Pemkot Semarang Berhasil Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk

Foto: Istimewa

FAKTUAL-INDONESIA: Pada tahun 2021, atau selama dua puluh tahun terakhir, laju pertumbuhan penduduk Kota Semarang berhasil mencapai titik terendah.

Titik tertinggi laju pertumbuhan penduduk Kota Semarang terjadi tahun 2003 yang mencapai 2,02%. Namun di 2021 indikator tersebut mampu ditekan menjadi sangat rendah hingga ke angka 0,25%.

Dengan pencapaian itu, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi dan Ketua Tim Penggerak PKK Krisseptiana, terpilih sebagai nominator penerima penghargaan Satya Lencana, terkait program Keluarga Berencana.

Hendrar Prihadi terpilih untuk nominasi Satya Lencana Pembangunan. Sedangkan Krisseptiana terpilih untuk nominasi Satya Lencana Wira Karya.

Tim verifikasi uji petik tanda kehormatan yang dipimpin Kepala Biro GTK Setmilpres, Brigjen TNI (Mar) Ludi Prastyono, secara khusus telah datang ke Kota Semarang, Senin (14/3/2022). Turut hadir Direktur Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga BKKBN, Wahidah.

Ludi Prastyono mengapresiasi kinerja Wali Kota Semarang dalam membangun wilayahnya. Ludi berkelakar menyebut, Hendi (sapaan akrab Wali Kota) bisa mendapat berbagai tanda kerhormatan dengan pencapaian Kota Semarang saat ini.

“Saya lihat Kota Semarang pembangunannya sudah komplet, bisa disimpan untuk tanda kehormatan – tanda kehormatan lainnya. Tapi hari ini kita fokusnya terkait KB, itu pun sebenarnya sudah komplet menyentuh berbagai aspek,” tutur Ludi.

Dalam paparannya, Hendi menyebutkan memiliki grand design pembangunan kependudukan Kota Semarang yang terdiri dari 5 pilar. Yakni pengedalian kuantitas penduduk, pengendalian kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran penduduk, dan penataan administrasi kependudukan.

“Jadi kami di Kota Semarang, dasarnya adalah bagaimana melakukan pengendalian kuantitas dan kualitas sehingga diharapkan dapat mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat,” paparnya.

Untuk pengendalian kuantitas salah satu yang dilakukan adalah, dengan menggratiskan pelayanan KB, dan ada tambahan Rp1 juta bagi akseptor KB dengan metode operasi pria, atau vasektomi.

“Di sisi lain kami juga menekan angka kematian ibu dan anak dengan melakukan pendampingan mulai pra nikah, hingga kemudian kami memiliki program yang disebut Raisa, atau Rawat Ibu Bersalin dimana kita menggratiskan antar jemput, rawat inap,  proses persalinan, sampai laundry nya kita gratiskan juga,” tambah Hendi.

Di sisi lain Krisseptiana selaku ketua Tim Penggerak PKK Kota Semarang, menekankan kader PKK secara aktif bergerak untuk melakukan pendampingan kepada ibu melahirkan. Perempuan yang akrab disapa Tia itu bahkan menyebut kader PKK Kota Semarang yang banyak dan tersebar menjadi kekuatan untuk dapat menjangkau pendampingan ibu melahirkan di seluruh wilayah.***