui tim asesor di dalam tes itu.

“Jadi, yang membuat polemik ini berlanjut, kelompok yang tidak menerima keputusan tim asesor. Padahal sudah jelas disampaikan BKN, ini penilaian lintas sektor yang melibatkan banyak instansi negara yang relevan. Para asesor juga orang-orang yang kompeten di bidangnya,” ucap Boni. ***