Muhaimin Bilang Banyak yang Setuju Pemilu 2024 Ditunda, Kata Pengamat Pengusul Harus Belajar Dulu

Ketua Umum PKB yang menggulirkan wacana penundaan Pemilu 2024. (Ist).

FAKTUAL-INDONESIA: Sejak menggulirkan wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar banyak disorot orang.

Bahkan pengamat politik bilang sebagai seorang yang berkecimpung di dunia politik Muhaimin harus belajar lagi agar tidak mengeluarkan pernyataan yang membuat gaduh di masyarakat.

Sejumlah pengamat menilai Muhaimin tidak mengerti konstitusi yang telah dipagari Undang Undang. Sehingga wacana yang digulirkannya itu dianggap merusak demokrasi di Indonesia.

Namun untuk membela diri mempertahankan argumentasinya, Muhaimin mengklaim bahwa banyak orang yang setuju dengan usulan dirinya agar pelaksanaan Pemilu 2024 ditunda satu hingga dua tahun.

Dia mengatakan, pernyataan tersebut mengacu pada analisa big data perbincangan yang ada di media sosial, dari 100 juta subjek akun di media sosial, sebanyak 60 persen mendukung penundaan pemilu dan 40 persen menolak.

“Big data mulai jadi referensi kebijakan dalam mengambil keputusan. Pengambilan sikap bergeser dari sebelumnya mengacu pada survei, beralih pada big data,” kata Muhaimin dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (27/2/2022).

Hal itu dikatakan Muhaimin saat memberikan pengarahan pada acara Bimbingan Teknis Fraksi PKB dan DPC PKB Se-Jawa Barat serta orasi politik bertajuk “Politik Kesejahteraan dan Kebahagiaan”, di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu.

Menurut Muhaimin, perubahan data terjadi karena survei hanya memotret suara responden pada kisaran 1.200-1.500 orang saja sementara responden big data bisa mencapai 100 juta orang.

“Pro kontra pilihan kebijakan ini akan terus terjadi seiring memanasnya kompetisi dan persaingan menuju 2024,” ujarnya.

Dia mengakui temuan big data tersebut berbeda dengan temuan hasil survei yang kebanyakan menyatakan tidak setuju dengan wacana penundaan pemilu atau penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Muhaimin tidak mempermasalahkan jika ada pihak-pihak yang menolak atas usulan tersebut karena semua tergantung presiden dan para pemimpin partai politik.

Sebelumnya pengamat politik yang juga Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, berpendapat penundaan Pemilu 2024 akan membuat demokrasi Indonesia menjadi cacat.
“Ini amanat UUD 45, bagi saya usulan prematur ini sulit dilakukan dan dilaksanakan. Tak ada lembaga yang bisa menghentikannya (penundaan pemilu),” kata Jerry ketika dikonfirmasi, di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, pengusul penundaan pemilu itu Muhaimin Iskandar harus belajar dulu dan jangan melontarkan pernyataan yang membuat publik menjadi bingung.

“Mana mungkin seorang menjabat tapi inkonstitusional. Yang bisa melakukan itu sesuai UU adalah MPR RI,” katanya.