Pertaruhan Besar PM Takaichi dalam Pemilu Sela Jepang untuk Tancap Gas Reformasi Ekonomi dan Pertahanan

Perdana Menteri (PM) wanita pertama Jepang, Sanae Takaichi akan mempertaruhkan popularitasnya dan agenda reformasi kontroversial dalam pemlihan umum (Pemilu) sela Minggu (8/2/2026). (Kedubes Jepang)

FAKTUAL INDONESIA: Pemilihan umum sela Jepang yang akan dilaksanakan Minggu (8/2/2026) bukanlah sekadar rutinitas politik. Ini adalah “pertaruhan besar” bagi Perdana Menteri Sanae Takaichi, sosok yang mencetak sejarah sebagai perdana menteri wanita pertama Jepang saat mulai menjabat Oktober lalu.

Meski baru seumur jagung, popularitas Takaichi yang meroket menjadi mesin utama bagi Partai Demokrat Liberal (LDP) untuk merebut kembali dominasi mutlak di majelis rendah.

Baca Juga : Partai PM Takaichi Diprediksi Menang Telak pada Pemilu Majelis Rendah Jepang

Setelah bertahun-tahun LDP dihantam skandal korupsi dan perpecahan internal di era Shigeru Ishiba, sosok Takaichi hadir sebagai wajah baru yang segar dan tegas. Namun, apakah pesonanya cukup untuk menghapus memori buruk pemilih tentang skandal masa lalu?

Hasil pemungutan suara hari Minggu besok tidak pelak lagi menjadi perhatian dunia. Sekitar 105 juta warga Negeri Sakura akan berbondong-bondong menuju tempat pemungutan suara (TPS) pada Minggu, 8 Februari 2026, untuk menentukan masa depan parlemen mereka.

Kemenangan dalam pemilu ini adalah kunci bagi Takaichi untuk melepaskan diri dari bayang-bayang politik koalisi dan memperkuat posisinya. Jika LDP menang besar, Takaichi diprediksi akan tancap gas dengan dua agenda kontroversialnya, Reformasi Pertahanan dan Revisi Konstitusi.

Di awal kepemimpinannya, Takaichi dengan berani meluncurkan agenda Reformasi Pertahanan dengan alasan menjaga dampak dari  ketegangan dengan Tiongkok terkait isu Taiwan.

Baca Juga : Presiden Amerika Trump Sampai Turun Tangan Desak PM Jepang Takaichi Tidak Memanaskan Perselisihan dengan Tiongkok

Takaichi bahkan sempat memicu ketegangan diplomatik dengan Beijing pada November lalu, setelah ia menegaskan bahwa konflik di Taiwan bisa dianggap sebagai “ancaman kelangsungan hidup” bagi Jepang yang mungkin memerlukan respons militer.

Selain itu Takaichi bertekad merevisi konstitusi pasifis Jepang untuk pertama kalinya dalam sejarah, sebuah langkah berani yang dipicu oleh kekhawatiran keamanan regional.

Perebutan 465 Kursi

Lebih dari 1.200 kandidat dari berbagai spektrum politik — mulai dari konservatif LDP hingga Partai Komunis — berebut simpati untuk menduduki 465 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. Antusiasme warga terlihat nyata; Kementerian Dalam Negeri mencatat lebih dari 4,5 juta orang sudah memberikan suara lebih awal (early voting) per Senin lalu.

Baca Juga : Sanae Takaichi Catat Sejarah menjadi PM Wanita Pertama Jepang, Raih 237 Suara di Parlemen

Di balik gemerlap politik, ada isu mendasar yang meresahkan warga: Biaya hidup. Meningkatnya biaya hidup menjadi isu utama dalam pemilihan ini. Harga konsumen terus naik sementara pertumbuhan upah riil tertinggal dari inflasi, sehingga gaji tidak lagi mencukupi seperti dulu.

Jepang juga memiliki masalah yang sudah lama terjadi terkait pertumbuhan ekonomi yang lambat. Ekonomi hanya tumbuh 1,1 persen tahun lalu, dan diperkirakan hanya akan tumbuh 0,7 persen pada tahun 2026, menurut IMF. Tingkat pertumbuhan ekonomi ideal yang dianggap sehat untuk negara maju adalah antara 2 persen dan 3 persen.

Partai-partai politik berkampanye dengan berbagai strategi untuk mengatasi masalah ekonomi, seperti memangkas pajak konsumsi Jepang atau merevisi tarif pajak penghasilan. Sementara Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa ingin merangsang pertumbuhan ekonomi, beberapa partai oposisi berkampanye untuk kesejahteraan yang lebih besar dan yang lainnya, seperti Partai Inovasi Jepang, mendorong deregulasi.

Baca Juga : Hari Selasa Besok Penentuan Sanae Takaichi untuk Menjadi PM Wanita Pertama Jepang Lewat Pemungutan Suara

Kekhawatiran lain dalam pemilu bagi beberapa partai adalah peran warga asing dalam masyarakat yang menua dengan cepat. Jumlah penduduk asing mencapai lebih dari 2,5 juta pada tahun 2025, dan mereka cenderung mengisi kesenjangan lapangan kerja yang besar, tetapi mereka juga mengubah wajah masyarakat Jepang yang dulunya sebagian besar homogen – yang sangat membuat kesal para pemilih yang lebih konservatif.

Jepang sedang berubah. Dengan jumlah warga asing yang melampaui 2,5 juta pada tahun 2025 untuk mengisi kekosongan tenaga kerja, terjadi gesekan budaya di tengah masyarakat yang dulunya sangat homogen. Hal ini menjadi bumerang bagi kaum konservatif. LDP kini harus menyeimbangkan kebutuhan akan buruh asing dengan kebijakan imigrasi yang makin ketat demi menenangkan pemilih setianya.

Partai LDP mendukung imigrasi “selektif” oleh pekerja asing untuk mengisi kekurangan tenaga kerja tertentu. Namun, partai ini telah memperketat peraturan imigrasi.***