Politik

Pandemi Covid-19 Memberi Tantangan bagi Pembangunan Nasional

Published

on

Wakil Ketua MPR Abdul Muhaimin Iskandar. (Ist).

Wakil Ketua MPR Abdul Muhaimin Iskandar. (Ist).

FAKTUALid – Pandemi Covi-19 memberi tantangan bagi pembangunan nasional yang terhambat karena berbagai kebijakan yang diambil Pemerintah untuk memutus rantai penyebaran. Untuk itu, pemerintah tidak bisa berjalan sendiri memulihkan kondisi yang ada tapi harus melibatkan semua elemen masyarakat.

Hal ini diungkapkan Wakil Ketua MPR RI Abdul Muhaimin Iskandar dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat (13/8/2021). Menurut dia, pemerintah harus melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama dan generasi muda dalam menangani Covid-19.

“Pemerintah tidak mungkin sendiri dan harus melibatkan unsur tokoh, tokoh masyarakat, agama, hingga pemuda. Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam penanganan pandemi,” katanya.

Hal itu disampaikan Muhaimin saat melakukan Roadshow Politik Kesejahteraan bersama warga Kalimantan Barat secara virtual, Kamis (12/8/2021).

Namun, Muhaimin mengatakan, tantangan dalam pembangunan nasional di masa pandemi tersebut memberikan hikmah dalam pemberdayaan negara.

Advertisement

“Hikmah dari pandemi ini sangat luar biasa. Di satu sisi kita kesulitan, tapi (di sisi lain) dapat menjadi evaluasi keberdayaan kita sebagai negara, sebagai bangsa dan pelaku pembangunan agar terus eksis dan berdaya,” kata Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Selain itu, lanjutnya, pembangunan nasional di tengah keterbatasan kondisi pandemi dan anggaran, harus mengutamakan pada pelaksanaan vaksinasi guna mencapai kekebalan komunal atau herd immunity.
Warga Kalimantan Barat yang mengikuti Roadshow tersebut secara virtual menyampaikan aspirasi mereka, antara lain terkait vaksinasi COVID-19 yang belum merata, pembagian bantuan sosial (bansos), pertanian, pendidikan dan kelangkaan oksigen.

“Kami meminta agar penyaluran bansos, seperti BLT (bantuan langsung tunai) dan PKH (program keluarga harapan) dipercepat dan langsung dirasakan oleh masyarakat yang berhak menerima,” kata salah seorang kepala desa setempat seperti dilansir antaranews.com.

Turut mengikuti acara tersebut secara virtual ialah Anggota DPR Fraksi PKB Daniel Johan, tokoh masyarakat dan tokoh agama Kalimantan Barat. ***

 

Advertisement

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Exit mobile version