Alarm Krisis Energi, PKS Menilai Kelangkaan BBM di SPBU Swasta Bukti Kebijakan Pemerintah Terlalu Kaku

Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS, Mulyanto menilai kelangkaan BBM di SPBU swasta bukti kebijakan energi pemerintah tidak antisipatif (Ist)

FAKTUAL INDONESIA: Kelangkaan stok yang mulai melanda sejumlah SPBU swasta, seperti Shell, menjadi sinyal kuat bahwa kebijakan energi nasional sedang tidak baik-baik saja dalam menghadapi tekanan krisis global.

Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS, Mulyanto, menilai situasi ini bukanlah gangguan distribusi. Menurutnya, ini adalah bukti nyata ketidaksiapan pemerintah dalam merespons dinamika geopolitik yang melambungkan harga minyak dunia.

Mulyanto, yang juga Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019-2024, menyoroti pendekatan pemerintah yang dinilai terlalu sentralistik. Saat ini, badan usaha swasta seolah “dikunci” dan harus bergantung pada Pertamina, alih-alih diberi lampu hijau untuk melakukan impor mandiri.

“Ini kan memberatkan Pertamina sebagai satu-satunya penyangga utama distribusi energi nasional, tanpa berbagi beban dengan sektor swasta. Apalagi di saat krisis energi seperti sekarang ini,” ujar Mulyanto tegas.

Menurutnya, di tengah ketidakpastian global, mempertahankan prosedur birokrasi yang kaku adalah langkah yang janggal. Fleksibilitas pasokan seharusnya menjadi prioritas utama agar beban tidak menumpuk di satu pintu.

Subsidi Jebol & Rakyat Jadi Korban

Dampak dari tersendatnya stok di SPBU swasta sudah mulai terasa. Masyarakat yang biasanya menggunakan BBM nonsubsidi di SPBU swasta terpaksa bermigrasi ke Pertamina. Hal ini menciptakan efek domino yang berbahaya:

• Lonjakan Konsumsi BBM Bersubsidi: Migrasi konsumen meningkatkan beban volume subsidi.
• Tekanan APBN: Anggaran negara terancam membengkak drastis akibat kompensasi energi yang tidak terkendali.
• Risiko Sistemik: Ketergantungan pada satu entitas tunggal membuat ketahanan energi nasional rentan runtuh jika terjadi gangguan besar.

“Ini kan ironi. Di satu sisi pemerintah ingin menekan subsidi energi, tetapi di sisi lain justru menciptakan kondisi yang memperbesar konsumsi BBM bersubsidi,” tambah Mulyanto.

Menghadapi situasi yang kian mendesak, pemerintah didesak untuk segera berbenah. Kelangkaan di SPBU swasta harus dianggap sebagai alarm keras. Berikut adalah langkah strategis yang diusulkan untuk mengurai benang kusut ini.

Pemerintah mempermudah rekomendasi impor dengan memberikan izin kepada SPBU swasta untuk melakukan impor mandiri secara transparan. Kemudian memangkas birokrasi seperti menghapus prosedur kaku yang menghambat kecepatan pengadaan BBM. Tidak kalah pentingnya diversifikasi pasokan memlalui membagi beban distribusi agar risiko tidak hanya tertumpu pada Pertamina.

Pemerintah diingatkan untuk tidak menutup mata terhadap realitas krisis. Jika kebijakan energi tetap tidak adaptif dan responsif, stabilitas ekonomi nasional menjadi taruhannya. Jangan sampai rakyat kecil yang harus membayar mahal akibat kegagalan sistemik yang seharusnya bisa diantisipasi sejak dini. ***