Gibran Rakabuming Minta Gubernur Ganjar Bangun Sekolah Negeri di Pasar Kliwon

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. (Foto: istimewa)

FAKTUAL-INDONESIA:  Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka meminta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk segera membangunkan sekolah SMA di Kecamatan Pasar Kliwon Solo.

Jika sekolah negeri di kecamatan tersebut tidak ditambah, masalah zonasi pada Penerimaan Siswa Didik Baru (PPDB) akan terjadi terus. Menurut Gibran, sekolah virtual tidak akan menyelesaikan permasalahan tersebut.

“Tadi sempat bertemu dengan Pak Gubernur. Penyelesaiannya ya tambah sekolah, kalau gak ditambah ya kayak gini terus,” jelas Gibran di Balai Kota Solo, Selasa (5/7/2022).

Gibran juga menyebut sekolah secara tatap muka atau offline akan lebih tepat dibandingkan sekolah virtual. Sehingga solusinya adalah dengan menambah sekolah SMA Negeri.

Dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Solo. Jika penambahan sekolah SMA Negeri tidak difasilitasi provinsi maka masalah akan terjadi terus.

“Kalau belum difasilitasi ya begini terus jadi perlu penambahan sekolah negeri di Kecamatan Pasar Kliwon. Di Kecamatan Laweyan juga,” jelasnya lagi.

Tapi untuk menambah sekolah negeri di 2 kecamatan itu, harus disiapkan terutama untuk penyediaan lahan.

“Kalau SD dan SMP kan gak ada masalah,” katanya.

Lebih lanjut Gibran mengatakan untuk menambah jumlah sekolah negeri menjadi wewenang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

“Kita tunggu perintah saja, kalau gak selesai ya mau gimana itu kan wewenang gubernur,” katanya lagi.

Menurut Gibran, untuk membangun sekolah paling tidak dibutuhkan waktu 6 bulan. Dirinya juga mempersilakan jika sekolah virtual yang akan menggunakan salah satu gedung SD yang tidak terpakai untuk sesekali melakukan tatap muka.

Sementara itu,  menurut anggota Fraksi PDIP Komisi 4 DPRD Solo, Ekya Sih Hananto, mengatakan setiap tahunnya warga Kecamatan Pasar Kliwon tidak pernah mendapatkan sekolahan usai diterapkan sistem zonasi.

“Kalau terlempar sekolah pasti di daerah Sukoharjo atau sekitarnya. Dengan adanya zonasi banyak warga kita yang diswasta,” ujarnya. ***