Presiden Prabowo Tegaskan Mitigasi dan Kesiapsiagaan Nasional dalam Ratas di Istana Merdeka Jakarta

Presiden Prabowo pimpin rapat terbatas kebencanaan pada 7 September 2026. (Foto : istimewa)

FAKTUAL-INDONESIA : Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas mengenai perkembangan penanganan bencana alam dari Istana Merdeka, Jakarta, melalui konferensi video pada Senin, 7 September 2026.

Rapat tersebut digelar untuk memantau kondisi terkini sekaligus mengevaluasi langkah penanganan sejumlah bencana di berbagai wilayah Indonesia.

Dalam pengantarnya, Presiden menyebut sejumlah situasi yang menjadi perhatian pemerintah, mulai dari penanganan pascagempa di Flores, aktivitas Gunung Anak Krakatau, hingga kebakaran hutan dan lahan serta dampak asap. Menurut Kepala Negara, posisi Indonesia yang berada di kawasan cincin api atau ring of fire menuntut kesiapsiagaan menghadapi bencana setiap saat.

“Ini adalah takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire, jadi ini membawa kita untuk siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat,” ujar Presiden.

Berangkat dari berbagai pengalaman penanganan bencana, Presiden menilai kapasitas mitigasi nasional perlu terus diperkuat. Salah satunya melalui peningkatan alokasi anggaran sehingga pemerintah memiliki kesiapan yang lebih besar sebelum bencana terjadi.

“Alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara segera signifikan. Saya kira dalam menghadapi keadaan ke depan kita akan lebih mampu,” tegas Presiden.

Lebih lanjut, Presiden menilai respons pemerintah terhadap sejumlah bencana sebelumnya telah menunjukkan peningkatan kecepatan dan skala penanganan. Kepala Negara mencontohkan penanganan bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang dilakukan dengan pengerahan kekuatan nasional secara masif.

“Kita pulihkan keadaan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dengan kekuatan kita sendiri. Menurut saya kita cukup berhasil, kita atasi. Saya ucapkan terima kasih ke semua unsur,” ucapnya.

Dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan, Presiden meminta pemerintah beralih makin kuat dari pola reaktif menuju antisipatif. Perencanaan kesiapsiagaan, menurut Presiden, harus memastikan sarana dan peralatan telah tersedia jauh sebelum kejadian, mulai dari helikopter, pompa air, kendaraan pemadam, hingga ekskavator di wilayah rawan.

“Saya minta pemikiran kita, dalam perencanaan kita gunakan prinsip lebih baik lebih daripada kurang. Artinya, ini juga nanti Menteri Sesneg siapkan juga, beritahu juga Menteri Keuangan, Menteri Bappenas. Berarti lebih banyak helikopter lebih baik, lebih banyak pompa air lebih baik, lebih banyak pemadam kebakaran lebih baik,” jelasnya.

Kepala Negara juga meminta penyusunan _master plan_ mitigasi yang menyeluruh dan masif. Penguatan tersebut mencakup pemanfaatan kapal induk yang akan dimodifikasi untuk mendukung operasi helikopter dan drone, penambahan pesawat untuk operasi modifikasi cuaca, serta pengembangan teknologi drone untuk mendukung pemadaman dari udara.

“Jadi kita persiapan mengatasi dan mitigasi itu jangan menunggu kejadian, jauh sebelumnya kita siapkan,” tegas Presiden.

Terkait gempa bumi di Flores, Presiden juga ingin memastikan kebutuhan dasar masyarakat di seluruh kabupaten terdampak dapat segera dipulihkan, termasuk wilayah yang belum dikunjunginya secara langsung. Dalam rapat tersebut, Presiden meminta laporan secara berjenjang dari Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), TNI, Polri, serta pemerintah daerah.

Rapat tersebut sekaligus menegaskan arah kebijakan pemerintah dalam menghadapi ancaman bencana ke depan dengan memperkuat mitigasi, memperbesar kesiapan, dan mengerahkan seluruh kekuatan negara untuk melindungi rakyat. Bagi Presiden Prabowo, menghadapi risiko bencana di Indonesia tidak cukup hanya dengan respons yang cepat. Negara harus hadir dan siap bahkan sebelum bencana terjadi.***