KPK Fokus Tangkap Koruptor Saja, Tidak Usah Pusingkan Polemik TWK

Ketua Setara Institute Hendardi meminta KPK agar lebih fokus bekerja dan menangani berbagai kasus korupsi

FAKTUALid – Tugas utama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jelas memberantas dan mengikis korupsi di Indonesia. Menangkap para koruptor. Bukan justru pusing berpolemik soal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Sangat tepat bila Ketua Setara Institute Hendardi meminta KPK agar lebih fokus bekerja dan menangani berbagai kasus korupsi di Tanah Air daripada merespons polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

“Tidak usah dipusingkan. Fokus kerja saja. Pekerjaan rumah KPK itu masih banyak,” kata Ketua Setara Institute Hendardi melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Hendardi mengatakan pelaksanaan TWK hanya menjalankan perintah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Pelaksana teknisnya ialah Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan beberapa asesor. Artinya, KPK tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan TWK.

“Jadi, kalau dikatakan bahwa ini kemauan Pak Firli atau KPK, saya kira itu keliru,” ujarnya.

Sebetulnya, isu TWK sudah selesai. Sudah jelas 75 pegawai KPK tidak lulus tapi kemudian dikoreksi lagi menjadi 51 pegawai atau sekitar 5,4 persen dari total pegawai. Namun, pegawai yang tidak lulus dinilainya bermanuver politik daripada membawa persoalan tersebut ke ranah hukum.

Ia menyakini kinerja lembaga antirasuah tersebut tidak akan terganggu dengan adanya polemik TWK yang diadukan sejumlah pegawai KPK ke Komnas HAM dan beberapa instansi lainnya.

“Polemik ini tidak akan mengganggu kinerja KPK,” kata dia.

Senada dengan itu, Pakar Hukum Petrus Selestinus mengatakan pimpinan KPK tidak boleh dipersalahkan apalagi dimintai pertanggungjawaban terkait pelaksanaan TWK. Namun, berharap bisa menjelaskan ke publik bahwa tidak ada yang salah dari TWK.

“KPK terus saja bekerja, fokus pada tugas penegakan hukum, abaikan perilaku pegawai yang tidak lulus,” ujar Petrus.

Terakhir, ia menilai polemik TWK terkesan tak selesai karena para pegawai yang tidak lulus tidak menempuh upaya hukum. ***