Presiden dan Menteri Gak Kompak, Covid-19 Belum Terkendali

Penyekatan disejumlah titik di jalanan untuk membatasi kegiatan masyarakat. (Ist).

FAKTUALid – Hari ini, Senin (19/7/2021) minus satu hari sebelum berakhirnya penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, belum ada keputusan pemerintah apakah PPKM Darurat akan diperpanjang atau tidak. Atau akan muncul kebijakan baru dari tindak lanjut PPKM Darurat ke depan.

Selama dua pekan penerapan PPKM Darurat 3 – 20 Juli 2021, pemerintah seperti berpacu dengan waktu. Berkejaran antara pelayanan terhadap pasier terpapar Covid-19 dan penanggulangan lewat program vaksinasi punya target tertentu.

Pada kenyataannya belum signifikan kemajuan yang dicapai. Korban meninggal tetap tinggi sementara warga yang terpapar juga cukup banyak. Ironisnya, antara pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengatakan Covud-19 belum terkendali bertolak belakang dengan pernyataan yang disampaikan Koordinator PPKM Darurat Luhut Binsar Panjaitan.

Orang yang dipercaya presiden bertanggung jawab penuh atas program PPKM Darurat itu pada 12 Juli 2021 lalu menyatakan, penanganan pandemi COVID-19 sangat terkendali. Tapi tiba-tiba pada Sabtu (17/7/2021) Luhut mengatakan penanganan Covid-19 lewat PPKM Darurat belum maksimal.

“Jadi kalau ada yang berbicara bahwa tidak terkendali keadaannya, ini sangat-sangat terkendali. Jadi yang bicara tidak terkendali itu, bisa datang ke saya, nanti saya tunjukin ke mukanya bahwa kita terkendali,” kata Luhut dalam jumpa pers secara virtual tersebut.

Ternyata yang bilang belum terkendapi itu adalah bosnya senidiri Presiden Joko Widodo. Itu sebabnya, buru-buru pensiunan jenderal bintang empat ini menyampaikan permintaan maaf kepada warga masyarakat bahwa penerapan PPKM Darurat belum maksimal.

Menyangkut PPKM Darurat apakah akan diperpanjang atau tidak, kata Luhut masih ditunggu dalam 2 atau tiga hari ini. Artinya masih dipertimbangkan untuk diperpanjang, belum ada keputusan seperti yang sempat disampaikan Menteri Muhajir Efendy bahwa PPKM diperpanjang hingga akhir Juli ini.

Beragam pendapat muncul menunggu kebijakan lanjutan dari pemerintah tentang kelanjutan PPKM Darurat. Terutama dari kalangan wakil rakyat di Senayan, DPR, MPR dan DPD.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim menilai rencana pemerintah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat harus dibarengi dengan pengawasan ketat. Perlu adanya ketegasan pemberian sanksi kepada siapapun yang melanggarnya.

“Tanpa pengawasan yang ketat PPKM Darurat lebih banyak mendatangkan kerugian bagi masyarakat, baik pada aspek kesehatan maupun ekonomi,” kata Luqman, Jumat (16/7/2021).

Menurutnya bila pemerintah ragu akan kemampuannya melakukan pengawasan maka sebaiknya PPKM Darurat di Jawa-Bali tidak perlu diperpanjang.

Ia menyarankan sebaiknya pemerintah mulai menyusun kebijakan alternatif lain pengendalian Covid-19. Untuk itu Luqman meminta pemerintah harus mengevaluasi secara jujur dan obyektif atas pelaksanaan PPKM Darurat di Jawa-Bali yang telah berlangsung mulai 3 Juli.

“Dari pengamatan lapangan yang saya lakukan 7-11 Juli dan 13 Juli, pelaksanaan PPKM Darurat di banyak tempat tidak berjalan optimal. Penyekatan transportasi publik hanya serius dilakukan hari Minggu, hari lainnya (Senin-Sabtu) terlihat lalu lintas bebas dimana-mana,” ujar politisi dapil Jawa Tengah VI itu.

Selain itu, katanya, beberapa tempat perbelanjaan tetap buka seperti hari-hari biasa meskipun bukan penyedia bahan makanan dan peralatan kesehatan. Luqman juga melihat masih banyak orang makan di warung-warung makan, sehingga seolah-olah tidak ada pengawasan dari aparat pemerintah daerah setempat.

Lain Luqman lain lagi pendapat Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Ia menilai kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat harus memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat yang sangat terdampak dengan kebijakan tersebut.

“Saya melihatnya memang PPKM Darurat penting demi menahan laju penularan Covid-19, karena memang kasusnya hingga saat ini masih meningkat,” papar Sahroni.

Ia menyampaikan hal itu sebagai tanggapan atas rencana pemerintah yang sedang membuka opsi untuk perpanjangan masa waktu PPKM Darurat hingga 6 pekan. Namun menurut Sahroni, pemerintah juga harus betul-betul memastikan warga terpenuhi kebutuhan ekonominya, terutama yang bekerja di sektor informal dan tidak bisa makan kalau tidak keluar rumah.

Dia mengatakan, pemenuhan kebutuhan ekonomi perlu benar-benar jadi perhatian pemerintah khususnya dalam penyaluran bantuan di daerah. “Kita lihat akhir-akhir ini banyak pemberitaan bahwa penjual kaki lima maupun UMKM, mereka benar-benar kehilangan mata pencahariannya. Efek seperti ini yang harus diantisipasi pemerintah karena kalau kebijakannya diperpanjang, ekonomi rakyat juga akan makin terpuruk,” ujarnya.

Dia juga meminta agar pemerintah tidak memunculkan aturan yang membingungkan karena sangat berpotensi menyebabkan munculnya gesekan di masyarakat. Sahroni mencontohkan aturan tersebut seperti perkantoran buka, atau tentang rumah ibadah tadinya tidak boleh dan sekarang jadi boleh.

“Menurut saya perlu diantisipasi sosialisasinya bagaimana agar masyarakat tidak bingung dan ujung-ujungnya menyebabkan gesekan di lapangan,” ungkap Sahroni.

Tidak Seragan

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menilai ada ketidakseragaman interpretasi petugas lapangan dalam menerjemahkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Untuk itu, ia meminta petugas lebih sensitif saat menjalankan tugas.

LaNyalla mendengar keluhan pengusaha sektor kritikal dan esensial yang aktivitasnya terganggu selama PPKM darurat.

“Sektor kritikal dan esensial ini seharusnya tidak mendapat gangguan karena dua sektor itulah yang utama dan sangat diprioritaskan sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 18 Tahun 2021,” kata LaNyalla di Jakarta, Jumat (16/7/2021).
LaNyalla menyebut ada keluhan  pengusaha yang tergabung dalam Kadin Jawa Timur. Mereka, banyak yang terhambat dalam distribusi barang karena terjadi penyekatan sejumlah ruas jalan, termasuk penutupan seluruh pintu keluar tol di Jawa Tengah, 16-22 Juli 2021. Padahal, barang-barang yang dikirim termasuk dalam kategori esensial dan kritikal.

“Ada pengusaha logistik dan distribusi barang utama yang tertahan dan harus melakukan lobi kepada atasan si petugas supaya bisa lewat. Ini kan karena tidak pahamnya petugas di lapangan,” ucapnya.

Keluhan juga disampaikan pelaku usaha restoran, warung makan, pedagang kaki lima, dan UMKM. Pelaksanaan PPKM darurat dinilai terlalu berlebihan padahal mereka sudah melaksanakan aturan ‘take away’.

“Termasuk banyak yang protes adanya aturan jam malam. Sebaiknya pelaku usaha seperti ini diberi kelonggaran,” kata LaNyalla.
Senator asal Jawa Timur itu menyarankan agar petugas PPKM Darurat di lapangan mengerti sektor apa saja yang diberi relaksasi.

“Pemerintah perlu segera mengevaluasi pelaksanaan PPKM darurat di lapangan yang terlalu “over acting”, bahkan menuai kontroversi. Harus gerak cepat untuk memperbaikinya,” kata Mantan Ketua PSSI itu.
Sementara itu Wakil Ketua MPR Arsul Sani meminta agar di tengah pandemic Covid-19 yang masih tinggi ini, para pejabat tinggi pemerintahan memperbaiki gaya maupun konten komunikasi publiknya. Arsul menyoroti ramainya komentar publik yang mempertanyakan, mengkritisi dan bahkan mencela pernyataan Menko Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan soal COVID terkendali. Namun kemudian disusul ada statement bahwa varian Delta COVID-19 tidak terkendali.

Pernyataan lainnya yang disoroti adalah ketika pemerintah mengatakan tidak menduga COVID-19 akan naik begitu cepat. Namun belakangan ini justru ada pernyataan yang mengatakan bahwa pemerintah sudah menduga bahwa COVID-19 akan naik.

“Konsistensi dan ketepatan konten-nya harus diperbaiki agar wibawa pemerintah terjaga. Bahwa pemerintah terus dan sedang bekerja mengatasi pandemi COVID-19 ini meski harapan masyarakat agar COVID-19 ini menurun belum terpenuhi,” kata Arsul kepasa wartawan, Sabtu 17 Juli 2021. ***