Alarm Kedaulatan Industri: Ketua MPP PKS Mulyanto Soroti Rencana Impor Masif Pick-Up India

Ketua MPP PKS Mulyanto, risiko Indonesia terjebak menjadi pasar konsumsi bagi produk dengan teknologi usang. (PKS)

FAKTUAL INDONESIA: Rencana Pemerintah melalui Agrinas untuk mengimpor mobil pick-up dalam jumlah besar dari India menuai sorotan tajam. Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS, Mulyanto, menilai kebijakan ini bukan sekadar urusan jual-beli kendaraan, melainkan ancaman serius bagi kedaulatan industri nasional.

Menurut Mulyanto, polemik ini harus dilihat dalam kacamata strategis yang lebih luas. Di tengah tekanan global yang menuntut pelonggaran aturan industri, langkah mengimpor kendaraan ini dikhawatirkan akan melemahkan struktur manufaktur dalam negeri.

Baca Juga : Harus Menjadi Prioritas Nasional, Mulyanto: Renegosiasi Klausul TKDN dalam Perjanjian Dagang Indonesia – AS

“Tempat Sampah” Teknologi Lama

Salah satu poin krusial yang disorot Mulyanto adalah risiko Indonesia terjebak menjadi pasar konsumsi bagi produk dengan teknologi usang.

“Kekhawatiran publik bahwa Indonesia berpotensi dijadikan pasar bagi produk teknologi lama dari luar negeri harus menjadi alarm bagi pemerintah,” tegas Mulyanto.

Ia mengingatkan bahwa saat negara produsen seperti India mulai beralih ke teknologi yang lebih maju, Indonesia justru berisiko menerima sisa-sisa teknologi yang tak lagi jadi prioritas di sana. Jika pola ini dibiarkan, modernisasi industri otomotif tanah air bisa jalan di tempat.

Baca Juga : Ketua MPP PKS Mulyanto Desak DPR Panggil Pemerintah Terkait Transparasi Partisipasi Indonesia di BOP dan ISF

TKDN: Benteng yang Sedang Digoyang

Isu impor ini muncul bersamaan dengan tekanan internasional, termasuk dari Amerika Serikat, yang mendorong relaksasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Bagi Mulyanto, TKDN adalah instrumen suci untuk membangun kapasitas produksi dan rantai pasok lokal.

“Relaksasi yang tidak terukur berpotensi memicu deindustrialisasi. Kita harus belajar dari negara lain; liberalisasi tanpa kesiapan industri domestik hanya akan menghancurkan manufaktur lokal,” tambahnya.

Baca Juga : Dewan Perdamaian Janggal, Ketua MPP PKS Mulyanto: Indonesia Jangan Terseret Mekanisme Mengaburkan Moral dan Konstitusional Bangsa

Menariknya, Mulyanto membandingkan dengan negara maju yang seringkali “berteriak” soal pasar bebas namun tetap memproteksi industri mereka sendiri. Amerika Serikat tetap memberikan subsidi dan insentif besar untuk produk lokal. Karena itu Indonesia harus berani mempertahankan TKDN sebagai mandat Pasal 33 UUD 1945 untuk kemandirian ekonomi.

“Dalam perspektif konstitusi, Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan pentingnya kemandirian ekonomi dan penguasaan cabang produksi strategis oleh negara. Kebijakan industri, termasuk TKDN, merupakan implementasi dari mandat konstitusional tersebut,” katanya.

Bukan Sekadar Jual-Beli

Anggota Komisi Industri DPR RI Periode 2019-2024 ini mendesak pemerintah untuk mengubah pola pikir. Ke depan, setiap impor dalam jumlah besar, termasuk kendaraan, harus dikaitkan dengan roadmap industrialisasi.

Baca Juga : Ketua MPP PKS Mulyanto Dorong Pemerintah Bentuk Satgas Nasional Penertiban Pajak dan PNBP Sektor Mineral

Mulyanto menekankan, Pemerintah perlu mensyaratkan transfer teknologi, perakitan dalam negeri, serta pengembangan sumber daya manusia agar kebijakan tersebut memberikan manfaat jangka panjang bagi bangsa.

“Indonesia harus mengedepankan diplomasi industri dalam setiap perjanjian dagang. Fokus utama bukan hanya pada pembukaan pasar, tetapi pada kemitraan produksi, investasi, dan pengembangan teknologi. Dengan pendekatan ini, kerja sama perdagangan justru menjadi instrumen penguatan kedaulatan ekonomi,” ujarnya.

Menurut Mulyanto, polemik impor pickup dan relaksasi TKDN harus menjadi momentum nasional untuk mempertegas arah industrialisasi Indonesia. “Kita tidak boleh kembali pada pola lama sebagai negara konsumen. Indonesia harus menjadi produsen, pusat inovasi, dan kekuatan industri di kawasan Asia,” tegasnya.***