Home Politik Mendagri: Satpol PP Jangan Bertindak Seperti Preman

Mendagri: Satpol PP Jangan Bertindak Seperti Preman

oleh Marpi
Mendagri Tito Karnavian. (Ist).

Mendagri Tito Karnavian. (Ist).

FAKTUALid – Tindakan koersif petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menjalankan program pemerintah tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat, mendapat perhatian dari Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Tito meminta petugas Satpol PP lebih mengedepankan tindakan persuasive berhadapan dengan rakyat.

Karena menurut Tito, dalam penegakan aturan oleh satuan polisi, termasuk Satpol PP ada tahapan yang perlu ditempuh. Tahap awal dilakukan dengan cara persuasif dan sosialisasi, sementara penegakan hukum dengan upaya koersif merupakan jalan terakhir dengan catatan, jika hal itu sangat diperlukan.

Ia menjelaskan aturan yang termuat dalam kebijakan PPKM tetap perlu ditegakkan secara tegas. Prinsip penegakan hukum secara koersif adalah upaya terakhir yang dapat digunakan, itu pun harus disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan dan kultur yang berlaku di masyarakat.

“Selagi bisa dilakukan langkah-langkah persuasif, sosialisasi secara masif dipatuhi, maka penegakan dengan menggunakan kewenangan, force (memaksa), itu merupakan upaya terakhir,” katanya di Jakarta, Senin (19/7/2021).

Mendagri menjelaskan, penerapan PPKM dimaksudkan untuk keselamatan masyarakat di tengah pandemic. Salah satunya dengan membatasi aktivitas dan mobilitas masyarakat. Meski demikian, pihaknya tak membenarkan adanya upaya kekerasan dalam pendisiplinan masyarakat.

“Kita tetap tegas, tetapi perlu humanis, manusiawi, bahasa yang santun, dan tidak menggunakan kekuatan yang berlebih,” kata dia.

Tito menambahkan, dengan arahan yang diberikan terkait aturan penegakan hukum PPKM diharapkan Kasatpol PP memberikan penjelasan kepada jajaran agar mampu mengendalikan diri, menjadi polisi yang profesional, dan mengedepankan etika dan moral.

Tak lupa, lanjut Mendagri, dalam melaksanakan tugasnya Satpol PP dibekali dengan kode etik yang terikat dengan peraturan perundang-undangan yang perlu dikedepankan.

“Jangan samakan Satpol PP dengan preman. Ini baju saja yang keren, tetapi etika dan perilaku seperti preman, tidak boleh terjadi. Satpol PP adalah suatu profesi yang mulia, profesi yang disegani, dan yang diperlukan masyarakat,” ujar Mendagri seperti dilansir antaranews.com. ***

 

You may also like

Tinggalkan Komentar