Selamatkan Garuda dengan Pertimbangan Politik

Pengamat penerbangan Alvin Lie. Foto: Wikipedia

FAKTUALid – Garuda Indonesia sudah termasuk perusahaan yang pailit kalau dilihat dari segi akuntansinya. Dimana utang perusahaan lebih besar ketimbang aset yang dimiliki. Namun demi gengsi sebuah Negara, Garuda harus diselamatkan dengan pertimbangan politik.

Di mata pengamat penerbangan Alvin Lie, dengan utang Garuda yang sudah mencapai Rp70 triliun akan lebih baik membangun perusahaan baru ketimbang menyelamatkan dengan berbagai cara. Namun karena ini perusahaan milik Negara, penyelamatan Garuda tidak hanya dilihat dari pertimbangan ekonomi tetapi harus dilihat dari segi politisnya.

“Untuk mengembangkan arilines baru, secara bisnis murni lebih murah membangun baru daripada mempertahankan Garuda,” ujar Alvin.

Menurut mantan anggota DPR RI ini kepentingan politiknya terkait  kredibilitas bangsa. Pemerintah tentu akan disoroti karena Garuda merupakan perusahaan terbuka yang telah melantai di Bursa Efek Indonesia.

“Jadi soal likuidasi ini punya konsekuensi karena Garuda perusahaan Tbk. Artinya, sahamnya dimiliki swasta juga, dijual di bursa efek secara terbuka,” ujar Alvin.

Sejurus dengan Alvin, pendapat senada juga diungkapkan pengamat penerbangan dari CommunicAvia, Gerry Soejatman. Ia melihat biaya untuk membuat maskapai baru memang lebih murah. Kendati begitu, upaya ini tak menjamin kondisi keuangan perusahaan serta-merta membaik.

“Kalau hanya bikin perusahaan baru dengan semuanya masih sama tidak akan berguna juga,” ujar Gerry.

Ia mencontohkan maskapai luar negeri, seperti Malaysia Airlines, yang dilikuidasi oleh Malaysia Airlines Berhad atau MAB dari semula Malaysia Airlines (MAS). Maskapai itu, tetap menghadapi masalah serupa meski telah melakukan restrukturisasi menyeluruh meski beban utang dihitung dari nol.

Sedangkan soal Swiss Air dan Sabena, seperti yang disebut-sebut dalam studi pembanding pemerintah, Gerry menyatakan kedua perusahaan itu tidak mendirikan maskapai baru. Perusahaan hanya mengoper maskapai lama ke grup.

“Seperti Garuda ditutup dan dioper ke Citilink,” katanya.

Sebelumnya Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Irfan Setiaputra mengatakan dana talangan untuk perseroannya yang cair pada awal tahun senilai Rp 1 triliun sudah habis untuk membayar avtur hingga biaya kebandaraan. Penggunaan dana talangan dikhususkan bagi kebutuhan operasional perusahaan yang tengah berjalan.

“Dana talangan Rp1 triliun sudah habis hanya untuk membayar Pertamina, Angkasa Pura I, dan Angkasa Pura II. Dana itu tidak untuk bayar utang. Ini murni untuk current kan kita operasi setiap bulan, itu harus dibayar,” ujar Irfan seperti dilansir dari Tempo.

Menurutnya dana talangan merupakan bentuk bantuan yang diberikan pemerintah bagi Garuda melalui skema obligasi wajib konversi (OWK). Perjanjian OWK ditandatangani oleh Garuda dan PT Sarana Multi Infrastruktur selaku pelaksana investasi dari Kementerian Keuangan.

Berdasarkan ketentuan perjanjian tersebut, perusahaan dilarang memakai dana talangan untuk membayar utang. Irfan menampik kabar yang beredar bahwa uang talangan juga dipakai untuk membayar kekurangan gaji pilot maupun awak kabin yang dipotong sejak 2020.

Data menyebutkan, keuangan Garuda Indonesia pada kuartal II 2021 semakin babak belur. Seperti paparan Kementerian BUMN di DPR Kamis lalu, 3 Juni, Garuda menanggung rugi sampai US$ 100 juta setiap bulan.

Musababnya, perseroan harus mengeluarkan biaya US$ 150 juta, padahal pendapatannya hanya US$ 50 juta. Utang Garuda, termasuk kepada lessor untuk sewa pesawat, pun membengkak hingga Rp 70 triliun.

Optimisme manajemen pada akhir tahun yang yakin bahwa keuangan Garuda akan mengalami perbaikan sepanjang 2021 menyusut. Target perusahaan mengejar pendapatan sebesar 50 persen dari total 2019 sulit terpenuhi karena  berbagai kondisi tak terduga.

Pada Januari hingga Maret, Garuda mengalami penurunan jumlah penumpang karena adanya aturan swab Antigen, pengetatan PSBB, larangan mudik, hingga munculnya strain baru virus corona di Eropa dan India. Ditambah lagi, awal tahun merupakan masa sepi pergerakan atau low season untuk bisnis pariwisata dan turunannya.

“Pandemi ini memang hit-nya gila-gilaan. Penumpang kami pernah drop sampai 90 persen. On average tahun lalu (penumpang) kami cuma 60 persen. Kenapa 60 persen, karena Januari, Februari (berjalan normal), namun Maret pandemi,” ujar Irfan.

Jadi, opsi apa yang akan digunakan pemerintah untuk menyelamatkan Garuda, inilah tugas pemerintah. ***