Pemerintah Tak Ingin Terseret Dalam Pusaran Arus Penundaan Pemilu 2024

Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini. (Ist).

Wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden mulai mendengung masuk Istana. Pernyataan dari kalangan Istana, pemerintah menampung berbagai aspirasi dari masyarakat mengenai usulan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Sinyal ini seperti menunggu kekuatan yang lebih besar dari masyarakat untuk menggunakan kedaulatannya. Kalau kehendak rakyat lebih besar yang setuju ketimbang yang tidak setuju, semua bisa saja terjadi.

“Sebagai sebuah aspirasi tentu saja ditampung, sebagaimana Pemerintah menampung berbagai masukan yang selama ini diterima dari masyarakat dan semua partai politik,” kata Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini di Jakarta, Senin (28/2/2022).

Ia mengatakan, isu terkait usulan penundaan Pemilu 2024 itu pertama kali disampaikan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Selanjutnya, isu penundaan tersebut juga diusulkan Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zuklifli Hasan.

Namun, Faldo menegaskan Pemerintah tidak mengetahui mengenai usulan tersebut.

“Deklarasi dukungan merupakan aspirasi dari partai politik. Pemerintah tidak tahu soal rencana tersebut. Ini tidak ada kaitannya dengan Pemerintah, apalagi dikaitkan dengan transaksi politik. Jadi jangan sampai diseret-seret,” tegasnya.

Menurut Faldo, Pemerintah saat ini sedang fokus untuk bangkit dari pandemi COVID-19.

“Ini badai yang sangat dirasakan oleh masyarakat segala lapisan. Pemerintah fokus memulihkan kesehatan, dan memulihkan perekonomian, khususnya membuka lapangan kerja berkualitas sebanyak mungkin. Sekali lagi, fokus pemerintah adalah itu, bukan lain-lain,” ungkapnya.

Selain pemulihan pasca pandemi, lanjutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sedang mengawal transformasi besar yaitu pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke Kalimantan Timur.
“Sebagai upaya perubahan mindset, pembangunan yang menipiskan ketimpangan, transisi menuju energi terbarukan yang berkelanjutan dan menata ulang kelembagaan yang selama ini menghambat percepatan. Kalau ada yang mengaitkan Pemerintah dalam memobilisasi deklarasi, menggerakkan elit-elit partai politik, kami tegaskan bahwa pekerjaan Pemerintah terlalu banyak, tidak ada waktu,” katanya. ***