Erick Thohir Umumkan Ada 7 BUMN yang Masih Alami Kerugian

Erick Thohir umumkan ada 7 BUMN yang masih alami kerugian. (Foto : istimewa)

FAKTUAL-INDONESIA : Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan, dari sebanyak 47 BUMN, saat ini 40 BUMN dalam kondisi sehat dan menguntungkan. Sedangkan tujuh BUMN tengah dalam proses perbaikan atau masih merugi. Salah satunya adalah Waskita Karya yang selama ini selalu meraih keuntungan.

Menurut Erick, ketujuh BUMN yang merugi tersebut harus benar-benar berusaha keras untuk beberapa tahun ke depan agar mencapai keuntungan. Hal tersebut disampaikan Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Senin (4/11/2024).

Baca Juga : Menhub Budi Karya Sumadi Dorong Kerja Sama BUMN dan Swasta untuk Mendukung TOD

BUMN pertama yang masih berjuang untuk meraih untung adalah Krakatau Steel. Pada 2019 sebetulnya telah dilakukan restrukturisasi utang, tetapi terjadi insiden kebakaran di pabrik utama perusahaan. Saat ini tengah dilakukan proses perbaikan dan restrukturisasi utang lanjutan dengan para kreditur.

“Kita sedang mencari jalan dengan melihat kondisi yang terjadi hari ini (setelah kebakaran),” kata Erick.
Selanjutnya adalah Bio Farma yang disebakan beban impairment vaksin Covid-19. Indofarma juga telah menyelesaikan proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), sementara Kimia Farma sedang dalam proses restrukturisasi kreditur perbankan.

BUMN ketiga yang belum untung adalah Wijaya Karya. Kerugian perusahaan disebabkan oleh beban impairment pada level induk atau proyek-proyek masa lalu dan Wika Realty.

Baca Juga : Artis Sandra Dewi Menyesal Suaminya Bekerja Sama dengan BUMN Hingga Masuk Penjara

Berikutnya Waskita Karya. Kerugian disebabkan oleh penurunan jumlah kontrak yang tidak dapat menanggung biaya operasional dan beban keuangan yang tinggi. Selanjutnya Jiwasraya yang saat ini sedang tahap likudasi.

BUMN keenam yang belum untung adalah Perumnas. Kerugian disebabkan oleh perputaran inventory yang masih perlu lebih dioptimalkan. Ketujuh yaitu PNRI akibat mandat penerbitan berita negara atau tambahan berita negara tidak diwajibkan, sehingga menyebabkan pendapatan rendah dan over leverage.***