Seskab Tinjau Huntara Warga Bantaran Rel Senen, Pembangunan Dikebut

Seskab Teddy tinjau rumah di bantaran rel kereta Senen, Jakarta. (Foto : istimewa)

FAKTUAL-INDONESIA : Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya meninjau pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga bantaran rel di kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (25/4/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia memastikan progres pembangunan berjalan cepat sesuai arahan Presiden.

Peninjauan dilakukan bersama Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, Bobby Rasyidin. Lokasi huntara berada sekitar 500 meter dari rel kereta api Pasar Senen.

Teddy menyampaikan, pembangunan huntara merupakan tindak lanjut arahan Prabowo Subianto untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat yang selama ini tinggal di bantaran rel dengan kondisi terbatas.

“Pemerintah berupaya menghadirkan hunian yang layak dan nyaman bagi warga yang selama puluhan tahun tinggal di pinggir rel tanpa fasilitas memadai, seperti air bersih dan MCK,” ujar Teddy.

Ia menambahkan, percepatan pembangunan dapat terwujud melalui kolaborasi antara Kementerian Perumahan dan sejumlah BUMN. Program penataan kawasan kumuh serupa juga akan dilakukan secara bertahap di lokasi lain.

Berdasarkan pantauan di lapangan, deretan huntara telah berdiri dengan fasilitas dasar seperti tempat tidur dan lemari. Selain itu, sejumlah fasilitas pendukung juga tengah disiapkan, antara lain tempat ibadah, MCK, akses air bersih, serta area bermain anak.

Sebelumnya, Presiden Prabowo sempat meninjau langsung kawasan bantaran rel Pasar Senen pada Maret lalu untuk menyerap aspirasi warga. Pemerintah kemudian bergerak cepat menyiapkan pembangunan hunian baru yang lokasinya tidak jauh dari tempat tinggal sebelumnya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menargetkan pembangunan 324 unit huntara selesai pada 15 Juni 2026. Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan, setiap unit akan dilengkapi fasilitas dasar seperti tempat tidur, lemari, dan kipas angin.

Selain hunian, kawasan tersebut juga dilengkapi fasilitas pendukung seperti dapur umum, toilet, musala, ruang makan, dan ruang terbuka hijau.

Meski demikian, pemerintah masih menghadapi sejumlah kendala teknis, terutama terkait penyediaan layanan utilitas seperti air bersih, listrik, dan telekomunikasi. Koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait terus dilakukan agar seluruh fasilitas dapat berfungsi optimal sebelum target penyelesaian tercapai.***