Erick Thohir: Rencana Ibu Kota Negara Harus Diimbangi Pengembangan Transportasi Lisrik

Menteri BUMN Erick Thohir. (ist)

FAKTUALid – Menteri Badan Uusaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mengaku salut dengan pemikiran Presiden Joko Widodo terkait rencana Ibu Kota Negara (IKN) namun tentunya harus ditata dengan baik termasuk dipikirkan sarana transportasi listrik yang akan lebih dominan.

“Saya salut kepada bapak Presiden Joko Widodo mengenai Ibu Kota Baru. Kenapa? Penambahan jumlah penduduk Indonesia sangat cepat. Ada dibenak kita  50 juta penambahan penduduk di Indonesia mau ke mana? Mau ke Jakarta lagi? Mau ke Bandung lagi atau kota besar lainnya? Tidak bisa!”kata Erick Thohir dalam wawancara di sosial media di Jakarta, Selasa (1/6/2021).

Menurut Erick, ada dua teori terkait upaya untuk mengatasi pertambahan jumlah penduduk tersebut yang dilakukan oleh dua negara berbeda.

Pertama, Amerika Serikat, dimana mereka membuka kota-kota kecil dan desa-desa di negara itu ditumbuhkan ekonominya. Kampus Columbia University sendiri berdiri di sebuah desa atau kota kecil, bukan di kota besar.

Cara kedua, China dengan membangun kota-kota baru di negaranya. Mereka memajukan kota-kota baru untuk bisa  seluruh wilayah berkembang.

Menurut Erick, kedua cara ini adalah pilihan untuk Indonesia untuk rencana membuka IKN.

Apakah Indonesia harus seperti China yang gencar membangun semua ibu kota baru dan kota-kota baru? Indonesia belum tentu kuat dalam hal anggarannya.

“Jadi pilihannya, tentu kita harus menumbuhkan sebuah ibu kota baru, agar titik-titik pertumbuhan di desa-desa dan kota-kota kecil di wilayah lainnya harus ikut ditumbuhkan juga supaya terjadi keseimbangan. Jadi keseimbangan itu penting,” kata Erick Thohir.

Dijelaskan Erick, saat ini rakyat Indonesia bertanya kepada generasi mudanya, sebagian besar dari mereka belum tentu mau tinggal di Jakarta. Umumnya, hanya mau tinggal di Jakarta kalau ada peluang.

Terkait dengan transportasi kendaraan di kota-kota besar, Erick memberikan contoh lainnya jika kota London sendiri sudah memutuskan bahwa kendaraan publik itu harus kendaraan listrik pada 2027. Kemungkinan nantinya akan ada negara besar di mana mobilnya sudah nirkemudi atau autonomous, tidak pakai supir. Itu harus jadi pilihan dan acuan.

“Namun apakah karena hal itu kita langsung menyerah dan memilih tetap menggunakan kendaraan bensin, padahal ketersediaan bensin akan menurun ke depannya. Perubahan ini harus terjadi,” jelas Erick. (***)