Setelah Wadas Memanas, KSP Nyatakan Semua akan Dievaluasi Termasuk Pengamanan

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (kanan) menegaskan akan mengevaluasi semua yang terjadi di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah

FAKTUAL-INDONESIA: Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko buka suara setelah kondisi memanas di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

Setelah pula Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyatakan tidak ada tindak kekerasan.

“Semua akan dievaluasi,” kata Moeldoko menanggapi tentang terjadi ketegangan antara warga dan petugas gabungan yang ingin melakukan pengukuran tanah proyek Bendungan Bener di desa tersebut.

Moeldoko meminta semua pihak melihat secara jernih dan tidak bias terkait kondisi di Desa Wadas.

“Semuanya perlu dilihat secara jernih agar tidak bias dari kondisi yang sesungguhnya. Pembangunan pastinya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan itu tujuan akhirnya,” kata Moeldoko kepada wartawan di Jakarta, Rabu (9/2/2022).

Seperti dipantau dari media antaranews.com,  pada Rabu, sebanyak 66 warga yang sempat diamankan karena bentrokan telah dipulangkan ke rumah masing-masing.

Ketegangan pada Selasa (8/2) terjadi karena ratusan petugas gabungan dari kepolisian, Satpol PP, dan TNI mendampingi Tim Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Tengah dan Dinas Pertanian Provinsi Jateng melakukan pengukuran tanah dan menghitung tanaman di area yang telah disepakati oleh sebagian warga untuk menjadi lokasi tambang batu andesit.

Warga menolak rencana penambangan batu andesit yang akan digunakan untuk pembangunan Bendungan Bener yang menjadi salah satu proyek strategis nasional itu berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 56 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/41/2018, Desa Wadas adalah lokasi yang akan dibebaskan lahannya dan dijadikan lokasi pengambilan bahan material berupa batuan andesit untuk pembangunan Bendungan Bener.

Dalam video amatir yang beredar di media sosial sejumlah polisi disebut mengepung warga dan menangkap beberapa warga dari rumah penduduk.

Namun, menurut Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol. Ahmad Luthfi menyebut hanya personel yang diterjunkan untuk mendampingi 10 tim BPN.

Pengamanan Berlebihan

Dalam bagian lain Deputi V Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan pemerintah saat ini masih mengevaluasi kondisi sebenarnya di Desa Wadas.

“Salah satu bagian evaluasi tentu adalah adanya verifikasi fakta di lapangan terkait insiden tersebut, tidak hanya bersandar pada informasi di media sosial,” kata Jaleswari kepada wartawan di Jakarta, Rabu.

Disebutkan, saat ini, sedang dilakukan pemerintah untuk memastikan duduk perkara insiden tersebut, katanya.

Memang beredar video amatir di media sosial yang menunjukkan sejumlah polisi disebut mengepung warga dan menangkap beberapa warga dari rumah penduduk.

“Setelah itu, barulah dapat ditentukan tindakan apa yang perlu diambil. Yang jelas di tingkat legal formil, setiap bentuk pelanggaran prosedur di tingkat operasional oleh aparat sudah ada pengaturan terkait penindakan dan proses hukumnya, baik yang sifatnya peraturan internal maupun di undang-Undang,” tambah Jaleswari.

Disebutkan Jaleswari, Pemerintah memang sedang melakukan evaluasi terkait pengamanan di tingkat operasional.

“Pengamanan di tingkat operasional sangat berlebihan, perlu evaluasi. Pemerintah tidak menghendaki terjadinya kekerasan,” kata Jaleswari.

Jaleswari menyebut Presiden Jokowi selalu mengingatkan agar penyelesaian persoalan dilakukan dengan mengedepankan dialog.

“Pemerintah juga berharap, masyarakat memahami nilai strategis pembangunan tersebut, sangat berlebihan, perlu evaluasi,” ungkap Jaleswari. ***