Catat! Demo Penolakan Tapera akan Digelar di Depan Istana Merdeka Jakarta pada 27 Juni 2024

Masyarakat buruh akan kembali berdemo menolak Tapera agar dibatalkan dan bukan ditunda.(Foto :istimewa)

FAKTUAL-INDONESIA : Meski program Tabungan Pembangunan (Tapera) masih akan diberlakukan pada 2027 mendatang, protes datang dari berbagai kalangan. Bahkan Federasi Serikat Pekerja (FSP) Logam Elektronik dan Mesin (LEM/SPSI) menyatakan akan melangsungkan aksi demonstrasi besar-besaran untuk menyuarakan penolakan terhadap Tapera pada Kamis, 27 Juni mendatang di Istana Negara, Jakarta.

Bagi masyarakat Jakarta yang ingin bepergian, dianjurkan sebaiknya menghindari area Istana Negara Jakarta pada hari tersebut. Karena diperkirakan massa yang turut serta berdemo mencapai 10-20 ribuan massa.

Hal ini disampaikan oleh Ketua DPC FSP LEM SPSI Jakarta Timur Endang Hidayat. Endang mengatakan, aksi ini telah disepakati beberapa konfederasi buruh dan akan digelar dalam skala nasional.

Baca Juga : Menteri Basuki Tegaskan Tapera Tak Akan Ditunda, Ini Alasannya!

“Kami dari DPD FSP LEM SPSI DKI Jakarta menolak Tapera dan rencananya secara nasional di tanggal 27 Juni kami pun akan aksi menyampaikan bahwasannya tolak Tapera dan cabut untuk selamanya,” kata Endang, dalam konferensi pers di Kantor DPP Apindo, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2024).

Kebijakan tentang Tapera sendiri tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera. Iuran Tapera akan memotong sebesar 2,5% gaji pekerja, baik swasta maupun PNS, dan 0,5% ditanggung perusahaan.

Endang menilai keberadaan Tapera hanya akan memberatkan dan menyengsarakan buruh yang sebelumnya telah terbebani dengan Undang-Undang (UU) No. 5 tahun 2023 tentang Cipta Kerja alias Omnibus Law. Menurutnya, belum ada jaminan bahwa tabungan ini akan mempermudah pekerja dalam memiliki rumah.

“Dengan tabungan tidak ada jaminan dari tapera semua buruh mempunyai rumah di Republik Indonesia,” ujarnya.

Selain itu, menurutnya pembentukkan komite Tapera juga tidak disertakan unsur dari perwakilan buruh. Lain halnya dengan BPJS yang menyertakan perwakilan dari buruh untuk menjadi pengawasnya. Karena kondisi ini, menurutnya, Tapera adalah bagian daripada politis yang dibuat oleh pemerintah.

Baca Juga : Soal Tapera, Prabowo Berjanji akan Mempelajari dan Mencari Solusi Terbaik

“Tapera adalah bagian daripada politis yang dibuat oleh pemerintah, tidak ada perwakilan dari buruh, di situlah akan bisa diduga terjadi kebocoran-kebocoran dana yang ditabung oleh buruh, oleh buruh Indonesia baik ASN maupun buruh swasta. Disini dampaknya akan lebih menyengsarakan buruh, karena dengan ditabung dipaksa tapi tidak ada controlling di Tapera-nya,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta, Solihin juga menyatakan keberatannya atas Tapera. Aturan itu dipandang malah akan menambah beban para pemberi kerja dan pekerja di sektor swasta yang sebelumnya telah dibebankan sejumlah potongan.

Berdasarkan perhitungannya, secara keseluruhan pekerja dan pengusaha telah dibebankan potongan hingga 18,24% s.d 19,74% yang terdiri atas potongan jaminan sostek, jaminan hari tua (JHT), hingga jaminan kesehatan. Ia juga menyoroti keberadaan program BPJS Ketenagakerjaan yakni Manfaat Layanan Tambahan (MLT) yang serupa Tapera.

“Selama sosialisasi Tapera sejak 2016 DPP Apindo DKJ sudah sampaikan kebertaan untuk perusahan swasta. Karena atas potongan itu, BPJS Ketenagakerjaan telah menyampaikan program serupa yakni MLT. Dikhawatirkan Tapera ini malah jadi tumpang tindih, pungutannya akan menjadi beban tambahan,” kata Solihin, dalam kesempatan yang sama.

Baca Juga : Polisi Kerahkan 1.626 Personel untuk Amankan Demo Tapera Hari Ini

“Sebagai asosiasi yang menaungi dunia usaha, dunia usaha dan pekerja yang terdampak, kami hendak sampaikan untuk membatalkan. Kita menuntut untuk membatalkan impelemntasi Tapera sebagai kewajiban,” imbuhnya.***