Presiden Prabowo tunjuk AHY jadi Ketua Komite Kereta Cepat

AHY ditunjuk Prabowo jadi ketua komite kereta cepat. (Foto : istimewa)

FAKTUAL- INDONESIA : Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Komite Kereta Cepat Jakarta–Bandung dan menunjuk Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai ketuanya.

Pembentukan komite tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 mengenai Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta–Bandung.

Dalam regulasi yang ditetapkan pada 12 Mei 2026 itu, pemerintah membentuk Komite Kereta Cepat Jakarta–Bandung sebagai wadah koordinasi untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan proyek strategis nasional tersebut.

Selain AHY sebagai ketua, posisi wakil ketua diisi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Sementara itu, anggota komite terdiri atas sejumlah pejabat kementerian dan lembaga strategis, yakni Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Kepala Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN), serta Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Perpres tersebut juga menegaskan bahwa Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bertugas mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan serta pengoperasian prasarana dan sarana Kereta Cepat Jakarta–Bandung.

Pembentukan komite ini dilakukan di tengah upaya pemerintah menyelesaikan berbagai aspek keberlanjutan proyek kereta cepat Whoosh. Sebelumnya, AHY mengungkapkan bahwa pemerintah bersama para pemangku kepentingan sedang membahas restrukturisasi keuangan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung.

Menurut AHY, langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo agar negara hadir dan mengambil peran dalam menjaga keberlangsungan proyek strategis nasional yang telah beroperasi tersebut.

Pemerintah, kata AHY, saat ini memprioritaskan penyelesaian restrukturisasi keuangan sebelum mempertimbangkan pengembangan jaringan kereta cepat ke wilayah lain.

Langkah itu dinilai penting untuk memastikan operasional dan keberlanjutan proyek berjalan secara sehat serta memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan perekonomian nasional.***