Home Politik LaNyalla: Sektor Esensial dan Kritikal Jangan Terganggu dalam Pendistribusiannya

LaNyalla: Sektor Esensial dan Kritikal Jangan Terganggu dalam Pendistribusiannya

oleh Marpi
Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti. (Ist).

Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti. (Ist).

FAKTUALid – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menilai ada ketidakseragaman interpretasi petugas lapangan dalam menerjemahkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Untuk itu, ia meminta petugas lebih sensitif saat menjalankan tugas.

LaNyalla menyampaikan hal ini menanggapi sejumlah keluhan pengusaha sektor kritikal dan esensial yang aktivitasnya terganggu selama PPKM darurat.

“Sektor kritikal dan esensial ini seharusnya tidak mendapat gangguan karena dua sektor itulah yang utama dan sangat diprioritaskan sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 18 Tahun 2021,” kata LaNyalla di Jakarta, Jumat (16/7/2021).
LaNyalla menyebut ada keluhan  pengusaha yang tergabung dalam Kadin Jawa Timur. Mereka, banyak yang terhambat dalam distribusi barang karena terjadi penyekatan sejumlah ruas jalan, termasuk penutupan seluruh pintu keluar tol di Jawa Tengah, 16-22 Juli 2021. Padahal, barang-barang yang dikirim termasuk dalam kategori esensial dan kritikal.

“Ada pengusaha logistik dan distribusi barang utama yang tertahan dan harus melakukan lobi kepada atasan si petugas supaya bisa lewat. Ini kan karena tidak pahamnya petugas di lapangan,” ucap dia.
Keluhan juga disampaikan pelaku usaha restoran, warung makan, pedagang kaki lima, dan UMKM. Pelaksanaan PPKM darurat dinilai terlalu berlebihan padahal mereka sudah melaksanakan aturan ‘take away’.

“Termasuk banyak yang protes adanya aturan jam malam. Sebaiknya pelaku usaha seperti ini diberi kelonggaran,” kata LaNyalla.
Senator asal Jawa Timur itu menyarankan agar petugas PPKM darurat di lapangan mengerti sektor apa saja yang diberi relaksasi.

“Pemerintah perlu segera mengevaluasi pelaksanaan PPKM darurat di lapangan yang terlalu “over acting”, bahkan menuai kontroversi. Harus gerak cepat untuk memperbaikinya,” kata Mantan Ketua PSSI itu.
LaNyalla menegaskan sektor esensial dan kritikal harus dipastikan tidak terganggu dalam distribusi selama penerapan PPKM darurat.

“Cukup misalnya menunjukkan ID card atau dokumen yang simpel atau dari bentuk angkutannya, para petugas di lapangan sudah paham,” kata LaNyalla.

LaNyalla tidak ingin pelaksanaan PPKM darurat menjadi tidak maksimal karena ketidakmampuan petugas di lapangan dalam menerjemahkan aturan.

“PPKM darurat diniatkan untuk pengendalian laju COVID-19. Namun jangan sampai pelaksanaannya terkesan melupakan kebutuhan utama masyarakat. Artinya keduanya harus berjalan beriringan,” ujarnya seprti dilansir antaranews.com. ***

 

Tinggalkan Komentar