Timwas Haji DPR RI Soroti Persoalan Kartu Nusuk dan Ketimpangan Data dan Fakta Haji 2025

Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, saat meninjau langsung ke pemondokan jemaah haji Indonesia di Sektor 7 (kiri) dan Anggota Timwas Haji DPR RI Adies Kadir saat peninjauan ke Pemondokan Sektor 9 di Makkah, Selasa (3/6/2025).

FAKTUAL INDONESIA: Puncak haji semakin dekat dan masih ada sejumlah masalah yang belum selesai. Demikian ditemukan Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI saat melakukan kunjungan di beberapa sektor di Makkah, Arab Saudi, Selasa (3/6/2025).

Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal saat melakukan peninjauan langsung ke pemondokan jemaah haji Indonesia di Sektor 7, mengungkapkan sejumlah keluhan yang masih menjadi perhatian serius, mulai dari keterlambatan distribusi kartu haji (kartu nusuk), hingga persoalan koordinasi antarpenanggung jawab di lapangan.

Sedangkan saat melakukan peninjauan ke Sektor 9, Timwas menemukan sejumlah ketidaksesuaian antara laporan resmi Kementerian Agama dengan kondisi di lapangan.

Cucun Ahmad Syamsurijal, melakukan peninjauan langsung ke pemondokan jemaah haji Indonesia di Sektor 7, tepatnya di Hotel 701 Burj Al Wahdah Al Mutamayyiz, Makkah, Selasa (3/6/2025). Kunjungan tersebut guna mendengar langsung keluhan dan aspirasi jemaah yang berasal dari daerah pemilihan (dapil).

Baca Juga : Visa Haji Furada Belum Terbit, Ruben Onsu Terancam Batal Haji Tahun Ini

Demikian temuan dari Timwas Haji DPR RI seperti dilansir Parlementaria di laman dpr.go.id.

Cucun menyampaikan bahwa kunjungan ini menjadi bagian dari komitmen DPR RI untuk mengawal kualitas pelayanan haji tahun ini, terlebih di tengah proses transisi sistem pelayanan haji yang dilakukan oleh Pemerintah Arab Saudi.

“Semua anggota DPR yang hadir menemui konstituennya di dapil masing-masing, tapi fokus kita bukan semata-mata pada dapil. Seluruh jemaah haji Indonesia menyampaikan berbagai problematika, khususnya terkait transisi sistem yang terjadi di pemerintahan Saudi,” ungkap Cucun.

Ia menegaskan bahwa semangat utama dari pengawasan ini adalah memastikan pelayanan jemaah oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) berjalan dengan prinsip aman, nyaman, serta mendukung kekhusyukan ibadah.

Dalam dialog bersama jemaah dan petugas sektor, Cucun mengungkapkan sejumlah keluhan yang masih menjadi perhatian serius, mulai dari keterlambatan distribusi kartu haji (kartu nusuk), hingga persoalan koordinasi antarpenanggung jawab di lapangan.

“Dari sejak kedatangan, jemaah sudah menghadapi berbagai persoalan. Bahkan hingga saat ini masih banyak yang belum menerima kartu Nusuk. Padahal, puncak haji semakin dekat dan masih ada sejumlah masalah yang belum selesai,” jelasnya.

Menurut Politisi Fraksi PKB tersebut terdapat kesenjangan informasi antara pengambil kebijakan di tingkat pusat dengan pelaksana teknis di lapangan, seperti kepala daerah kerja (DAKER), kepala sektor, hingga Ketua Kloter.

“Ada missed koordinasi antara keputusan tingkat pusat dan pelaksana di lapangan. Bahkan informasi penting belum sepenuhnya terdistribusi ke para kepala sektor dan Ketua Kloter,” ujarnya.

Salah satu hal yang disoroti adalah peran perusahaan penyedia layanan hotel atau syarikah yang menjadi penanggung jawab pemondokan jemaah. Cucun menilai pengawasan terhadap kinerja syarikah perlu ditingkatkan, dan seluruh keluhan jemaah harus segera ditindaklanjuti.

Baca Juga : Tanpa Dokumen Haji Resmi Nekat Masuk Makkah Lewat Gurun, 1 WNI Meninggal 2 Dehidrasi Berat

“Saya tidak ingin keluhan jemaah hanya dicatat. Saya minta semua ditindaklanjuti. Kalau Kepala Sektor tidak bisa, harus diteruskan ke Kepala Daker. Kalau Daker tak mampu, harus bicara ke Direktur Haji Luar Negeri. Kalau semua tidak mampu menyelesaikan, lalu untuk apa mereka berada di PPIH?” tegas Cucun.

Kunjungan ini diharapkan menjadi pemicu perbaikan koordinasi lintas sektor agar puncak pelaksanaan ibadah haji dapat berlangsung dengan lancar, serta seluruh jemaah dapat beribadah dengan tenang dan tertib.

Ketimpangan Data

Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menemukan sejumlah ketidaksesuaian antara laporan resmi Kementerian Agama dengan kondisi di lapangan saat melakukan peninjauan ke Pemondokan Haji Kloter Surabaya 16 Sektor 9 di Hotel Safwat Almiead 916, Makkah, Selasa (3/6/2025).

Anggota Timwas Haji DPR RI Adies Kadir yang memimpin kunjungan tersebut mengatakan bahwa temuan di lapangan menunjukkan masih banyak persoalan menjelang pemberangkatan jemaah ke Arafah-Muzdalifah-Mina (Armuzna), yang dijadwalkan berlangsung keesokan harinya. Peninjauan tersebut turut diikuti politisi Fraksi Partai Golkar Aprozi Alam, Sari Yuliati, dan Zigo Rolanda.

“Setelah kita lihat langsung, masih banyak sekali kendala, padahal keberangkatan ke Armuzna tinggal besok. Apa yang disampaikan oleh Dirjen Haji dan Kementerian Agama kemarin di rapat, itu jauh dari kenyataan,” tegas Adies.

Salah satu ketimpangan yang ditemukan adalah distribusi Kartu Nusuk dan sistem pengelompokan syarikah (layanan katering dan transportasi jemaah). Adies mengungkapkan bahwa di pemondokan Surabaya 16, masih terdapat puluhan jemaah yang belum menerima Kartu Nusuk, meskipun Dirjen PHU Kemenag sebelumnya menyatakan jumlahnya tinggal sedikit dan akan terselesaikan paling lambat pukul 20.00 waktu setempat.

Baca Juga : Ivan Gunawan Berangkat Haji, Tapi Ia Sedih karena Tak Bisa Mengajak Ibunya

“Katanya tinggal sedikit, faktanya hari ini masih ada lebih dari 30 kartu Nusuk yang belum dibagikan. Kami akan tagih komitmen Dirjen bahwa malam ini semua sudah harus selesai,” ujarnya.

Terkait sistem syarikah, Adies juga menyoroti pernyataan Kemenag yang menyebut pemondokan dan layanan syarikah sudah terintegrasi. Namun, di lapangan masih ditemukan pemisahan kelompok yang menyulitkan koordinasi pengangkutan ke Armuzna.

“Yang dikatakan sudah satu syarikah, nyatanya masih ada yang menyatakan terpisah. Ini akan sangat menyulitkan distribusi dan pemantauan jemaah,” kata Adies.

Ia menekankan pentingnya pengelolaan jemaah secara konsisten mulai dari pemondokan, keberangkatan ke Armuzna, hingga kepulangan ke Tanah Air. “Kalau dari hotel harus per hotel, ya di Armuzna juga tetap per hotel. Jangan sampai dipecah-pecah, ini akan membingungkan dan melelahkan jemaah,” ucapnya.

Adies juga menyoroti kondisi psikologis dan semangat jemaah haji yang tetap kuat meskipun menghadapi sejumlah kendala. “Ibu-ibu dan bapak-bapak masih tersenyum, niat ibadahnya luar biasa. Ini harus jadi perhatian serius pemerintah agar mereka dapat menjalani ibadah dengan tenang dan khusyuk,” pungkasnya.

Timwas DPR RI menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh akan terus dilakukan, mengingat masih ada lebih dari 500 kloter jemaah Indonesia yang harus dipastikan pelayanannya optimal dan setara. ***