Home Politik Presiden Sentil Pertamina dan PLN: Investasi Antre Masuk Tapi Terhambat Birokrasi

Presiden Sentil Pertamina dan PLN: Investasi Antre Masuk Tapi Terhambat Birokrasi

oleh Marpi
Presiden Joko Widodo. (Biro Pers Setpres).

Presiden Joko Widodo. (Biro Pers Setpres).

FAKTUAL-INDONESIA: Presiden Joko Widodo menyentil dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pertamina dan PLN. Di dua lembaga tersebut menurut Presiden Jokowi banyak investor yang mau masuk, namun terhambat oleh birokrasi.

Karenanya presiden meminta agar Pertamina dan PLN menghitung konsekuensi dari setiap penugasan yang diberikan dan dilakukan dengan profesionalisme.

Berbicara kepada Komisaris serta Direksi Pertamina dan PLN, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, baru-baru ini, kata presiden sesuatu yang mudah namun sulit dilakukan. Dan tidak jalan-jalan. Menurut Presiden, posisi tersebut yang harus terus diperbaiki dengan profesionalisme yang dimiliki komisaris dan direksi BUMN.

“Kemudian, yang berkaitan dengan investasi. Saya melihat sebetulnya investasi yang ingin masuk ke Pertamina dan PLN ini mengantre dan banyak sekali, tapi ruwetnya itu ada di birokrasi kita dan ada di BUMN kita sendiri. Saya ini orang lapangan, saya kadang-kadang pengin marah untuk sesuatu yang saya tahu tapi sulit banget dilakukan,” kata Presiden.

Kepala Negara menambahkan, “Posisi-posisi ini yang harus terus diperbaiki dengan profesionalisme yang bapak dan ibu, saudara-saudara miliki. Setiap penugasan itu harus dihitung konsekuensinya, bagi PLN dari tarif seperti apa, bagi Pertamina terutama untuk premium dan LPG seperti apa, dan itu disampaikan transparan dan terbuka,” jelasnya.

Presiden meminta komisaris dan direksi terkait untuk terbuka dengan angka-angka dan perhitungan yang logis.

“Blak-blakan dengan angka-angka, dengan kalkulasi, dengan hitungan-hitungan, tapi yang logis,” jelasnya.

Presiden tidak ingin penugasan dilakukan tanpa pengecekan dan kontrol. Menurutnya, hal tersebut akan diketahui saat sekuritisasi.

“Karena penugasan wah mikirnya nggak dicek, nggak dikontrol. Itu nanti kalau mau ke sekuritisasi akan ketahuan harganya, kemahalan harganya, sulit untuk disekuritisasi. Karena apa, itu mentang-mentang ada penugasan terus numpang, ini yang harus kita hindari. Kalau kebangetan ya akan saya lakukan tindakan,” ujar Presiden.

Kata Presiden, PLN dan Pertamina harus menjaga tata kelola dari setiap penugasan yang ada.

“Jangan sekali lagi, jangan ‘numpangi’, jangan bersembunyi atas nama penugasan sehingga tata kelolanya tidak efisien, procurement tidak benar. Ini yang harus dihindari dengan yang namanya penugasan. Itu kelemahan BUMN, kalau sudah ada penugasan itu menjadi tidak profesional, ada di situ. Titik lemahnya ada di situ sehingga profesionalismenya menjadi hilang,” ucap Presiden. ***