Banyak Parpol Mulai Masuk Angin, Setuju Perpanjangan Jabatan Presiden

Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan. (Ist).

FAKTUAL-INDONESIA: Bahwa politik itu bukan ilmu pasti memang begitu adanya. Dalam politik 2 X 2 tidak mesti jawabnya 4, tapi bisa lebih bisa kurang.

Menjelang Pemilu 2024 konstelasi politik mulai menggeliat. Bagi mereka yang berada di zona nyaman, sudah banyak yang setuju wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Padahal Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja menolak gugatan perpanjangan masa jabatan presiden tersebut sejurus dengan penundaan Pemilu 2024.

Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) rupa-rupanya juga mulai masuk angin menyetujui perpanjangan masa jabatan presiden. Berbagai alasan dikemukakan, termasuk pemulihan ekonomi yang tidak boleh diganggu setelah Indonesia dilanda wabah Covid-19.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Melchias Markus Mekeng misalnya, mengatakanmengatakan bahwa perpanjangan masa jabatan presiden bukan hal yang tabu untuk dibicarakan berbagai pihak. Menurut dia yang tidak bisa diubah hanya Kitab Suci. Di luar itu, semua bisa diubah, asal melalui mekanisme konstitusi,.

Dikutip dari keterangannya di Jakarta, Jumat (25/2/2022), Mekeng menjelaskan wacana perpanjangan masa jabatan presiden merupakan keinginan masyarakat yang disampaikan kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, dan anggota DPR Fraksi Partai Golkar. Namun tidak dijelaskan secara rinci masyarakat yang dimaksud itu.

Katanya, Partai Golkar sebagai partai politik yang memperjuangkan aspirasi masyarakat, maka partai politik harus merespon permintaan itu. “Namun hal ini tentu harus melibatkan semua parpol di parlemen dan unsur DPD, bagaimana sikap PDI Perjuangan, Partai Gerindra, PKB, Partai NasDem, Partai Demokrat, PAN, PPP, PKS dan DPD. Partai Golkar siap membahas sesuai mekanisme konstitusi,” ujarnya.

Anggota Komisi XI DPR itu menilai jika Pemilu dilaksanakan pada 2024 maka situasi ekonomi Indonesia akan terganggu karena diperkirakan defisit ekonomi semakin dalam. Padahal menurut Mekeng, ekonomi Indonesia saat ini belum berjalan normal karena pengaruh pandemi Covid-19 dan defisit anggaran yang masih tinggi.

Sejurus dengan suara Golkar, Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan menegaskan bahwa partai-nya setuju dengan usulan pelaksanaan Pemilu 2024 dimundurkan dengan mempertimbangkan lima poin.

Dia menjelaskan lima alasan PAN mendukung pelaksanaan Pemilu 2024 diundur, pertama, situasi pandemi COVID-19 yang belum berakhir sehingga memerlukan keseriusan untuk menanganinya.

Kedua, kondisi perekonomian yang belum stabil seperti pertumbuhan ekonomi sekitar 3-3,5 persen sehingga masyarakat masih perlu melakukan pemulihan untuk bangkit.

“Ketiga, perkembangan situasi global seperti konflik antara Rusia dan Ukraina yang berpengaruh terhadap kondisi ekonomi global dan Indonesia,” ujarnya.

Keempat, pelaksanaan Pemilu memerlukan biaya yang sangat besar padahal lebih baik digunakan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat.

Kelima, keberlangsungan program-program pembangunan yang selama dua tahun tertunda karena pandemi COVID-19.

“Namun di balik itu, berbagai survei menunjukkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah khususnya Presiden Jokowi sangat tinggi, lebih dari 70 persen,” tuturnya.

Zulkifli mengatakan, dirinya akan membangun komunikasi dengan semua partai politik, kalangan organisasi kemasyarakatan, dan berbagai kelompok untuk membicarakan langkah berikutnya terkait wacana penundaan pelaksanaan Pemilu 2024. ***