Jateng Siapkan Bansos untuk 133.555 Pedagang Terdampak PPKM

Sasaran penerima bansos. (Istimewa)

FAKTUALid – Pemprov Jawa Tengah menyiapkan bansos atau jaring pengaman sosial (JPS) dari APBD Provinsi, untuk diberikan kepada pedagang pasar, PKL, dan pekerja informal lain, yang tidak masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah, Harso Susilo, mengatakan, mereka merupakan warga terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Untuk itu, pihaknya menyiapkan bansos untuk pedagang pasar, PKL, hingga pekerja informal lain, yang terdampak PPKM. “Penerimanya ada 133.555 keluarga. Itu hanya pedagang, baik PKL, maupun pedagang pasar, yang intinya pekerja informal, yang terdampak PPKM,” kata Harso di komplek kantor Gubernur, Semarang, Senin (26/7/2021).

Yang jelas, sebutnya, para penerima bansos ini bukan yang masuk DTKS. Saat ini, pihaknya masih menunggu anggaran yang tengah disusun oleh BPKAD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).  Terkait hal itu, sekarang pihaknya sedang mempersiapkan data-data penerima bantuan.

“Nanti kita crosscheck data dengan yang UMKM dari Dinas Koperasi dan UMKM, dan juga Dinas Porapar (Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata). Kita overlay (proses penyatuan data) dengan data kita,” terang Harso.

Setelah itu, proses selanjutnya, data penerima tersebut akan diatensikan ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Adapun penyalurannya nanti akan dilakukan paling cepat Agustus 2021. “Nanti penyalurannya lewat PT Pos. Jadi seperti BST (Bantuan Sosial Tunai), itu penerima kita beritahu. Kemudian mereka mengambil di kantor pos,” jelas dia.

Adapun nilai bansos Rp200 ribu per KK per bulan. Mereka akan menerima bansos selama dua bulan.  Rinciannya, bulan pertama per KK menerima Rp200 ribu, dan bulan kedua menerima Rp200 ribu. Dengan demikian, total per KK menerima Rp 400 ribu.

Dinsos saat ini juga akan melakukan penyatuan data dengan kabupaten dan kota supaya tidak terjadi tumpang tindih data penerima. Adapun data keluarga penerima nanti akan berdasar by name by address.

“Paling banyak  penerimanya di Kota Semarang. Yang penduduknya besar-besar, Banyumas, Cilacap,” pungkas Harso.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memastikan, penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19. Hal ini dilakukan untuk mengurangi beban masyarakat menyikapi diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4, pada 26 Juli hingga 2 Agustus 2021.

“Yang kita tekankan dalam rapat, adalah bantuan yang harus diterima rakyat segera dicairkan,” kata Ganjar.

Oleh karena itu, ia segera meminta data-data penerima bantuan yang ada di pemerintah pusat. Misalnya, bantuan sosial, Bantuan Sosial Tunai (BST) dan sebagainya. “Kita mendampingi agar itu bisa selesai cepat,” pungkas Ganjar.***