KPK Geledah Gedung DPRD DKI, Prasetyo Edi Langsung Buka Suara

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi terbuka terhadap langkah KPK dalam penggeledahan yang dilakukan di gedung DPRD DKI Jakarta.

FAKTUAL-INDONESIA: Pengeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung DPRD DKI Jakarta,  membuat Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi langsung buka suara.

KPK menggeledah sejumlah ruangan di Kompleks Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (17/1/2023) sore.

“Benar, ada kegiatan penggeledahan dimaksud terkait pengumpulan alat bukti dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulo Gebang,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Namun demikian, Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait penggeledahan tersebut.

“Perkembangannya akan kami sampaikan kembali,” tambahnya.

Tim penyidik KPK mendatangi dan menggeledah beberapa ruangan di Kompleks Gedung DPRD DKI Jakarta pada Selasa sore. Berdasarkan pantauan di lokasi, terlihat beberapa orang mengenakan rompi berwarna krem bertuliskan KPK sedang menyusuri ruangan Komisi C DPRD DKI Jakarta.

Namun, saat awak media mencoba mendekat, petugas pengamanan dalam (pamdal) DPRD DKI Jakarta mencegah untuk tidak masuk ke dalam ke ruangan.

“Semua akses ditutup, sedang ada pemeriksaan,” kata salah seorang petugas pamdal.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, KPK juga melakukan penggeledahan di lantai 4, lantai 8, dan lantai 10 Gedung DPRD DKI Jakarta.

Tanpa Intervensi

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi buka suara soal penggeledahan itu. Dalam keterangan tertulisnya dia menyatakan terbuka terhadap langkah KPK dalam penggeledahan yang dilakukan di gedung DPRD DKI Jakarta.

“Sebagai Ketua DPRD saya mendukung sepenuhnya proses penyelidikan yang dilakukan KPK,” kata Prasetyo, Selasa (17/3).

Namun begitu, Pras sapaan karibnya mengaku belum mengetahui pasti penyelidikan yang dilakukan tim KPK atas perkara apa. Ia hanya memastikan bahwa seluruh proses penganggaran di DPRD DKI Jakarta dilakukan secara transparan dan terbuka untuk umum.

“Semua rapat Banggar saya buka, terbuka untuk umum. Siapa pun bisa menyaksikan. Dalam hal ini pelaksanaan anggaran sepenuhnya dilakukan eksekutif, DPRD menjalankan proses penganggaran tanpa melakukan intervensi,” tandasnya. ***