Perkuat Ekonomi Bali, Kemenpar Dorong Transformasi Tata Kelola Akomodasi Pariwisata yang Berkelanjutan

Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenpar, Rizki Handayani, dalam Forum Komunikasi Industri (Formasi) Pariwisata di Poltekpar Bali, Kamis (9/4/2026), menyampaikan bahwa akomodasi memiliki peran strategis dalam menopang ekonomi Bali hingga pariwisata nasional. (Kemenpar)

FAKTUAL INDONESIA: Sektor akomodasi bukan sekadar tempat menginap, melainkan tulang punggung ekonomi Bali. Dalam upaya menjaga stabilitas industri pariwisata nasional, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) secara masif mendorong penguatan tata kelola akomodasi melalui kolaborasi strategis dan kepastian regulasi.

Hal tersebut ditegaskan oleh Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenpar, Rizki Handayani, dalam Forum Komunikasi Industri (Formasi) Pariwisata yang digelar di Poltekpar Bali, Kamis (9/4/2026). Forum ini menjadi wadah penting bagi para pemangku kepentingan untuk menyelaraskan langkah demi pariwisata Bali yang lebih berkualitas.

Baca Juga : Jaga Aman dan Nyaman Pariwisata Bali, ‘Bule’ Belgia Berulah dengan Motor Sewa Dideportasi

Pilar Utama Ekonomi Pulau Dewata

Data menunjukkan betapa vitalnya sektor ini. Pada triwulan IV 2025, ekonomi Bali tumbuh impresif sebesar 5,86 persen (yoy). Sektor penyediaan akomodasi serta makan dan minum menjadi kontributor terbesar, menyumbang 22,1 persen terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bali.

“Sektor akomodasi tidak hanya menjadi tulang punggung pengalaman wisatawan, tetapi juga pilar utama penguatan ekonomi Bali dan pariwisata nasional,” ujar Rizki Handayani.

Akomodasi Ilegal dan Oversupply

Baca Juga : Sektor Pariwisata Melejit! Wamenpar Ni Luh Ungkap Raih Rp19,86 Triliun Selama Libur Lebaran 2026

Meski kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang 2025 tercatat sangat tinggi, muncul anomali pada Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel formal yang fluktuatif. Rizki menyoroti bahwa peningkatan wisatawan belum sepenuhnya terserap oleh akomodasi resmi.

Sejumlah isu krusial yang dibahas dalam forum tersebut antara lain:

• Akomodasi Ilegal: Maraknya vila tak terdaftar dan short-term rental berbasis platform digital yang menciptakan ketidakadilan pasar.
• Oversupply: Kelebihan pasokan kamar di kawasan tertentu yang mengancam daya dukung lingkungan.
• Alih Fungsi Lahan: Tekanan terhadap tata ruang Bali yang memerlukan investasi lebih terkendali.

Baca Juga : Pertemuan Tokyo: Menpar Widiyanti Dorong JAL dan ANA Buka Konektivitas ke Kota-kota dan Destinasi Wisata Baru

Penguatan Regulasi via OSS-RBA

Sebagai solusi konkret, pemerintah memperkuat ekosistem usaha melalui PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Permenpar Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Usaha Pariwisata.

Rizki mengajak seluruh pelaku usaha untuk segera bersinergi dalam sistem OSS-RBA (Online Single Submission Risk Based Approach). “Legalitas usaha yang tertib akan memperkuat kualitas layanan dan meningkatkan kepercayaan wisatawan dunia terhadap Bali,” tambahnya.

Baca Juga : Menpar Widiyanti: “Kalangan Widya Mahardika V” ISI Bali Memperkuat Daya Tarik Wisata Berbasis Budaya Kelas Dunia

Inisiasi ‘Bali Kerthi Compliance’

Senada dengan Kemenpar, Ketua Tim Percepatan Audit Perizinan Usaha Pariwisata Provinsi Bali, Dr. Yoga Iswara, memperkenalkan program Bali Kerthi Compliance. Program audit ini fokus pada tiga aspek utama:

1. Aspek Administrasi (Legalitas formal).
2. Aspek Standar Usaha (Kualitas layanan).
3. Aspek Keberlanjutan (Dampak lingkungan dan budaya).

Baca Juga : Hore! Libur Lebaran Naik MRT Hanya Rp 1, Ada Juga Program Wisata Menarik

Sinergi Lintas Sektor

Forum ini turut dihadiri oleh jajaran petinggi dari PHRI, Bali Villa Association (BVA), BVRMA, Bali Tourism and Investment Chamber (BTIC), hingga jajaran Dinas Pariwisata dan Bappeda Provinsi Bali.

Dengan model komunikasi yang berkelanjutan, Kemenpar berharap Bali dapat terus menjadi destinasi global yang tidak hanya indah, tetapi juga profesional, aman, dan kompetitif di masa depan. ***