Ketua DPD Minta Pemerintah Tingkatkan Sarpras Sekolah Daring

Belajar jarak jauh di pedesaan yang membutuhkan sinyal internet memadai. (Ist).

FAKTUALid – Belum adanya kepastian kapan pendidikan tatap muka dapat dilaksanakan, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memandang perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan jarak jauh atau daring.

LaNyalla dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (13/8/2021) mengatakan, akibat pandemi COVID-19, proses belajar mengajar harus dilakukan secara daring sejak Maret 2020, namun masih terdapat banyak kendala. Oleh karena itu ia meminta pemerintah meningkatkan Sarpras untuk proses belajar mengajar.

Kendala yang paling sering ditemukan, kata LaNyalla, adalah banyaknya siswa yang tidak memiliki fasilitas gawai. Selain itu juga, banyak siswa maupun orangtua kesulitan membeli kuota hingga sulitnya jaringan internet, khususnya yang berada di daerah pelosok.
“Pemerintah memang memiliki program bantuan kuota internet, tapi banyak siswa yang tidak punya akses HP, atau sekalipun punya, HP nya tidak support untuk pendidikan jarak jauh atau sulitnya sinyal di tempat tinggal mereka. Ini menjadi sebuah keprihatinan yang seharusnya dipikirkan secara serius oleh pemerintah,” kata LaNyalla.
Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, sekolah daring perlu dilakukan untuk menghindari penularan virus Corona ke anak-anak. Namun, pemerintah harus bisa memastikan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran berbasis online untuk seluruh siswa dapat terpenuhi.

LaNyalla pun mengapresiasi orangtua dan siswa yang berjuang untuk memenuhi sarana dan prasarana sekolah daring secara pribadi, seperti yang dilakukan dua orang siswa kakak beradik, Ahmad Fardan Azzmib dan Sofia Ghoyatun Nafisah, yang membeli gawai dari tabungan mereka.

“Apa yang dilakukan Ahmad Fardan Azzmib dan adiknya, Sofia Ghoyatun Nafisah, siswa/siswi SD di Magelang, patut dipuji karena rela membuka tabungan untuk membeli handphone agar memudahkan sekolah online. Bahkan keduanya bersama sang ibu tidak malu datang ke toko HP membayar dengan uang recehan,” katanya.
Sedangkan, sejumlah guru menggunakan handy talky (HT) untuk mengajar akibat keterbatasan sarana dan prasarana. Di antaranya, guru di SDN 1 Balerejo Madiun, guru Madrasah Ibtidaiyah Pasawahan Ciamis, dan guru SD Mojo Pasar Kliwon Solo.

Para guru itu membagi murid-muridnya menjadi beberapa kelompok yang rumahnya berdekatan, untuk bisa bersama-sama mengikuti pembelajaran melalui siaran HT guru.

Cara tersebut dinilai memudahkan sehingga murid tidak terbebani kuota internet, dan bagi yang tidak memiliki gawai masih tetap bisa mengikuti pembelajaran.

Selain masalah jaringan internet, listrik yang sering padam juga menjadi kendala siswa mengikuti pembelajaran daring. Hal tersebut dirasakan siswa di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, yang terpaksa mencari sinyal di pantai atau di atas gunung demi mendapatkan pembelajaran.

Mereka bahkan terkadang tidak bisa mengikuti proses belajar via daring jika cuaca buruk terjadi di wilayahnya.

“Di daerah-daerah, khususnya yang berada di pelosok, masalah listrik ini sudah menjadi makanan sehari-hari. Masih banyak juga desa yang belum teraliri listrik sehingga siswa di sana tidak bisa mengikuti pembelajaran online. Ini jadi PR besar pemerintah,” kata LaNyalla seperti dilansir antaranews.com.

LaNyalla mengimbau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Ristek berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo dan PLN untuk mengatasi persoalan yang dihadapi terkait jaringan internet dan listrik. Kerja sama Kemendikbud dengan pemerintah daerah dinilai juga harus maksimal. ***