Hari Ini, Presiden Adakan Ritual Pembangunan IKN di Titik Nol

Presiden Joko Widodo berbicara di hadapan para gubernur di Balikpapan. (Biro Pers Setpres).

FAKTUAL-INDONESIA: Hari ini, Senin (14/3/2022) Presiden Joko Widodo akan mengadakan serangkaian acara ritual sebelum dimulainya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Acara akan berlangsung di Titik Nol IKN Nusantara dengan agenda di antaranya menyatukan tanah dan air dari 34 provinsi yang dibawa oleh para gubernur di seluruh Indonesia.

Masing-masing gubernur, sejak kemarin sudah berdatangan ke Balikpapan dan membawa tanah dan air yang akan disatukan di Titik Nol sebagai pertanda bahwa Indonesia berasal dari beragam budaya, adat istiadat, dan latar belakang sejarah.

Namun semalam, presiden memberikan pencerahan kepada para gubernur tentang perpindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Penajam, Paser Utara, Kalimantan Timur dengan membangun Ibu Kota Negara IKN Nusantara.

Menurut presiden, pemindahan Ibu Kota Negara bertujuan untuk meratakan pertumbuhan ekonomi dari timur ke barat. Maka dipilihkan Paser Utara yang letaknya di tengah-tengah dari Nusantara ini.  Jadi, pindah bukan berarti harus meninggalkan Jakarta.

“Bukan berarti kita ingin meninggalkan DKI, jangan ada yang mengartikan itu,” kata Presiden saat memberi arahan kepada para gubernur se-Indonesia terkait penanganan COVID-19 hingga APBD di Balikpapan, Minggu (13/3/2022), sebagaimana dikutip dari keterangan dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.
Presiden bilang, pemindahan IKN Nusantara dari Jakarta dilakukan untuk pemerataan ekonomi agar pertumbuhan ekonomi tidak terpusat di Pulau Jawa, khususnya di Jakarta saja.

“Karena negara kita ini besar sekali 17 ribu pulau, Produk domestik bruto (PDB) ekonomi 58 persen ada di Jawa, saat ini magnetnya ada di DKI Jakarta. 56 persen populasi ada di Jawa sehingga terjadi ketimpangan ekonomi, ketimpangan infrastruktur,” ujarnya.

IKN Nusantara, lanjut Presiden, akan menjadi kota dengan standar internasional yang memiliki berbagai fasilitas dengan standar internasional pula.

“Kita ingin memiliki kota yang internasional, rumah sakit internasional, perguruan tinggi internasional, sebelumnya tidak boleh, karena omnibus law sekarang boleh, bapak ibu gubernur kalau mau tarik investasi dari luar boleh, silakan,” ujarnya. ***