Kisah Moralitas Di Tengah Keruwetan Pembagian BST

Petani, mahasiswa dan ibu rumah tangga, kembalikan BST ke Gubernur Jateng. (Istimewa)

FAKTUALid – Bantuan Sosial Tunai (BST) yang diharapkan bisa meringankan beban hidup wong cilik di saat pandemi Covid-19 mendera hebat seperti sekarang, ternyata justru memunculkan kekisruhan di banyak daerah di Jawa Tengah.

Benang ruwet itu mengemuka, lantaran adanya perbedaan data penerima BST antara Kementerian Sosial dengan data hasil verifikasi yang dilakukan pemerintahan desa. Ironisnya, meski sudah dikirim data penerima bansos terbaru yang sudah diverifikasi, pihak Kemensos dalam penyalurannya tetap melampirkan data penerima lama.

Akibatnya gampang ditebak, bansos menjadi kisruh dan ruwet sesampai di daerah. Betapa tidak? Di Kabupaten Grobogan, para pegawai SPBU bahkan sejumlah perangkat desa yang mestinya tidak berhak, dengan santainya ikut antre dan menerima bantuan sosial tunai.

Di Kabupaten Klaten, para buruh tani justru nekat mengembalikan BST yang telah diterima. Tidak tanggung-tanggung, sejumlah buruh tani tadi mengembalikan BST-nya langsung kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Sedang di Boyolali kejadian lebih aneh lagi, karena demi mendapatkan BST, orang-orang yang sudah meninggal dunia pun seolah bangkit dari kubur, mereka hidup lagi untuk menerima BST.

Terkait Bantuan Sosial Tunai (BST) yang salah sasaran, sebagaimana disampaikan sejumlah Kepala Desa (Kades) dalam acara Rembug Desa, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, langsung cek ke lapangan. Dan menemukan bukti adanya kekeliruan tersebut.

Saat mengecek pembagian BST di Desa Panunggalan, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Ganjar menemukan ada salah satu penerima BST ternyata dia karyawan SPBU. Bukan itu saja, ditemukan pula adanya perangkat desa yang ikut menerima bantuan serupa.

Awalnya, Ganjar mengajak ngobrol sejumlah warga penerima resmi BST di balai desa setempat. Selain tanya kabar, ia juga mengorek informasi terkait siapa saja penerima sebenarnya.

“Mas sampeyan lagi apa? Ambil bantuan? Sehari-hari kerja dimana?,” tanya Ganjar pada salah satu penerima BST. “Saya lagi ikut antre menerima BST Pak. Sehari-hari kerja di SPBU,” jawabnya.

Ganjar pun tersenyum, seraya menanyakan apakah masih gajian? Berapa gajinya dalam sebulan? “Masih Pak, gaji saya perbulan UMK,” jawabnya.

Tidak berhenti di situ. Ternyata ditemukan pula ada salah satu perangkat desa yang juga terdaftar sebagai penerima BST. Perangkat desa tersebut mengaku juga terkejut, karena ia tak pernah mendaftarkan. “Betul saya dapat BST Pak. Tidak tahu kok bisa dapat. Namun tidak akan saya ambil. Biar untuk warga lain yang membutuhkan saja,” jawab perangkat desa tersebut.

Kades Panunggalan, Moch Pujiyanto, mengatakan kisruh bansos juga melibatkan 6 warganya yang mendapatkan bantuan dobel dari pemerintah. Selain itu, ada warganya yang masih gajian termasuk perangkat desa juga dapat.

 “Itu data dari Kementerian Sosial, kita tidak tahu apakah kesalahan data, salah tulis atau salah update. Tapi yang perangkat tadi tidak diambil. Nanti kita perbaiki, termasuk warga yang tadi masih bekerja di SPBU,” katanya.

Pujiyanto menerangkan, selama ini perbaikan data yang di breakdown dari tingkat desa memang belum dilakukan. Meski begitu, pihaknya akan tetap melakukan penyisiran data untuk perbaikan.

Buruh Tani Ajarkan Kejujuran

Di sisi lain, ketika orang-orang saling berebut agar bisa menerima bantuan sosial tunai (BST). Di Kabupaten Klaten beberapa buruh tani justru mengajarkan tentang kejujuran, dengan cara menolak BST dari pemerintah.

Sikap buruh tani di Desa Kotesan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten ini, tentu cukup mengejutkan banyak kalangan. Termasuk Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Betapa tidak? Meski hanya buruh tani, namun pria bernama Tukul Subagiyono itu secara tegas mengembalikan BST yang diterimanya. Tukul adalah contoh pria jujur. Ia menolak BST lantaran telah menerima bantuan dari dana desa. 

Hal itu terkuak ketika Ganjar Pranowo berkunjung ke Desa Kotesan untuk mengecek pembagian BST, Rabu (4/8/2021). Beberapa hari ini, ia rajin ke desa-desa mengecek pembagian BST, setelah mendapat laporan, bantuan tersebut banyak yang tidak tepat sasaran.

“Sudah dapat bantuan bapak, ibu? Anda juga sudah dapat?” tanya Ganjar pada warga Kotesan. Beberapa warga pun mengatakan sudah menerima bantuan. Namun tiba-tiba, seorang pria paruh baya mengangkat tangan dan memanggil Gubernur. Dengan tegas ia
mengemukakan bantuan yang diterimanya akan dikembalikan.

“Ini punya saya mau saya kembalikan. Saya sudah mendapat bantuan kok dikasih lagi. Kasihan yang lain Pak. Biar ini untuk yang lain saja,” kata Tukul Subagiyono.

Ganjar sangat tertarik dengan pernyataan Tukul. Ia pun mendekat dan bertanya alasan Tukul mengembalikan, padahal orang lain pada rebutan. Gubernur juga bertanya Tukul sehari-hari bekerja sebagai apa.

“Saya cuma buruh tani. Ini saya kembalikan, karena saya sudah dapat. Satu bantuan sudah cukup Pak, masa mau dapat lagi. Walaupun saya butuh sebenarnya, tapi kan saya sudah dapat. Yang lain masih banyak yang membutuhkan malah tidak dapat,” terangnya.

Ternyata tidak hanya Tukul. Ada dua warga lain di tempat itu yang juga ingin mengembalikan bantuan. Mereka adalah Jannah dan Yoga Pratama. Jannah, seorang ibu rumah tangga yang suaminya bekerja sebagai kuli bangunan. Sementara Yoga adalah seorang mahasiswa.

“Suami saya sudah dapat bantuan dari dana desa Pak, jumlahnya juga sama Rp300 ribu perbulan. Nggak tahu kok ini dapat bantuan lagi, makanya saya kembalikan. Mudah-mudahan berguna untuk orang lain yang membutuhkan,” kata Jannah.

Sedang Yoga, mengatakan bantuan dana desa sudah diterima ayahnya. Sementara BST diterima atas namanya. “Kan menurut aturan undang-undang, katanya satu kepala keluarga dapat satu bantuan saja. Tapi keluarga saya dapat dua. Makanya saya berinisiatif mengembalikan. Mungkin bisa digunakan masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.

Yoga juga berpesan kepada semua masyarakat yang merasa mampu atau mendapatkan bantuan dobel untuk mengembalikan. Sebab di luar sana, masih banyak orang yang membutuhkan.

“Kalau bisa pemerintah juga memperbaiki data agar bantuan tepat sasaran. Sama yang kaya, jangan rebutan bantuan. Kasihan warga lain, banyak yang kerja sehari untuk makan hari itu. Kalau sekarang tidak kerja karena Covid, mereka tidak makan,” tegasnya.

Tidak hanya di Klaten, saat cek pembagian BST di Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Ganjar juga menemukan ada warga
yang mengembalikan bantuan. Warga yang mengembalikan itu adalah Dobby Sholeh, seorang perangkat desa di Banyudono.

 “Saya kembalikan Pak, karena saya merasa tidak berhak. Sebagai aparatur desa, saya seharusnya memastikan warga saya yang dapat, kok malah saya yang dapat,” katanya.

Ganjar merasa bangga pada warganya yang mau mengembalikan bantuan itu karena memang tidak berhak. Menurutnya, itu adalah contoh moralitas yang harus diteladani masyarakat lain sekaligus menjadi acuan pemerintah untuk melakukan perbaikan data.

“Dari sisi moralitas, ini sangat bagus. Ini konkret, mereka datang dengan moralitas bagus, mau mengembalikan karena merasa sudah menerima,” katanya.

Pakai Jam Tangan Bagus

Banyak orang, lanjut Ganjar, tak memiliki moralitas sebagus keempat orang itu. Bahkan dirinya sendiri melihat, beberapa penerima bantuan yang memakai jam tangan bagus, handphone bagus dan bersepatu bagus. Ia juga mendapati fakta, ada penerima yang masih bekerja di pabrik dan ada juga yang punya usaha sendiri.

“Jadi ini soal moralitas saja. Ada yang lebih mampu tapi tidak berkeinginan mengembalikan. Mohon maaf, dengan segala hormat bapak dan ibu yang hari ini mengembalikan. Meskipun hanya buruh tani, tapi moralitasnya luar biasa. Ini ada juga ibu rumah tangga dan mahasiswa. Dia kritis, karena merasa tidak berhak, lantas dikembalikan,” paparnya.

Sejak awal sudah diprediksi, bantuan dana sosial (BST) yang dikucurkan pemerintah bakal ruwet penyalurannya. Hal itu karena tidak adanya kesesuaian data penerima yang dimiliki pusat sama data yang sudah diverifikasi pemerintahan desa

Akibatnya, di beberapa daerah di Jawa Tengah muncul banyak masalah. Bahkan ada kisah yang menggelikan. Di Boyolali, banyak warga yang sudah meninggal dunia seolah hidup lagi, bangkit dari kubur, dan turut mendapatkan bansos.

Kekisruhan tersebut terungkap dalam setiap perhelatan Rembug Desa antara Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, dengan para Kades yang dihelat bergilir di berbagai daerah secara daring. Forum ini benar-benar mampu mengungkap banyak persoalan yang selama ini terkesan sengaja disembunyikan.

Sebagaimana nampak dalam Rembug Desa dengan Kades se Kabupaten Boyolali di pendapa Kabupaten. Salah satu Kades blak-blakan mengaku pusing, karena di desanya banyak warga yang sudah meninggal bisa hidup lagi. Kondisi itu muncul, terkait dengan penyaluran bantuan sosial. Dimana seorang Kades menulis di forum chat bahwa ada banyak warganya sudah meninggal tapi hidup lagi.

“Sebentar sebentar, itu Kades Gunung Simo nulis ada warganya yang mati hidup lagi. Coba, saya pengin ngobrol,” kata Ganjar kepada operator.

Setelah berhasil dikoneksikan, Kades Gunung Simo bernama Yogi itu menuturkan, yang dimaksud ada warga meninggal hidup lagi itu tentu bukan jasadnya. Tapi, namanya kembali muncul sebagai penerima bantuan sosial di desa.

“Ada banyak Pak, sudah meninggal lama, sudah lama tidak dapat bantuan karena sudah kami verifikasi. Tiba-tiba sekarang muncul lagi. Masuk daftar penerima bantuan. Kan namanya hidup lagi itu,” kata Yogi.

Ganjar pun tertawa mendengar keterangan Yogi. Meski begitu, ia paham dengan maksud Yogi karena di beberapa tempat yang dikunjungi, banyak kasus serupa. Dimana ada warga sudah meninggal, tapi tetap menerima bantuan dari pemerintah pusat.

Menurut Yogi, ada sekitar 9 sampai 10 kepala keluarga di desanya yang sudah meninggal, tapi dapat bantuan. “Terpaksa kita kembalikan bantuannya, karena tidak tepat sasaran. Kami heran Pak, padahal dulu sudah diverifikasi, kok munculnya tetap sama. Apa mungkin pakai data lama ya Pak?” ucapnya.

Selain Yogi, beberapa Kades lain di Boyolali juga menyampaikan hal serupa. Misalnya Kades Banyuanyar, Komarudin. Kepada Ganjar, pihaknya meminta agar ada pembenahan data bansos, karena apa yang diusulkan dari desa berbeda dengan data dari pusat.

“Untungnya kami sejak 2017 lalu ada musyawarah desa khusus membahas kemiskinan. Jadi masalah-masalah seperti ini, bisa kita atasi,” kata Komarudin, sambil menyebut, di desanya bahkan ada 38 warga yang menerima bansos dobel. Saat bantuan akan dialihkan ke warga lain tidak bisa.

“Terus bagaimana Pak, kasusnya sama dengan di desa saya. Supaya bisa langsung kami alihkan gimana. Soalnya masyarakat banyak yang butuh,” sahut Kades Senden, Sularsih.

Kepala Dispermasdesdukcapil Jawa Tengah, Sugeng Riyanto, mengingatkan Semua Kades di Jawa Tengah, mereka diperbolehkan
menggunakan BLT Dana Desa (DD), untuk membantu warga kurang mampu di wilayah masing-masing.

Hal itu khususnya untuk memfasilitasi warga yang selama ini tidak mendapatkan bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial, seperti BST (Bantuan Sosial Tunai).

Ia menjelaskan penggunaan dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) sudah diatur oleh pemerintah. Mereka yang tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berhak mendapat bantuan yang bersumber dari dana desa.

“Jadi penggunaan BLT DD itu pasti dan sudah diatur, diperuntukkan bagi mereka yang belum termasuk DTKS. BLT DD itu ibarat penyapu ranjau bagi yang belum mendapatkan bantuan. Bertambah setiap bulan tidak apa-apa, yang penting ada musyawarah desa khusus (Musdesus),” ujar Sugeng.

Menurutnya, sesuai peraturan dari Kementerian Desa dan Kementerian Keuangan, besaran BLT DD disesuaikan dengan Dana Desa yang
diperoleh. Untuk desa yang mendapat DD kurang lebih Rp800 juta, maksimal 25 persen diperuntukkan BLT DD. Desa dengan DD Rp800 juta – Rp1,2 miliar, harus alokasikan 30 persen, terakhir desa yang mendapatkan DD diatas Rp1,2 miliar harus dialokasikan 30 persen untuk BLT DD.

“Yang terdata pada kami, tahap pertama itu sudah tersalur 99,99 persen, kurang satu desa di Pekalongan. Tahap kedua tersalur 54,25 persen, dan tahap ketiga saat ini tersalur 1,62 persen yang dari BLT DD,” jelasnya.

Terkait banyaknya bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, Sugeng enggan berkomentar jauh. Ini dikarenakan, beberapa komponen bansos berasal dari kementrian sosial.

Ditambahkan, untuk penyerapan Dana Desa, hingga akhir Juli 2021 realisasinya mencapai 60 persen. Sementara untuk penanganan Covid-19 dari Dana Desa sudah mencapai 93 persen.

Sehubungan ruwetnya data penerima BST tadi, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, berjanji segera melakukan kroscek data kepada Menteri Sosial Tri Rismaharini. Validasi data penerima bantuan menjadi penting agar ke depan tidak terjadi kekisruhan lagi dalam penyaluran BST.***