Sukses Diplomasi Prabowo di Jepang dan Korsel di tengah Pengangguran Generasi Muda

Presiden Prabowo Subianto ketika tiba di Tanah Air, Rabu (1/4/2026) usai merampungkan kunjungan ke dua negara, Jepang dan Republik Korea (Korsel) dengan keberhasilan diplomasi ekonomi yang diharapkan dapat segera ditindaklanjuti menjadi realisasi investasi konkret yang mendorong penciptaan lapangan kerja, penguatan industri nasional, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. (BPMI Setpres/Cahyo)

Oleh: Gungde Ariwangsa SH

FAKTUAL INDONESIA: Sukses diplomasi Anabul dan finger heart Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Jepang dan Korea Selatan (Korsel) pantas mendapat acungan jempol. Penyambutan luar biasa kedua negara untuk Presiden Prabowo membuktikan penghargaan Jepang dan Korsel terhadap Indonesia semakin meningkat. Kemudian ketika pulang ke Tanah Air, Rabu malam (1/4/2026), Prabowo juga  membawa “oleh-oleh” yang fantastis: komitmen investasi senilai Rp575 triliun dari dua raksasa Asia Timur itu.

Baca Juga : Presiden Prabowo Perintah Langsung Evakuasi Warga di Bitung hingga Batang Dua Dipercepat

Angka  menggiurkan yang akan sangat berguna bagi pemerintahan Prabowo bersama jajaran Kabinet Merah Putih untuk menjalankan program-program yang pro rakyat. Terutama sekali dalam mengatasi angka pengangguran generasi muda Indonesia dan memperbaiki ekonomi rakyat bawah di Tanah Air yang saat ini (April 2026) bisa dibilang sedang berada dalam fase tidak baik-baik saja. Untuk itulah tantangan selanjutnya bagaimana megahnya penyambutan di Akasaka Palace atau Blue House, bisa turun membumi untuk mengurangi beban 7,35 juta generasi  yang masih menanti kepastian kerja dan memperbaiki perekonomian rakyat bawah.

Pengangguran dan Kondisi Rakyat Bawah

Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2026, angka pengangguran di Tanah Air  memang menunjukkan tren menurun ke level 4,71%. Namun, angka persentase yang tampak kecil itu sebenarnya masih menyisakan sekitar 7,35 juta orang yang belum memiliki pekerjaan.

Baca Juga : Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Jepang dan Korea Hasilkan Komitmen Bisnis Rp575 Triliun

Mirisnya, pengangguran ini didominasi oleh lulusan SMA/SMK dan kelompok Gen Z. Investasi triliunan dari Jepang dan Korsel ini harus benar-benar mampu menyasar sektor padat karya yang bisa menyerap jutaan angkatan kerja muda ini. Jika investasi hanya masuk ke sektor yang sangat teknis (high-tech) tanpa skema pelatihan yang masif, maka jurang antara “angka investasi yang megah” dan “antrean pencari kerja yang panjang” akan semakin lebar.

Di sisi lain, situasi ekonomi rakyat bawah di Indonesia saat ini (April 2026) bisa dibilang sedang berada dalam fase “Kesejahteraan yang Rapuh”. Meskipun angka statistik makro terlihat hijau, realitas di lapangan menunjukkan tekanan yang cukup menyesakkan.

Sebanyak 57,7% pekerja Indonesia masih terjebak di sektor informal (pedagang kaki lima, pekerja lepas, hingga pengemudi ojek online). Masalah utamanya bukan sekadar ada pekerjaan, tapi kualitas pendapatannya.

Mereka bekerja keras setiap hari, namun tidak memiliki jaminan kesehatan, pensiun, atau kepastian pendapatan bulanan. Satu dari tiga pekerja Indonesia adalah pekerja paruh waktu yang penghasilannya tidak menentu.

Kemudian ada pergeseran sosial yang mengkhawatirkan. Sekitar 12,7 juta orang dilaporkan masuk dalam kategori miskin dan rentan miskin sepanjang awal 2026.

Baca Juga : Republik Korea Berikan Penghargaan Tertinggi untuk Presiden Prabowo

Banyak warga kelas menengah yang “turun kasta” menjadi kelas menengah bawah (Aspiring Middle Class). Mereka adalah kelompok yang “nanggung”: tidak cukup miskin untuk dapat bansos pemerintah, tapi tidak cukup kaya untuk bertahan tanpa bantuan jika harga pangan melonjak.

Bagi rakyat bawah, sekitar 74,6% pengeluaran habis hanya untuk urusan perut (makanan). Inflasi mungkin terlihat rendah di atas kertas, tapi itu bukan karena harga barang stabil, melainkan karena masyarakat memang sudah tidak punya uang untuk belanja hal lain selain beras dan lauk pauk. Tabungan masyarakat bawah terkuras habis hanya untuk menyambung hidup dari hari ke hari.

Penurunan angka kemiskinan saat ini sangat bergantung pada intervensi bantuan pemerintah. Pengamat menyebutnya sebagai “Kesejahteraan yang Disubsidi”. Begitu keran bantuan dikurangi atau anggaran APBN dialihkan, jutaan orang ini berisiko jatuh kembali ke bawah garis kemiskinan karena mereka tidak memiliki kemandirian ekonomi yang kuat.

Meskipun ada kenaikan UMR atau gaji di beberapa sektor, kenaikan tersebut sering kali langsung “dimakan” oleh kenaikan biaya hidup, mulai dari transportasi, biaya sekolah, hingga harga kebutuhan pokok yang terus merangkak naik. Masyarakat merasa seolah-olah “berjalan di tempat”. Bekerja lebih lama dan lebih keras, tapi saldo di kantong tetap tidak bertambah.

Baca Juga : Perkuat Kemitraan Strategis, Presiden Prabowo Saksikan Pertukaran 10 MoU RI–Republik Korea

Layu Sebelum Berkembang

Dari kemiliaunya angka investasi yang dibawa Prabowo dari Jepang dan Korsel itu jangan sampai mengulang pengalaman buruk sebelumnya. Sejarah diplomasi ekonomi Indonesia sering kali dipenuhi dengan angka-angka triliunan dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU), namun realisasinya kerap macet di birokrasi atau kendala lahan. Dari total Rp575 triliun tersebut, berapa persen yang benar-benar akan menjadi pabrik, menyerap tenaga kerja lokal, dan menggerakkan UMKM? Jangan sampai ini hanya menjadi kemenangan narasi politik jangka pendek tanpa dampak struktural bagi ekonomi rakyat bawah.

Dalam kunjungannya, Prabowo mendorong penggunaan kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV) dan kerja sama teknologi AI. Mengingat Jepang dan Korea Selatan adalah raksasa teknologi maka selanjutnya sejauh mana pemerintah mampu menawar klausul transfer teknologi yang konkret agar teknisi anak-anak bukan sekadar tukang rakit, melainkan inovator. Jika skemanya tetap hanya menempatkan Indonesia sebagai penyedia bahan baku (nikel) dan pasar konsumen, maka hanya mengulang pola lama.

Baca Juga : Disambut Upacara Kenegaraan di Blue House, Presiden Prabowo Perkuat Kemitraan Strategis Indonesia–Korea Selatan

Media banyak menyoroti sisi humanis Prabowo, mulai dari diplomasi hewan peliharaan (anabul) hingga pose finger heart di Seoul. Gaya ini memang efektif mencuri perhatian publik internasional dan membangun citra positif. Namun, publik jangan sampai terlena oleh kosmetik diplomasi. Isu strategis seperti sengketa investasi di masa lalu atau hambatan ekspor produk pertanian Indonesia ke Jepang harusnya menjadi menu utama yang lebih transparan hasilnya.

Kunjungan ini menegaskan posisi Indonesia yang semakin erat dengan blok Barat-Asia (Jepang-Korsel) di tengah ketegangan AS-Tiongkok. Prabowo tampak sedang memainkan peran penyeimbang. Namun, ketergantungan ekonomi yang terlalu dalam pada satu blok (terutama dalam hal teknologi strategis dan pertahanan) bisa menjadi bumerang jika tensi regional memanas. Indonesia harus memastikan bahwa Rp575 triliun ini tidak datang dengan “biaya politik” yang mengikat kedaulatan kita di Laut Natuna Utara.

Mengawal Realisasi

Jadi keberhasilan kunjungan Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea Selatan sejatinya bukan diukur dari megahnya penyambutan di Akasaka Palace atau Blue House, melainkan dari seberapa cepat komitmen tersebut turun ke bumi.

Baca Juga : Presiden Prabowo Ucapkan Belasungkawa Atas Tewasnya 3 Prajurit TNI di Lebanon

Pemerintah punya PR besar untuk memastikan investasi ini tidak hanya menumpuk di kota-kota besar terutamanya Jawa, tidak merusak lingkungan demi mineral kritis, dan benar-benar mampu menjawab tantangan pengangguran yang masih membayangi generasi muda dan memperbaiki situasi ekonomi masyarakat khususnya tingkat bawah.

Seberapa cepat komitmen tersebut turun ke bumi dan mengurangi beban 7,35 yang masih menanti kepastian kerja. Investasi triliunan dari kunjungan luar negeri tidak akan berarti banyak jika hanya menyentuh sektor padat modal. Rakyat bawah butuh industrialisasi yang menciptakan lapangan kerja stabil untuk perbaikan ekonomi. Bukan sekadar proyek mercusuar yang hanya dinikmati segelintir elit di kota besar. Apalagi hanya dijadikan ajang rambahan korupsi yang akan semakin menyengsarakan rakyat.

Untuk itulah realisasi dari investasi itu perlu dikawal secara kritis.  Dengan demikian diharapkan akan bisa mengurangi angka penggangguran dan memberi dampak mencerahkan untuk perekonomian rakyat. ***

• Gungde Ariwangsa SH – Pemimpin Redaksi Faktual Indonesia, pemegang Kartu UKW Utama dan Ketua Siwo PWI Pusat 2018 – 2023, Ketua Pembina Yayasan Insan Peduli Olahraga (IPO), email:orunka@gmail.com